BENGKALIS (RP) - Untuk suksesnya pembangunan di Kabupaten Bengkalis dalam segala bidang, seluruh pejabat eselon II yaitu kepala dinas diminta untuk lebih proaktif turun ke lapangan dengan meninjau langsung proyek-proyek yang berada di satuan kerjanya. Pendapat itu dilontarkan oleh Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Syahril, Jumat (22/8).

“Pejabat-pejabat eselon II atau kepala dinas jangan terlalu eksklusif dengan lebih banyak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau hanya duduk di kantor. Tetapi mereka sebagai penggerak pembangunan harus rajin turun ke desa-desa serta meninjau sejumlah kegiatan proyek yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Karena kalau Kadis itu tak mau turun ke lapangan mereka tentunya akan menerima laporan Asal Bapak Senang (ABS) dari bawahannya,” ujar Syahril, menanggapi kinerja sejumlah pejabat di Pemkab Bengkalis.

Salah satu penyebab banyaknya proyek bermasalah atau tidak tuntas dikerjakan karena kelemahan dalam sisi pengawasan, seperti contoh seorang Pimpro atau PPTK sebuah proyek membuat laporan ke kepala dinas bahwa proyek yang dikerjakan rekanan sudah 100 persen. Namun kenyataannya ungkap Ketua DPC PPP itu malah belum sampai 50 persen realisasinya, kemudian dibayarkan termen 100 persen. Akhirnya kata Syahril yang rugi keuangan negara serta masyarakat.

“ Pernah ada kejadian, seorang pejabat eselon II tidak tahu nama desa ketika ditanya suatu masalah. Untuk itu mulai sekarang sangat diharapkan Kadis melakukan kontrol serta pengawasan langsung terhadap proyek di daerah-daerah karena banyak Pimpro atau PPTK yang hanya ABS dan melakukan kongkalikong dengan konsultan pengawasan serta rekanan sendiri. Contoh saja dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sejauh ini kita tidak tahu sejauh mana keberhasilan program pilot project otonomi desa,” ujarnya memberi contoh.

Khusus kepada pihak konsultan pengawas sebuah proyek yang sudah memenangkan tender berkewajiban melakukan pengawasan proyek, dan tidak melakukan ‘main mata’ dengan rekanan. Ia juga menyorot ada konsultan pengawas serta rekanan pelaksana sebuah proyek orangnya sama, cuma beda perusahaan saja. Ia juga menambah hal itu harus diwaspadai juga oleh kepala dinas atau panitia lelang proyek.(evi)