Laporan YON WAHYUDI, Tembilahan   Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Derita petani kelapa sawit dan petani kelapa lokal di Indragiri Hilir (Inhil) semakin bertambah. Setelah harga komoditas andalannya mengalami penurunan, kini mereka sedang menghadapi persoalan lainnya yang tidak kalah pelik, yakni kelangkaan pupuk.

Pupuk jenis urea, KCL dan NPK cukup sulit ditemukan di pasaran. Sejumlah penjual yang biasanya memajang pupuk jenis ini sekarang mengaku tidak memiliki stok. Situasi itupun berdampak meroketnya harga material penyubur tanaman tersebut. Untuk warga yang memiliki perkebunan kelapa lokal banyak yang beralih pada kebiasaan masa lalu. Yakni memadukan garam dengan tursi. Meski hal itu sangat lambat terlihat hasilnya, tetapi tetap dilakukan warga daripada tidak ada upaya sama sekali.

Di lingkungan masyarakat harga pupuk KCL sudah menyentuh angka Rp150.000 untuk ukuran satu karung berat  50 kilogram. Harga ini sama dengan harga pupuk jenis urea. Padahal harga pupuk urea sebelumnya hanyalah sekitar Rp75.000. Sedangkan pupuk NPK  lebih dahsyat lagi karena harganya di atas Rp250.000. Kondisi tersebut demikian menyulitkan kalangan petani karena pada satu sisi mereka juga harus bersungut-sungut akibat harga komoditas pertanian yang mengalami penurunan drastis.

Terkait dengan langkanya pupuk ini, Kadis Pertanian Inhil Ir Kuswari MP menyebutkan terjadi pengurangan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah ini. Jika tahun lalu  jatah daerah ini sekitar 12 ribu ton, pada tahun ini hanya menjadi 6.000 ton. Situasi inilah yang membuat berkurangnya pasokan pupuk bersubsidi kepada petani. Hal itupun ditegaskannya cukup berpengaruh terhadap kalangan petani tanaman pangan. ‘’Kalau pupuk jenis KCL dan NPK sejak lama memang sudah didasarkan pada harga pasar. Ini tentu saja tidak dapat kita campuri, melainkan ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi bagi kalangan petani tanaman pangan itu, kita sedang mengupayakan solusinya,’’ tegas Kuswari kepada Riau Pos, Kamis (14/8).

Sebelumnya di lapangan menurut Kuswari terjadi salah sasaran, yakni sejumlah pupuk untuk kalangan petani tanaman pangan digunakan untuk mereka yang mengembangkan sawit dan kelapa. Akibatnya terjadi ketimpangan di mana warga yang mengembangkan tanaman holtikultura seperti padi menjerit tidak mendapatkan jatah pupuk.

Pengurangan jatah pupuk bersubsidi kepada Inhil itu dinyatakannya terkait erat dengan temuan di lapangan oleh pihak Pupuk Sriwijaya. Namun demikian, dia tetap mengupayakan supaya alokasi pupuk bersubsidi untuk daerah ini tetap ditambah sehingga warga tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkannya.

‘’Jatah pupuk untuk perkebunan untuk Inhil memang cukup kecil, itulah tampaknya yang membuat kalangan petani sawit dan kelapa mencari pupuk bersubsidi untuk kalangan petani tanaman pangan. Hal ini pula yang menyebabkan alokasi pupuk bersubsidi di daerah ini dinilai tidak tepat, sehingga dikurangi. Namun demikian kita tetap mengupayakan bagaimana caranya agar alokasi pupuk untuk Inhil tetap seperti biasa. Agar petani tidak kesulitan lagi untuk memperolehnya,’’ ucap Kuswari.***