Laporan JPNN, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah, Selasa (19/8). Ismeth kali ini terseret kasus korupsi alih fungsi hutan Dam Baloi. Kasus tersebut terjadi semasa Ismeth menjabat Ketua Otorita Batam pada 2001 silam.

Pemeriksaan dilaksanakan di gedung KPK, kemarin (19/8). Ismeth yang mengenakan safari hitam dan menenteng map biru itu tiba sekitar 08.40 dengan menumpang Toyota Avanza silver bernopol B 7475 UU. Begitu tiba, Ismeth langsung bergegas menuju ruang pemeriksaan di lantai tujuh. Tim penyelidik KPK memeriksa Ismeth secara maraton selama sembilan jam. Ismeth baru keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada pukul 18.15 WIB.

Ismeth yang tetap murah senyum itu mengakui, materi pemeriksaan terkait alih fungsi hutan di Bintan. ”Sekadar tukar pikiran, tidak ada apa-apa. Hanya klarifikasi soal (alih fungsi hutan) Bintan,” tegas Ismeth sembari menerobos hadangan wartawan dan memasuki mobil.

Dari sumber JPNN di KPK, materi pemeriksaan Ismeth diduga bukan terkait kasus Bintan, melainkan alih fungsi hutan Dam Baloi seluas 133 hektare pada 2001. ”Dia (Ismeth) diperiksa sebagai saksi untuk kasus Baloi,” ungkap sumber tersebut.

Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Ismeth diperiksa sebagai saksi sebuah kasus baru di Batam. Dia tidak menyebut kasus alih fungsi hutan Dam Baloi atau pengadaan mobil pemadam kebakaran. ”Yang pasti, kasus itu terjadi di Batam dan masih penyelidikan,” ujar mantan wartawan tersebut.

Pada bagian lain, belum terungkapnya dalang penyuapan kasus alih fungsi hutan Tanjung Api-api membuat kalangan DPR geram. Mereka menganggap KPK tebang pilih.(zul/azf)