JAKARTA (RP) - Anggota DPR RI H Bulyan Royan yang kini mendekam di Rutan Mapolda Metro Jaya karena tersangkut kasus dugaan suap, belum mau banyak bicara soal kasus yang menimpanya. Namun satu hal yang ia klarifikasi, dirinya tidak mau disebut sebagai pemeras.

Saat ditemui Riau Pos di Rutan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/7) siang, Bulyan lebih banyak mendengar berbagai berita yang dilansir media massa atas kasus yang menimpanya. ‘’Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan, bahwa dalam kasus ini saya tidak pernah memeras. Saya juga tidak pernah intervensi dalam pelaksanaan proyek itu (proyek pengadaan kapal patroli, red),’’ tegasnya dengan mimik serius.

Bulyan yang kemarin ditemani istri serta tiga anaknya nampak berusaha tetap tegar menghadapi kasus yang menimpa dirinya. Ia juga berkali-kali mengajak keluarganya agar tidak terus bersedih, tapi harus bisa menerima dengan sabar dan ikhlas semua ujian yang menimpa. ‘’Tentu saya tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Mungkin ini sudah jadi takdir saya,’’ ucapnya lirih.

Apalagi, tambah Bulyan yang ditempatkan di kamar 10B dan sekamar dengan Ahmad Musadeq (pria yang sempat mengaku sebagai nabi), kasus yang menimpanya terjadi di akhir masa tugasnya sebagai anggota DPR. Padahal dirinya sangat ingin mengakhiri masa tugas dengan kenangan yang baik. Kini, dengan kasus yang menimpanya, Bulyan mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang ada.

Bagaimana dengan tudingan bahwa Bulyan tidak sendiri dalam kasus ini, tapi banyak pihak yang juga harus diusut? Menjawab hal itu, Bulyan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. ‘’Kasus ini kan sudah ditangani KPK, tentu itu jadi wewenang KPK,’’ jawabnya.

Bulyan juga mempersilahkan KPK bila memang ingin menggeledah ruang kerjanya di gedung DPR/MPR. Sebelumnya, KPK sudah menggeledah tempat tinggal Bulyan di Apartemen Permata Hijau.

DPP PBR Bantah Recall
Sementara itu secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi dan Sekjen PBR Rusman Ali menyangkal akan mencopot (recall) Bulyan Royan dari keanggotaannya di DPR. ‘’Kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Biarkan dulu kasus ini diproses secara hukum,’’ ucap Bursah yang diamini Rusman.

Menurut Burzah, partai akan menjatuhkan sanksi bila sudah ada keputusan hukum dari pengadilan terkait kasus Bulyan. “Partai kan juga punya aturan dan mekanisme yang harus diikuti. Tunggu saja hasil KPK berikutnya,” tegasnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPW PBR Riau Edi Basri mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya nasib Bulyan kepada DPP. Kalau DPP memang ingin mencopot Bulyan, maka DPW PBR Riau siap mengusulkan nama penggantinya.

Sesuai nomor urut caleg PBR Riau, terang Edi, jika DPP PBR benar me-recall Bulyan, maka Fikri Haikal dipastikan akan melenggang ke gedung DPR/MPR menggantikan Bulyan.

Dephub Nonaktifkan Pejabat Terlibat Tender
Dugaan ada pejabat Dephub yang terseret dalam kasus suap tender pengadaan 20 kapal patroli Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) semakin kuat. Hari ini Dephub akan menonaktifkan pejabat yang terlibat dalam kepanitiaan tender.

Dirjen Perhubungan Laut Dephub Effendy Batubara mengatakan, pihaknya telah menyiapkan surat penonaktifan sementara bagi pejabat-pejabat yang terlibat kasus suap kapal patroli tersebut. Itu dilakukan setelah diadakan penyelidikan internal tentang kasus itu. ’’Sesditjen sudah saya suruh menyiapkan surat penonaktifan sementara untuk pejabat-pejabat terkait,’’ ungkapnya di Jakarta kemarin (3/7).

Sayang, Effendy tidak mau menyebutkan siapa saja pejabat yang diberi surat penonaktifan itu. Dia hanya menekankan bahwa surat itu ditujukan kepada pejabat yang terkait dengan tender. Dalam tender itu, Direktur KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) Djony Algamar menjadi kuasa pemegang anggaran (KPA). Kasi KPLP Malau adalah pejabat pembuat komitmen (PPA) dan Kasi KPLP Tanjung Priok Didik Suhartono menjabat ketua panitia lelang. ’’(Penonaktifan) itu untuk pihak terkait. Kalau tidak dua, ya tiga,’’ tegasnya.

Surat penonaktifan itu diberlakukan jika pejabat Dephub yang terlibat mulai diperiksa KPK. Sebab, penonaktifan adalah upaya untuk memperlancar proses hukum. Hingga kemarin, KPK belum memeriksa satu pun pejabat Dephub yang terlibat dalam tender. ’’Itu sekaligus dimaksudkan untuk meringankan beban kalau nanti diperiksa KPK karena petugas yang bersangkutan sebagai pejabat struktural tidak terganggu (pekerjaannya),’’ ujarnya.

Sebelumnya, mantan anggota Komisi V DPR Bulyan Royan (kini anggota komisi I) tertangkap tangan menerima uang USD 66 ribu dan EUR 5.500 yang terkait dengan tender proyek pengadaan 20 kapal patroli senilai Rp 118 miliar. Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dirut PT Bina Mina Karya Perkasa Dedi Suwarsono –si pemberi suap– menyebutkan dua inisial orang Dephub yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut. Mereka adalah D yang merupakan petinggi dan M, bawahan D. Menurut Kamaruddin, M mewakili Dephub pernah bertemu dengan lima pengusaha pemenang tender pengadaan kapal patroli di sebuah sauna. Melalui M, lima pengusaha itu diminta menyediakan uang untuk petinggi Dephub dalam jumlah yang sama dengan yang diterima DPR.

Siapa D dan M? Direktur KPLP Djony Algamar yang diduga sebagai D saat ini seolah fobia dengan wartawan. Menurut salah seorang pejabat Dephub yang tidak mau disebut namanya, Djony terlihat sangat tertekan karena terungkapnya kasus itu. Bahkan, sesudah penggeledahan KPK, banyak rekan kerja Djony yang enggan berbincang karena takut disadap KPK.

Sementara, Kasi KPLP Malau yang diduga sebagai M saat ini sedang tergolek di rumah sakit karena terserang demam berdarah. ’’Saya nggak tahu rumah sakit mana,’’ ungkap pejabat Ditjen Perhubungan Udara itu, mengelak.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal berjanji memperbaiki mekanisme tender pengadaan barang dan jasa di institusinya. Menurut dia, kasus itu akan dijadikan titik awal untuk memperbaiki citra dan kinerja Dephub yang selama ini dituding kotor sebagai sarang KKN. ’’Kita akan memperbaiki bagaimana supaya (praktik suap) itu tidak terjadi. Kalau kemarin ada zero accident (bebas kecelakaan), ini bagaimana menuju zero trading (bebas jual beli),’’ tuturnya. (wir/ein/cak/oki)