JAKARTA (RP) - Nota Keuangan RAPBN 2009 tidak membuat para pengusaha bergairah menghadapi ekonomi tahun depan. Malah mereka kecewa karena menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya memacu pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyebut, dunia usaha kecewa terutama karena anggaran insfrastruktur hanya dipatok 3  persen. ‘’Untuk memacu ekonomi dalam negara yang pertumbuhannya tinggi, alokasi dana bagi insfrastruktur setidaknya 6 persen. Sebab, investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa berkembang bila pembangunan infrastruktur meningkat,’’ katanya di Jakarta akhir pekan lalu.

Pemerintah mengusulkan anggaran pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi sebesar Rp77,7 triliun. Itu difokuskan untuk mendukung pembiayaan bagi berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi Rp37,2 triliun, menjaga stabilitas ekonomi Rp978,2 miliar, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dan energi Rp39,5 triliun.

Menurut dia, klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 6,4 persen tidak perlu diperdebatkan. Namun, pertumbuhan itu harus terus dikritisi karena tak berdampak apa-apa pada aspek kesejahteraan rakyat keseluruhan. ‘’Daya beli tetap rendah kendati ekonomi tumbuh di atas 6 persen,’’ kritiknya.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 6,5 juta tenaga kerja dari tambahan sekitar 2 juta angkatan kerja. Karena itu, fokus pada 2009 adalah menjaga momentum agar pertumbuhan tetap baik. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Dradjad Hari Wibowo menilai pertumbuhan ekonomi domestik lebih banyak tertolong oleh faktor eksternal karena kenaikan harga komoditas. Pertumbuhan tinggi pada semester I 2008 mempertegas Indonesia sebagai pengekspor komoditas primer. ‘’Ketika harga komoditas primer bagus, Indonesia tertolong,’’ kata Dradjad.(sof/dwi/jpnn)