TEMBILAHAN (RP) - Empat kecamatan di Indragiri Hilir (Inhil), yakni Tembilahan Hulu, Keritang, Mandah dan Pelangiran belum menyerahkan data Linmas yang direkrut untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada di wilayahnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas).

Data itu sangat diperlukan oleh Kesbangpolinmas untuk di SK-kan. Banyaknya Linmas yang direkrut tergantung pada TPS yang ada di kecamatan bersangkutan. Adapun SK, bakal menjadi dasar hukum untuk memberdayakan 2.332 Linmas yang direkrut untuk pengamanan 1.161 TPS di Bumi Sri Gemilang. Tanpa ada ketetapan tersebut bakal menyulitkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam memberdayakannya. Honor dan perlengkapan yang semestinya dimiliki oleh Linmas tidak dapat diberikan jika belum ada SK penetapan.

‘’Kami mengimbau kepada kecamatan yang belum menyerahkan data Linmas untuk secepatnya diserahkan kepada Kesbangpolinmas. Data itu sangat dibutuhkan. Pasalnya satu kecamatan saja tidak menyerahkan akan mengganggu proses, sebab tidak dapat di SK-kan. Kita berharap dalam waktu secepatnya kecamatan yang belum menyerahkan untuk menyerahkannya,’’ kata Kepala Kesbangpolinmas Inhil, H Said Hasan SH MP kepada Riau Pos, Jumat (22/8).

Saat ini lembaga tersebut sedang melakukan lelang perlengkapan Linmas Pilkada bersifat terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam prosesnya, atribut Linmas sharing antara Provinsi Riau dengan Pemkab Inhil. Pasalnya Pemkab Negeri Seribu Parit pada tahun ini juga menggelar Pilbup. Linmas itu nantinya betul-betul diberdayakan saat penyoblosan suara dan beberapa sebelum itu. Di tiap TPS ditempatkan dua orang untuk membantu tugas Ketua TPS dalam menyelenggarakan penyoblosan di tempat tersebut.

‘’Nantinya yang benar-benar memberdayakan Linmas ini saat dibutuhkan adalah KPUD. Kita hanya memfasilitasi rekrutmen dan kemudian menyediakan piranti kelengkapannya. Nah untuk itulah diperlukan adanya dasar hukum untuk berbuat, yaitu SK. Untuk pelatihan pengamanan Pilkada, kita masih menunggu Rancangan Anggaran Belanja Daerah perubahan (RAPBD-P) disahkan. Pasalnya anggaran untuk itu saat ini memang belum tersedia,’’ tegas Said Hasan.(yon)