Harga Eceran Rp10.000 per Liter
Laporan MURYADI, Bangko  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
HARGA  eceran premium  masih bertahan Rp10 ribu per liter. Ketidakstabilan harga bahan bakar ini  terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir, tak terkecuali di ibu kota Bagan Siapi-api. Bahkan, beberapa wilayah, kenaikan harga di tingkat eceran ini juga masih diikuti dengan langkanya stok bahan bakar di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU).

Kondisi ini mendapat kritikan keras dari Camat Bangko, Roy Azlan AP. Dia mengaku banyak mendapat laporan dari masyarakat untuk menyelidiki kemana hilangnya pasokan bahan bakar khususnya premium tersebut. Disamping itu, juga diupayakan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pengelola SPBU dan muspida untuk mengawasi, namun, sejauh ini, kondisi harga bahan bakar ini masih belum stabil atau tetap pada kisaran Rp10.000 per liter. Bahkan, di pedesaan, harganya bisa jauh lebih tinggi.

“Koordinasi sudah, konfirmasi juga. Tetapi jika terus didesak soal harga, itu jelas sekali bukan kewenangan kita,” aku Roy, Senin (18/8) ditanya soal maraknya pengecer BBM jenis bensin dihampir setiap sudut pelosok Bagansiapiapi.

Ia menyangkal  kalau keberadaan pengecer-pengecer tersebut sebagai bentuk mata pencaharian baru yang lebih praktis dan menguntungkan. Hanya saja, soal apapun bentuk alasannya terkait maraknya pengecer baru tersebut jelas sebagai implikasi dari sebuah kelangkaan yang mengakibatkan harga melonjak sebagai hukum pasar . Karena itu, untuk menangkal, mencegah atau apapun namanya harus dimulai oleh pihak berwenang serta di dukung kekuatan berwajib.

“Kita sudah mulai sejak awal. Sebab itu kita dapati berbagai persoalan yang semestinya menjadi landasan penyelesaian atau penanggulangan dan solusi menjawab ini semua,” sambung Roy.

Berkaca dari hasil rapat koordinasi Upika Bangko belum lama ini, ada kecenderungan terjadi kenakalan pengecer. Salah satunya adalah proses untuk mendapatkan BBM di SPBU Bagansiapiapi dengan berbagai cara untuk mengelabui petugas pengisian, atau lembaga atau pihak terkait termasuk masyarakat luas saat antri. Memodifikasi tangki kendaraan bermotor, paling ngetren setelah penumpukan derigen berkapasitas diatas 25 liter.

Itu kata Roy, sedianya selalu membuat masalah dimana terjadi pengisian berulang-ulang. Malah, pihaknya sempat kewalahan menghadapi ulah spekulan yang berebut antri dengan masyarakat pengguna angkutan jasa yang membutuhkan BBM sebagai bahan bakar. Akibatnya, seringkali terjadi kericuhan yang membuat suasana gaduh dan memacetkan proses pengisian.

“Kita juga sudah bawa persoalan ini kepada kawan-kawan Upika. Sehingga dibulatkan kesimpulan untuk menempatkan petugas berwajib di SPBU untuk mengamankan jalannya suplai BBM kepada konsumen,” sebut Roy beberapa kali kegaduhan terjadi sekitar dua pekan lalu.

Dengan kondisi ini, ia mengaku harus serba sulit. Sebagai Camat, bukan tugasnya menjawab pertanyaan ada tidaknya BBM di SPBU.   Tetapi sebagai Camat, sudah pasti menjadi persoalannya ketika terjadi sesuatu masalah menyangkut masyarakat di SPBU. Dilain Pihak, yang sesungguhnya berwenang membuat atau memutuskan kebijakan baik soal penetapan legalitas pengecer, agen atau apalah masih belum membuat kesimpulan.

“Bila polisi memvonis, tentu sebaiknya SPBU itu ditutup saja. Tetapi, kita prihatin pula tentang nasib warga kita yang terus kesulitan mendapatkan premium untuk kendaraan sepeda motor nun dipelosok kampung terisolir,” ujar Roy miris.(i)