Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Di sebuah Taman Kanak-kanak (TK) di Pekanbaru Senin (14/7) pagi lalu. Puluhan anak-anak yang baru memasuki bangku TK terlihat duduk dengan tertib di kelas masing-masing. Tidak lama berselang salah seorang guru di TK itu memberikan pengarahan kepada mereka.

‘’Tadi pagi semuanya bangun cepat kan?’’ tanya si guru. ‘’Iya Buu...’’ sahut anak-anak itu serentak dengan gembira. ‘’Semuanya sudah sarapan?’’ tanya si guru lagi dengan wajah penuh senyuman. ‘’Sudah Buu...’’ kembali anak-anak di kelas itu menjawab dengan wajah riang.

Hari Senin awal pekan lalu merupakan hari pertama dimulainya tahun ajaran baru di Kota Pekanbaru. Pada hari itu juga proses belajar di sekolah, mulai dari tingkat play group, TK, SD, SMP hingga SMU kembali dimulai setelah libur sekolah beberapa pekan. Hari pertama masuk sekolah tentu saja diwarnai dengan rasa gembira. Karena pada hari itu anak-anak yang sekolah akan mendapatkan teman baru, guru baru dan tentu saja lingkungan belajar yang baru.

Potret di atas adalah gambaran anak-anak yang mampu mengecap dunia pendidikan di bangku sekolah. Di sekolah mereka tentu saja mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru mereka. Di sekolah juga, mereka bisa berinteraksi dengan teman-tema sebaya. Dan melalui sekolah inilah mereka akan menatap masa depan.

Ketika kita melihat potret anak-anak di sekolah tadi, masih ada potret lain tentang dunia anak. Yaitu, masih banyaknya anak-anak telantar yang lebih banyak menghabiskan waktu mereka di jalanan. Di Pekanbaru, pemandangan seperti ini bisa kita temukan di sejumlah persimpangan jalan. Mereka ada yang menjadi pengemis dan ada juga yang menjadi pengamen. Bahkan, mereka ada juga yang menghabiskan waktunya dengan pekerjaan untuk mencukupi keperluan hidup. Sebuah dunia yang jauh dari ilmu pengetahuan dan kegembiraan tentunya.

Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Riau Dra Hj Rosnaniar MSi, pemahaman anak terlantar itu bermacam-macam. Ada yang terlantar di rumah dan ada juga ada yang terlantar di jalanan. ‘’Anak terlantar ini korban dari kelalaian memberikan perhatian kepada anak. Dalam UUD 1945 kan anak terlantar dipelihara oleh negara. Apa negara tidak sanggup?’’ ujarnya bertanya.

Dikatakan, pemerintah wajib memperhatikan anak terlantar. Tugas KPAID, kata dia, mendata anak terlantar. Selanjutnya data itu diserahkan kepada pemerintah.

‘’Sekarang kan KPAID Kota Pekanbaru melaksanakan pendataan berapa anak yang berada di jalan. Mengapa  di jalan? Motifnya apa? Jadi harus kita kelompokkan juga. Setelah itu, baru kita
data orang tuanya. Kalau di Pekanbaru, apa ada orang tuanya. Kalau mereka nekat saja ke Pekanbaru ramai-ramai, kita juga melapor kepada pemerintah bagaimana cara mendata dan program apa yang harus diberikan. Itu masukan kita,’’ ujar Rosnaniar memaparkan kepedulian KPAID Riau terhadap anak telantar.

Menurut data Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau tahun 2008, ada 44.363 anak terlantar dan anak jalanan di seluruh wilayah Provinsi Riau. Mereka terdiri dari balita terlantar sebanyak 5.804, anak terlantar 37.576 dan anak jalanan 983.

Said Abu Bakar, Kabid Pelayanan dan Bantuan Sosial BKS Riau menuturkan, program pemerintah untuk mengatasi persoalan itu masih seputar pemberian bantuan untuk anak-anak di panti dan pelatihan keterampilan di dalam panti maupun di luar panti.

‘’Kita memiliki dua Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Satu milik Departemen Sosial dan satunya lagi milik Pemprov Riau. Kedua panti yang bisa memiliki 200 orang itu memberikan pelatihan kepada anak-anak telantar tersebut. Baik pelatihan perbengkelan maupun pelatihan menjahit,’’ ungkap Said yang didampingi Kasi Masalah-masalah Sosial, Asmadi.

Di panti tersebut, tambah Asmadi, anak-anak tersebut dilatih memiliki keterampilan. Untuk satu angkatan memakan waktu sekitar enam bulan. Lalu diganti lagi dengan anak-anak yang baru untuk mengikuti pelatihan yang sama. ‘’Yang menerima pelatihan itu berasal dari seluruh wilayah Riau,’’ tambah Asmadi sembari menyebutkan anak-anak yang dilatih itu dikirim oleh kabupaten kota masing-masing.

Ditanya mengapa terlalu sedikit program untuk anak-anak terlantar tersebut, kata Asmadi, itu karena begitu banyak persoalan lain yang juga harus diatasi oleh pemerintah. ‘’Kan harus bagi-bagi. Masalah sosial tidak saja hanya anak-anak terlantar dan anak jalanan, tetapi banyak sekali. Mulai dari anak nakal, pengemis, tuna susila, gelandangan dan banyak lagi. Di instansi ini saja setidaknya ada 23 masalah sosial yang harus ditangani. Kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas,’’ ungkap Asmadi.

Untuk mengatasi anak yang tidak mampu mengecap dunia pendidikan, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Drs H Zailani Arifsyah menyebutkan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau turut
memerhatikan anak-anak telantar yang ada di daerah ini. Pendataan anak-anak itu dilaksanakan oleh sekolah. Mereka yang terdata sebagai anak yang yang ekonominya lemah ini adalah anak yang masih wajib belajar. Sesuai dengan UU, anak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP).

‘’Jikalau ada anak di Riau putus sekolah karena keterbatasan biaya, pihaknya mengharapkan kepada orang tua atau saudara untuk melaporkannya ke sekolah di mana anak itu bersekolah. Kita sangat mengharapkan di Riau tidak ada anak putus sekolah karena ketiadaan biaya. Mereka yang dinyatakan wajib belajar 12 tahun, semua anak di Riau memiliki hak mendapatkannya. Karena memiliki hak itu pula, mereka wajib sekolah,’’ tuturnya.

Dari berbagai tanggapan terlihat betapa anak-anak telantar masih punya harapan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jika mereka tidak bisa menikmati pendidikan, pemerintah melalui Dinas Pendidikan siap membantu mereka. Jika mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak, pemerintah juga akan memerhatikan mereka. Jadi tidak ada alasan lagi bagi anak-anak telantar untuk menelantarkan diri mereka.(amf/fia/a/nto/mng)