TIDAK semua orang politik adalah orang baik. Begitu juga tidak semua orang baik aktif di politik. Kita punya pandangan menurut persepsi (anggapan) kita masing-masing terhadap suatu hal. Begitu kata pakar komunikasi Jalaludin Rakhmat. Anggapan terhadap suatu hal itu disebut dengan cara pandang (bingkai yang kita buat untuk gambaran tentang dunia menurut kita).

Kejadian yang sama dapat diberi bingkai yang berbeda. Pilgubri 2008 adalah contohnya. Dalam bingkai Partai Golkar Riau, “RZ-MM” lah pemimpin paling tepat memimpin Riau ke depan. Bagi PDIP dan kawan-kawan “CS” lah pemimpin yang paling cocok membuat perubahan.

Sedangkan dalam bingkai PAN, Demokrat dan kawan-kawan “Tampan” lah pemimpin idola. Bagi tim sukses dan aktivis partai pendukung calon, bangun tidur pun ditanya siapa pemimpin Riau ke depan, otomatis langsung dijawab tanpa ragu lagi. Sudah hapal luar kepala kali-kalinya.

Repotnya ya bagi rakyat awam seperti kita-kita ini. Soalnya ketiga-tiganya konon ingin membuat rakyat sejahtera. Tentulah tidak mudah memilih orang terbaik di antara orang baik. Lebih mudah memilih orang baik di antara orang jahat karena jelas bedanya.

Pengakuan Ketua Komisi IX DPR RI, Hamka Yandhu di sidang Tipikor, Selasa (29/7), adalah contoh tidak semua orang politik adalah orang baik. Betapa rendahnya nilai janji di mata mereka
(orang politik). Padahal gaji DPR RI konon Rp80 juta per bulan tapi masih juga mau menerima aliran dana-dana siluman yang mampir ke kantong.

Aliran dana Bank Indonesia bahkan mengalir sampai jauh hingga ke menteri-menteri. Anggota DPR RI dari 9 fraksi semuanya menerima dana suap itu rata-rata Rp250 juta per orang. Mereka wakil dari semua partai yang dalam kampanye pemilihan legislatif 2004 lalu berteriak lantang ingin membuat rakyat sejahtera.

Ada ketua partai diangkat jadi menteri. Namun ternyata gaji eksekutif yang begitu besar tidak cukup juga. Lagi-lagi terungkap dalam pengakuan itu ada dua menteri dari orang partai masing-masing Paskah Suzetta (Partai Golkar) diduga menerima suap dari aliran dana BI mencapai Rp1 miliar dan MS Kaban (PBB) Rp300 juta.

Kini nilai orang baik dan jujur lebih mahal dari gelar orang terhormat yang diberikan undang-undang. Pilkada dan Pemilu menghasilkan orang yang terhormat menurut UU namun belum tentu terhormat secara akhlak. Akibatnya para pemilih mulai kecewa.

Pilkada Jawa Barat contohnya. Para pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya berkisar 40 persen saja dari jumlah penduduk. Artinya 60 persen lagi tak yakin dengan janji karena janji politik sudah seperti acara liputan kriminal di televisi. Bisa muncul di channel telvisi mana saja di negeri ini.

Kita mencita-citakan masyarakat yang menghormati hukum, kenyataannya pejabat dan wakil rakyat malah ketahuan ‘selingkuh’ demi keuntungan pribadi dan kelompok. Kita mengharapkan
pemimpin yang sensitif dengan aspirasi rakyat, ternyata kita menemukan pemimpin yang sangat sensitif terhadap aspirasi dirinya dan keluarganya.

Artinya terjadi perbedaan antara yang ideal dengan yang real terus-menerus. Begitu banyak orang dengan jabatan penting di negeri ini ternyata hanya orang yang pura-pura baik pada rakyat padahal hidupnya dari menipu rakyat.

Kita dibuat terperangah menyaksikan gaya hidup sebagian mereka yang menghambur-hamburkan uang rakyat untuk memenuhi keinginan hasrat biologisnya, kemegahan diri serta kegemaran shopping dan jalan-jalan ke luar negeri.

Orang politik yang meletakkan kemuliaan pada harta pangkat dan jabatan maka merekalah orang yang menghalalkan segala cara demi tercapai tujuan. Mudah-mudahan tiga Cagubri kita bukan sekadar ‘terlihat’ sebagai orang baik (ciri khas orang politik) tetapi benar-benar orang baiklah hendaknya. Semoga.***

Helfizon Assyafei, Redaktur
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
helfizon.blogspot.com