KOTA (RP) — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau secara resmi menolak undangan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Riau untuk berpartisipasi di acara workshop jurnalistik dan penegakan hukum Pilkada. Penolakan itu terkait dengan belum tuntasnya perkara hukum antara ketua Panwas dengan salah seorang wartawan di Riau.

‘’Wartawan kita dirampas kameranya, dihina dan ditendang pada saat meliput, sekarang diundang pula kita mengikuti pelatihan itu. Tuntaskan dulu masalah hukumnya baru kita bicara soal ini,’’ ujar Ketua PWI Riau, H Dheni Kurnia kepada pers di Kantor PWI Riau, Selasa (26/8).

Dheni juga menolak membuka acara itu dan jadi pembicara pada kesempatan itu. Menurutnya anggota PWI Riau selama ini cukup terdidik dalam melakukan tugas jurnalistik. Menurutnya ketidakprofesionalan di lapangan bukan ditunjukkan oleh wartawan dalam kasus sebelumnya justru oleh ketua Panwas sendiri.

Pada kesempatan itu Dheni menegaskan bahwa selaku Ketua PWI Riau ia tidak merekomendasi anggota PWI Riau mengikuti workshop tersebut atas nama institusi organisasi. ‘’Kalau mau ikut atas nama pribadi, ya silakan saja,’’ ujarnya.

Menurutnya lagi, ia tidak mau anggota PWI Riau belajar dari orang yang telah melecehkan wartawan saat bertugas di lapangan. Menanggapi bahwa yang bersangkutan sudah mengaku khilaf dan loss kontrol, Dheni mengatakan hal itu positif. Meski demikian pengakuan tidak serta merta menghapuskan sanksi hukum perbuatan yang tidak menyenangkan atas korban.

‘’Kita diundang seminar soal penegakkan hukum, harusnya ditegakkan dulu hukum ke atas mereka yang melanggarnya. Perkara belum selesai, mau menatar orang pula,’’ ujar Dheni lagi.
Menurutnya lagi kalangan pers tetap minta perkara hukum yang terjadi antara ketua Panwas dengan wartawan dituntaskan terlebih dahulu.(fiz/ose)