Renyai jatuh di tengah kemarau, adalah kisah besar bersama. Secupak air di tengah padang gersang, ialah sumber sedutan bersama. Bahwa sejauh dan sedekat bagaimanapun sebuah perjalanan, senantiasa tak dilakukan sendirian. Kita memerlukan orang lain. Untuk berkisah, berkhabar, bercengkerama, bahkan bersilat lidah dan bertinju fikiran. Kehadiran orang-orang lain pula, yang membuat kita menjadi bermakna. Bahkan, kita menjadi besar dan kecil, amat tergantung pada kehadiran orang-orang lain. Orang-orang lain juga memerlukan kehadiran kita dalam kisah sebaliknya. Inilah prinsip kohabitasi. Orang menyebutnya sebagai kisah simorfi.

Di tengah prinsip hidup bersama ada nilai yang mengikat. Ada norma yang menyeruakkan sudut cahaya. Kisah hidup bersama di antara sesama ideologi, sealiran ekspresi langit, bukanlah sebuah kisah yang mengejutkan. Tetapi ketika diperluas lingkup hidup bersama dengan orang dan puak suku yang tidak satu kebudayaan dengan kita, yang tidak sama dengan ekspresi adat dengan kita, tak sealiran ekspresi langit dengan kita, ini baru dia menjadi kisah besar. Sebab di sini, memerlukan kelenturan, memerlukan kearifan tinggi yang menjunjung kemanusiaan di atas segalanya. Kadang kita terhenti menjadi dan menghayati manusia dan kemanusiaan ketika kita tak bisa berdampingan hidup dengan kaum yang tak seiman. Manusia mulai mengusung prinsip-prinsip langit yang kaku, sebuah interpretasi yang tegang dan meregang dalam sebuah konstruksi menurut fikiran awam mengenai teks langit. Bahwa di luar kepercayaan kita adalah haram untuk diajak bergaul, apalagi berjiran hidup.

Sebelum agama datang ke nusantara, kita telah memiliki sistem hidup dengan cara serba mengalir. Mengikut resam alam, menyesuai dengan riuh rendah fenomena alam dan meletakkan manusia sebagai jagat ilahiah yang mesti di tempatkan dia atas pucuk cita-cita romantik kehidupan. Kedatangan agama-agama besar, ikut membantu dan mengurai bagian-bagian yang indah dalam persepsi alamiah itu menjadi kian kemilau dan mempesona. Sebab dalam agama apapun berlaku prinsip menahan, dan menahan. Dalam garis ajaran agama apapun ada semacam ikhtiar untuk berkata ‘tidak’ ketika nafsu manusia mengatakan serba ‘ya’.

Hari ini kita menyaksikan bagaimana makna kemerdekaan yang diperoleh dan diperjuangkan oleh pendiri Indonesia, tidak lebih dari upaya lepas dari tekanan dan pembodohan yang dilakukan oleh para kolonialisme. Selanjutnya, setelah kemerdekaan kita peroleh, kita kembali menjadi segerombolan manusia yang saling menerkam dan membantai dengan kaidah-kaidah yang dikonstruksi oleh para penguasa yang menjadi pemenang menurut priode-priode suksesi dan kekuasaan. Negara kita jadikan alat untuk menindas, sesuai dengan kehendak dan persepsi kelompok-kelompok.

Tersebab ketidak-mampuan kita untuk mengapresiasi hidup bersama itu sebagai sebuah puncak rasa damai, kita mengubahnya menjadi sebuah gaya serba menyerbu. Maka lahirlah kelompok sempalan, gerombolan yang mengedepan kebenaran dengan cara kekerasan, kebenaran dengan legitimasi mobs, pengerahan massa, kebenaran yang dikonstruksi menurut cahaya dan nilai langit berdasarkan teks-teks suci yang dianggap mati dan membeku. Pada saat bersamaan, semua orang mengeluarkan ‘baka’, mempertontonkan asal-usul keturunan yang gagah, tetirah ningrat, pendiri negara, pendiri provinsi, keturunan yang paling berjasa, keturunan yang memberi cahaya dalam pemerintahan masa lalu, sehingga menepikan prinsip-prinsip hidup bersama sebagai sebuah medan damai yang dirindukan semua orang.

Semua orang berlomba berbicara dan tak seorang pun ingin berperan menjadi pendengar yang baik. Indonesia merdeka, dimaknakan sebagai sebuah keniscayaan orang untuk merdeka berfikir, berpendapat, bersuara dan tak merdeka untuk mendengar. Kemerdekaan mendengar adalah bagian inti dari prinsip hidup bersama [kohabitasi]. Karena wilayah inti ini tidak kita semai dan tidak berkecambah dalam kehidupan, sehingga manusia menjadi pembantai atas kehadiran manusia lain. Kita menyaksikan Poso yang masih berdarah hingga hari ini. Papua bergemeretak gigi dan bersembur darah, perang antar suku menjadi bagian dari inisiasi suci dalam perang adat. Aceh masih dibayangi keragu-raguan dalam bertindak. Di kota-kota besar, tidak sedikit wilayah ekspresi kekerasan ditujukan kepada kaum klas menengah atas dan kaum sipit. Kekerasan juga menjadi komoditi dalam ekspresi anti pornografi. Kekerasan menjadi bingkai penyudut kepada kelompok-kelompok sempalan yang dianggap sekte sesat dalam Islam semisal Ahmadiyah, sekte Tahta Tuhan, sekte-sekte liberal maupun terhadap kelompok iman yang berseberangan dengan kita. Di manakah ruang dialog?

Negara juga tidak menyedia ruang bagi hidup bersama itu, terutama kepada para kaum penghayat seperti Parmalim yang mengusung kepercayaan tua tanah Batak. Ruang yang sama juga tidak diberikan kepada kaum-kaum invalid, mereka yang cacat fisik melalui fasilitas publik. Sehingga seorang penyandang cacat di negeri ini sama dengan sampah. Makhluk yang tidak dianggap, hanya akan menyuling dan menyumbangkan sesuatu yang tidak bermakna bagi pemuliaan kebudayaan dan peradaban. Kaum-kaum minoritas, baik dari segi jumlah demografi dan jumlah penghayat, jumlah komunitas adalah kaum yang tidak mendapat ruang di dalam Indonesia yang besar ini, karena sempit dalam apresiasi kehidupan.

Yang dianggap manusia hanyalah mereka yang mengikut kebenaran umum, kebenaran satu pihak. Di luar kebenaran umum itu, dianggap sebagai goni, sebagai sampah dan karung. Kebenaran pihak lain tidak dianggap ada. Sehingga peran negara dalam usia 61 tahun ini adalah peran seorang tua yang diktator. Seorang tua yang pekak dan menulikan telinga. Membutakan matanya atas segala apa yang berlaku dan terjadi di sekitarnya. Bahwa apa-apa yang dianggap benar, hanyalah fikiran satu orang renta yang serba diktator itu. Kaidah ini disalin menjadi perilaku jemaah panjang. Bahwa kebenaran hanya ada ketika pemerintah dengan kekuatan sumber hukum yang berada di ujung tongkat dan mulutnya. Tongkat dan ujung mulut orang lain, bukan sumber kebenaran. Dari sinilah punahnya prinsip hidup bersama yang diimpikan oleh pendiri republik.

Pada sebuah percakapan pen dek, ada seorang teman yang jauh lebih tua, berkata kepada saya: “Indonesia ini lebih bagus diserahkan saja kepada PBB dan pasukan perdamaian”. Lalu saya kejar dengan pertanyaan lagi:”kenapa”? dia menjawab: “ telah berusia 61 tahun Indonesia, mengurus listrik dan air saja tak mampu, jangan berlagak mau mengurus pendidikan, mengurus pemerintahan yang bersih”. Jadi lebih bagus diserahkan saja kepada PBB. Terserah PBB, mau diapakan dan dikemakan Indonesia ini. Sebab, secara manajemen, kita adalah wajah dari negara yang gagal.

Kita tak bisa menerima keragaman, menerima kelainan yang dipersembahkan orang lain. Kita tak bisa mengarifi kepelbagaian yang dipersembahakan dunia ini untuk diakui sebagai varian rekan bersama, teman bersama, agar bisa hidup bersama dalam sebuah sistem kohabitasi harmoni. Ternyata, kita bukanlah bangsa yang berkebudayaan. Renyai yang jatuh di tengah kemarau, bakal jadi kayat bersama. Pada suatu ketika.***