Seperti halnya PSB, persoalan yang muncul tetap saja sama yakni kecurigaan menyangkut pungutan uang yang dilakukan sekolah terhadap siswa barunya.

Jika selama ini seragam diserahkan menjadi urusan sekolah, setahun terakhir, masalah pakaian seragam sudah mengarah pada larangan pungutan uang dan peniadaan pakaian seragam itu sendiri.

Dengan dua fenomena ini, hanya ada dua alternatif, pertama siswa baru tanpa seragam sekolah. Artinya, mereka bebas memakai pakaian apa saja asal sopan, dan kedua, tetap berseragam namun dibeli sendiri-sendiri oleh orangtua siswa sesuai kemampuan masing-masing.

Pertanyaan kita, mengapa persoalan seragam pun diributkan. Mengapa tidak diserahkan saja kepada sekolah yang setiap tahun mengurusi hal itu.

Bukankah seragam sekolah itu diadakan untuk memberi identitas dan untuk menyamakan siswa dari latar belakang yang berbeda-beda? Sebab, siswa sudah berbeda asal sekolah, tingkat
pendidikan orangtua, dan yang lebih terasa perbedaannya adalah tingkat kesejahteraan.

Dengan demikian, dari banyak perbedaan itu, perlu dilakukan suatu upaya uniform. Salah satu caranya adalah dengan pakaian seragam sekolah.
Membahas pakaian seragam, kita review puluhan tahun lalu, ketika saat itu pakaian sekolah masih dibeli sendiri-sendiri. Sekolah hanya memutuskan jenis pakaian, misalnya celana/rok hitam baju putih, celana/rok merah baju putih, atau celana/rok biru dongker baju putih, dan sepatu wajib warna hitam boleh merek apa saja.

Akibatnya, saat itu terlihat jelas diskriminasi antara siswa dari keluarga mampu dengan mereka dari keluarga miskin. Latar belakang ekonomi siswa jelas terlihat dari jenis dan kualitas seragam yang dipakai. Meski tak terucapkan, siswa kurang mampu pun terlihat kurang percaya diri untuk bergaul dengan temannya dari keluarga berada. Intinya, perbedaan itu jelas menonjol.

Mengapa? Siswa dari anak orang kaya, akan memakai pakaian yang berkualitas karena mereka memang mampu membelinya, sementara siswa dari keluarga kurang mampu, lebih memilih pakaian yang harganya murah dan terbuat dari jenis dan bahan yang tahan lama. Sehingga, untuk SD, dulu sempat terkenal istilah sepatu ampibi, yakni bisa tahan di air dan di darat. Bisa dibawa sekolah, tapi tetap ampuh dipakai untuk ke kebun atau ke ladang. Bahkan, satu pasang sepatu bisa dipakai hingga dua sampai tiga tahun.

Intinya, seragam sekolah itu penting. Dan sebagai langkah untuk menghindari terjadinya diskriminasi siswa kaya dan miskin, mekanisme itu diserahkan saja sepenuhnya kepada sekolah. Biarlah sekolah yang memutuskan bersama orangtua dan komite sekolah. Mengapa kita seperti sudah tidak percaya lagi kepada sekolah?

Pihak lain di luar orangtua dan komite sekolah hendaknya tidak terlalu masuk pada urusan teknis. Sebab, yang sangat tahu kondisi sekolah itu adalah kepala sekolah, guru, orangtua, dan komite sekolah.

Sementara, pemerintah dan anggota DPRD tidak perlu membuat larangan maupun pernyataan yang membuat masyarakat terkoptasi dan persoalannya menjadi besar.

Sudah saatnya kita memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada sekolah untuk menerapkan otonomi sekolah. Kita sangat yakin pihak sekolah bersama orangtua siswa dan komite sekolah akan mampu menyelesaikan persoalan seragam tersebut. Semoga.***