Terkait rencana proses hukum rekanan kontraktor yang menelantarkan proyek
SELATPANJANG (RP) - Langakah tegas pemkab Bengkalis untuk memproses secara hukum pihak rekanan kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan proyek, mendapat dukungan penuh dari DPRD Bengkalis. Namun, kebijakan ini diharapkan tidak semata-mata ditujukan kepada pihak rekanan, konsultan dan pengawas proyek terkait juga harus turut di proses.

Penegasan ini diungkapkan wakil ketua DPRD Bengkalis Bagus Santoso kepada Riau Pos (13/8) di Bengkalis. "Dewan tetap mendukung penuh kebijkan tersebut, karena ini menyangkut pertanggung jawaban penggunaan keuangan daerah. Namun, jangan hanya rekanan saja yang dituntut pertanggung jawabannya, konsultan dan pengawas proyek juga harus turut dituntut. Soalnya, bagaimanapun juga kedua institusi ini turut bertanggung jawab merealisasikan penyelenggaraan proyek" ujar Bagus Santoso.

Menurut Bagus, selaesai tidaknya pengerjaan proyek tidak bisa di tumpukan menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Bagaimanapun juga, pihak pengguna anggaran, konsultan dan pemimpin kegiatan turut memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempercepat proses penyelesaian pengerjaan sebuah proyek.

Soalnya, sebagai pihak pengguna anggaran yang didalamnya melibatkan tim konsultan dan pimpinan kegiatan sebagi pengawas merupakan pihak yang sangat menentukan dalam proses pencairan dana proyek. Tanpa ada persetujuan dari pihak terkait, rekanan kontraktor tetap tidak bisa mencairkan dana proyek yang telah dianggarkan. Dengan demikian, tidak hanya pihak rekanan yang harus diproses secara hukum, tapi pimpinan pengawas dan tim konsultannya juga harus diproses sama.

Dikatakannya lagi, sebelum proses hukum dilakukakn diharapkan instansi terkati melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap realisasi pelakanaan pengerjaan proyek dilapangan. Apa yang menjadi kendala penyelesaian proyek hingga tidak selesai, harus turut di evaluasi. Kalau memang ini karena kelalaian pihak rekanan, sudah sewajarnya di proses secara hukum. Apalagi kalau proses pencairan dananya sudah 100%, sementara pekerjaannya belum selesai. Ini jelas-jelas tidak hanya menelantarkan proyek, tapi ada indikasi korupsi.

"Praktek seperti ini akan menjadi preseden buruk dimata masyarakat. Untuk itu, pemkab Bengkalis harus bersikap tegas dengan menegakkan aturan hukum tanpa harus pilih kasih. Kalau pemkab Bengkalis masih berdiam diri, kita hawatir kedepan persoalan-persoalan seperti ini akan terus terulang kembli dan kerja pembangunan kita tidak akan pernah selesai" jelas Bagus Santoso wakil ketua DRPD Bengkalis.

Sampai akhir 2008

Sementara itu kepala dinas PU dan Kimpraswil H. Ir. Khairussani, MM kepada Riau Pos menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada pihak rekanan yang terbukti telah menelantarkan pengerjaan proyek, tertutama untuk proyek tahun anggaran 2006. Selain harus menerima resiko di back list perusahannya, pemkab Bengkalis juga akan melakukan proses hukum. "Untuk proyek tahun anggaran 2006, tidak ada lagi perpanjangan pekerjaan.

Perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan pengerjaan proyek terkait, akan dibacklist dan tidak terutup kemungkinan di proses secara hukum. Termasuk kemungkinan adanya oknum konsultan dan pengawas yang memberikan rekomendasi selesai 100%, sementara pekerjaan di lapangan terbengkalai. Mereka harus siap untuk diproses secara hukum. Sedangkan untuk proyek tahun 2007, masih diberikan kebijakan untuk segera diselesaikan sampai ahir 2008. Kalau tidak juga selesai, pihak rekanan juga harus siap untuk menghadapi back list dan proses hukum" tegas Kadis PU dan Kimpraswil Bengkalis tersebut (rus)