JAKARTA(RP)–Pemerintah akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dengan perusahaan penerbangan pelat merah tersebut. PKB yang berlaku saat ini dinilai merugikan keuangan negara karena beban gaji dan insentif yang terlalu besar.

Sekretaris Menteri BUMN Said Didu menuturkan, PKB tersebut menyebabkan karyawan Merpati mendapatkan 28 kali gaji dalam satu tahun. Selain itu, perseroan juga wajib memberi imbalan besar ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, dana penyertaan modal pemerintah sebesar Rp 450 miliar habis untuk mengeluarkan karyawan.

“PKB itu sangat membebani. Lebih baik mendirikan perusahaan baru dari pada membebani keuangan negara terus-menerus,” ujar Said Didu usai rapat penyehatan maskapai penerbangan Merpati yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Hadir Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Sofyan Abdul Djalil, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, serta Dirut PT Merpati Nusantara Airlines Cucuk Suryosuprojo.

Said Didu menuturkan, perjanjian kerja bersama yang membenani tersebut membuat kondisi keuangan perseroan tidak bisa membaik. “Merpati bukan lagi Badan Usaha Milik Negara, tapi Badan Usaha Milik Karyawan (BUMK). Karena beban negara terhadap karyawan lebih besar dibandingkan kontribusi Merpati pada negara,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak proposal penyehatan perseroan dan penyelesaian status karyawan yang diajukan direksi Merpati. Dalam proposal tersebut, direksi Merpati berencana memutuskan hubungan kerja tiga ribu karyawannya. “Sampai sekarang baru terealisasi 500,” papar Said Didu.

Selain itu, dirut Merpati juga mempresentasikan rencana kerja perseroan untuk fokus pada pelayanan penerbangan di Kawasan Timur Indonesia. Merpati juga akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah daerah, seperti yang sudah terealisasi dengan sejumlah pemda di Papua. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah Merpati mengoperasikan pesawat yang dibeli oleh pemerintah daerah. (noe/jpnn)