Jelang Pilgubri dan Pemilu 2009
Laporan GEMA SETARA, Pekanbaru  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
PELAKSANA tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ir H Herliyan Saleh mengatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, seperti di Riau sampai saat ini, syukur alhamdulillah masih berjalan dalam suasana kondusif. Namun, kerawanan sosial di masyarakat mesti terus diwaspadai.

Hal itu dikatakan Herliyan, Kamis (28/8) dalam pertemuan koordinasi pengembangan mekanisme program pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial. Kegiatan ini juga diikuti utusan peserta dari seluruh provinsi di Sumatera, DKI Jakarta dan perwakilan kabupaten/kota di Riau.

Potensi-potensi kerawanan sosial tersebut, menurut Sekdaprov antara lain  dalam bidang politik, terkait dengan pelaksanaan agenda politik lokal dan nasional. Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Riau yang secara bersamaan dengan pemilihan bupati/wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, yakni pada tanggal 22 September 2008 mendatang. Disusul pula dengan Pemilu legislatif pada 2009 dan Penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI.

Potensi kerawanan sosial pada Pilkada dan Pemilu yang akan berlangsung itu, yakni terjadi pada saat kampanye yang disebabkan oleh karena adan black campaign oleh kandidat peserta Pilkada dan Pemilu tersebut, yang kemudian berakumulasi ketika pada penghitungan dan penetapan kartu suara dan lain-lain sebagainya.

Kemudian, dampak dari pada keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, yang berimbas pada meningkatnya harga keperluan bahan pokok, yang sampai saat ini masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kondisi ini semakin dipicu pula karena terjadinya kelangkaan BBM ditengah-tengah masyarakat. ‘’Hal ini tentu sangat rentan memicu munculnya konflik sosial di tengah masyarakat,’’ tuturnya.

Potensi instabilitas juga dapat muncul dalam pembagian BLT sebagai Kompensasi Kenaikan BBM. Antusiasme masyarakat miskin untuk mendapatkan BLT begitu tinggi, sehingga mendorong masyarakat untuk rela mengantre berjam-jam di tengah teriknya Matahari. Konsentrasi antrean masyarakat ini juga dapat memunculkan persoalan kerawanan sosial.

Pendataan BLT yang tidak valid, juga bisa berpotensi memicu friksi-friksi ditengah masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerawanan sosial serta dampak ikutan lainnya, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

‘’Hal yang tak kalah penting lainnya dan memerlukan perhatian kita bersama khususnya di Provinsi Riau, adalah Heterogenitas masyarakat Riau yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, yang mana sesungguhnya memiliki potensi kerawanan sosial yang tidak bisa dianggap sepele,’’ katanya.

Dengan keberagamaan itu, tentu ada perbedaan kepentingan dan tujuan, apalagi dihadapkan dengan situasi ekonomi yang kurang baik, maka tentu kerawanan sosial dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.***