TEMBILAHAN (RP) - Di tengah kesulitan akan dana operasional yang tidak kunjung mencair, Panwaslu Indragiri Hilir (Inhil) sejak Senin (5/8) pekan lalu sampai Kamis (14/8) mendatang melakukan uji kelayakan terhadap 68 warga yang mendaftarkan diri menjadi Panwaslu tingkat kecamatan.

Nantinya tiap kecamatan di Bumi Sri Gemilang bakal memiliki tiga hingga empat orang Panwaslu, tergantung dengan jumlah penduduk dan keperluan di lapangan. Uji kelayakan ini dilakukan secara langsung oleh lembaga itu dengan cara melihat sejauh mana penguasaan pendaftar terhadap aturan dan persoalan Pilkada serta Pemilu. Untuk tahap awal, lembaga ini tidak terlalu berharap mendapatkan mereka yang sangat ahli dalam bidang itu.

Pengetahuan paling minim adalah memahami dasar-dasar Pilkada dan Pemilu supaya saat direkrut tinggal pembenahan dan penambahan pengetahuan. Dari uji kelayakan yang dilakukan, Panwaslu Inhil mendapati pengetahuan pendaftar sangat bervariasi antara yang benar-benar bisa diandalkan dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Karena itulah dalam uji kelayakan dites dengan segala persoalan terkini yang berkaitan dengan Pilkada dan Pemilu.

‘’Kalau dana operasional jangan tanyalah, sampai sekarang belum ada juga. Terpaksa menggunakan apa yang ada saja terlebih dahulu. Lagipula kita sudah terlanjur, sebab itu ya harus berbuat sesuai dengan aturannya sembari berharap supaya anggaran yang dialokasikan kepada Panwaslu lekas dicairkan dan jumlahnya cukup memadai dalam menunjang kegiatan kami,’’ kata Ketua Panwaslu Inhil, Badewin SE kepada Riau Pos, Senin (11/8).

Untuk biaya uji kelayakan dikatakan Badewin lembaga yang dipimpinnya harus memutar otak. Namun demikian dia tidak ingin kegiatan yang cukup penting itu terhambat apalagi tertunda. Pasalnya rekrutmen Panwaslu kecamatan sudah mendesak dilaksanakan. Apalagi tahapan Pilkada Inhil sudah demikian mendekati puncaknya. Itu membutuhkan pengawas yang bertugas di tiap kecamatan untuk memantau jalannya kegiatan politik tersebut.

Semua proses uji kelayakan dilaksanakan pada Sekretariat Panwaslu Inhil yang terletak di Jalan Kembang Tembilahan. Bukan pada tempat lain yang lebih strategis. Pada bangunan yang sama pula Panwaslih Gubri
juga berkantor. Disinggung tentang kantor bersama itu, Badewin hanya tersenyum. Menurutnya hal tersebut memang terpaksa dilakukan karena tidak adanya penunjang untuk lembaga tersebut.

‘’Inilah yang menjadi persoalan saat ini, ruangan yang ada sangat terbatas karena memang kantor sekarang sangat sempit. Tidak ada istilah ruang tamu, pokoknya ruangan yang ada harus disekat-sekat supaya dapat dibedakan mana Panwaslu dan Panwaslih,’’ ucap Badewin.(yon)