JAKARTA (RP)-Nilai-nilai Islam dan demokrasi bukan satu hal yang bertentangan. Islam dan demokrasi justru saling mengisi karena sama-sama bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat.

‘’Latar belakang keberadaan Islam dan demokrasi berbeda. Namun, secara nilai dan tujuan tidak ada bedanya. Karena itu, tidak perlu ada pendapat Islam akan melemahkan demokrasi dan sebaliknya,’’ ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka pertemuan kedua Forum Islam dan Demokrasi di Asia Tenggara di Istana Wapres kemarin (13/8).

Acara tersebut dihadiri perwakilan masyarakat madani Islam dari tujuh negara ASEAN. Yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Singapura, dan Timor Leste. Kalla mencontohkan, demokrasi juga tidak hanya memiliki satu bentuk. Pada zaman Bung Karno, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin.

Pada zaman Orde Baru dianut demokrasi Pancasila. Keduanya adalah modifikasi praktis dari kedaulatan rakyat yang tujuan utamanya sebenarnya sama. Dengan jumlah penganut lebih dari 80 persen, Islam memang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Namun, Kalla menegaskan yang terpenting bukan jumlah penganutnya. Tapi, apakah nilai Islam telah berhasil diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umatnya.

Jusuf Kalla juga mendukung upaya negara-negara Asia untuk memperkuat jaringan satu sama lain. Harmonisasi ini dilakukan melalui pengembangan sistem demokrasi yang bertujuan menyejahterakan seluruh masyarakatnya. ‘’Di negara mana pun, tujuannya kesejahteraan,'' ujarnya.(tof/jpnn)