PEKANBARU (RP) - Masyarakat umum banyak yang mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana tahapan persiapan Pilgubri yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Menanggapi ini, anggota KPU Riau, Dr Alimin Siregar menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti akan mengaudit dana tahapan-tahapan persiapan Pilgubri oleh KPU Riau yang sebanyak Rp140 miliar untuk dua periode.

‘’Berapa dana yang keluar atau berapa yang digunakan akan diaudit. Setelah Pilgubri usai, BPK akan memeriksa dan mengaudit dana itu. Kira-kira demikian pengawasan pemakaian dana Pilgubri ini,’’ ujar Alimin.

Kondisi geografis Riau yang cukup sulit untuk dijangkau juga menentukan berapa besar jumlah dana yang digunakan. Selain itu, sebaran penduduk di Riau yang tersebar di wilayah yang sulit dijangkau seperti pulau-pulau di tengah lautan dan daerah berbukit-bukit pun menentukan besarnya jumlah yang dikeluarkan bagi pendanaan Pilkada.

Dengan kata lain, provinsi yang geografisnya cukup mudah dijangkau, biaya yang dikeluarkan bagi pelaksanaan Pilkada tidak begitu besar dibanding provinsi yang geografisnya cukup sulit. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak bisa disamaratakan besarnya dana.

‘’Maka dana Pilkada untuk Riau otomatis lebih besar dibanding dana Pilkada untuk Jakarta. Karena Jakarta geografisnya mudah dijangkau,’’ jelas Alimin.(fyt/rpg)