Sudah menjadi kebiasaan, menjelang Ramadan, semua harga keperluan pokok masyarakat naik. Tak hanya di tengah kota, di daerah-daerah apalagi. Anehnya, yang hanya bisa dilakukan masyarakat ini menerima dan harus menghadapi walau dengan menggerutu.

Tak jelas, bagaimana caranya agar gerutuan itu bisa mengatasi persoalan. Misalnya harga langsung stabil seperti hari-hari sebelumnya. Tapi, hal seperti itu, hampir dipastikan hanya menjadi impian, dan ketika tahun-tahun berikutnya atau pada momen-momen serupa, bahan keperluan pokok (baca: Sembako) tetap naik. Sepertinya tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Ini bisa kita buktikan dari tahun ke tahun. Ingatkan.

Namun, ada yang lebih mengerikan lagi. Bukan hanya harga keperluan pokok yang mengalami kenaikan, namun sudah ada pula mencampurkan dengan bahan makanan untuk menambah keuntungan, tak pedulu bahan yang dicampurkan itu halal dan haram.

Seperti yang diberitakan koran ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau agar masyarakat waspada terhadap daging sapi yang dicampur dengan daging babi, apalagi menjelang puasa ini.

Ini jelas sangat merugikan masyarakat atau konsumen. Namun, sekali lagi, komsumen tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan konsumen telah menjadi korban pun mereka tidak tahu-menahu. Lalu apa yang harus dilakukan?

Jika dilihat dari karakteristik masyarakat kita saat ini, jelas pembelaan terhadap konsumen terhadap dua persoalan, yaitu kenaikan harga yang tidak terkendali, dan pencampuran bahan makanan yang menghalalkan yang haram dan cara-cara —biasanya disebut dengan pengoplosan— mau tidak mau, semua sangat tergantung dari tangan-tangan pemerintah.

Memang, ada beberapa kejadian, masyarakat melakukan class action melalui kelompok organisasi untuk menggugat salah satu produk yang merugikan konsumen. Namun untuk dua persoalan ini, selain tidak efektif —sama seperti membunuh nyamuk dengan meriam— dan masyarakt akan kesulitan mengambil jalur ini, karena juga melihat liku-liku hukum yang ada saat ini.

Definisi keberadaan pemerintah untuk masyarakat selama ini, tak hanya memiliki kewenangan untuk mengendalikan anggaran dan membangun segala sisi masyarakat, fisik maupun non-fisik. Namun, peran utama mereka juga sangat diharapkan dalam mengatasi dua hal pokok ini, agar masyarakat atau konsumen ini terlindungi.

Jika kita lihat secara spesifik, dua peristiwa ini, akhirnya bisa didefinisikan menjadi persoalan lokal atau spesifik. Mengapa? Karena masyarakat atau konsumen yang menjadi korban adalah masyarakat kita —meskipun di daerah-daerah lain hal ini juga terjadi— dan tempatnya juga sudah bisa ditebak, yaitu di pasar-pasar yang hampir sebagian besar dikelola oleh pemerintah.

Jadi, sangat wajar, pemerintah mengambil peran ini agar bisa melakukan penanggulangan dan yang lebih utama ada pencegahan. Apalagi, di era otonomi ini, dengan cakupan lokal, maka seharusnya pemerintah mampu mengatasinya.

Salah satu caranya, pemerintah bisa membuat lembaga atau perangkat yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan lebih ketat, terutama mengantisipasi kecurangan-kecurangan. Dan tentu yang lebih utama adalah, instansi berteknologi yang mampu menganalisa barang-barang makanan pokok seperti daging sapi yang dicampur dengan babi itu.

Meski persoalan-persoalan seperti ini tidak akan pernah habis selagi manusia bertransaksi. Namun, paling tidak sebagai wujud tanggung jawab, pemerintah sudah memiliki agenda tahunan, kapan hal-hal seperti ini terjadi, dan tahu pula bagaimana cara mengatasi dengan cepat. Jangan baru bergerak setelah terjadi, apalagi baru mulai mengerti apa masalah yang sudah terjadi itu.***