Juga ke DPRD dan Kantor Bupati
PASIRPENGARAIAN (RP) - RATUSAN massa yang terdiri dari pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Muda Peduli Negeri (GMPN) Rokan Hulu, Kamis (3/7) menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor PLN Ranting Pasirpengaraian. Aksi itu, terkait kondisi tegangan listrik yang tidak kunjung stabil dan tidak memuaskan pelayanan listrik yang sudah menjadi tanggung jawab PLN.

Sebelum mendatangi Kantor PLN Ranting Pasirpengaraian, ratusan massa menyampaikan orasi di di depan Taman Kota Pasirpengaraian, dan membagikan brosur yang berisikan aspirasi masyarakat tentang buruknya pelayanan listrik di Rohul. Bahkan massa dari GMPN Rohul ini menyediakan kain putih sepanjang 10 meter untuk ditanda tangani warga yang melintas di depan jalan Taman Kota Pasirpengaraian sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan listrik serta memasang spanduk di tengah jalan.

Unjukrasa tentang pelayanan arus listrik yang tidak normal ini merupakan yang kedua kali dilakukan oleh masyarakat. Sebelumnya, komponen masyarakat telah menyuarakan aspirasinya langsung dengan mendatangi Kantor PLN Regional Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru dengan tuntutan yang sama.

Selain mendatangi Kantor PLN Ranting Pasirpengaraian, massa longmarc di Jalan Diponegoro Pasirpengaraian menuju Kantor DPRD Rohul, untuk menyampaikan tuntutan yang sama dan meminta anggota DPRD Rohul memperjuangkan aspirasi masyarakat agar listrik di Rohul diperhatikan.

Dalam orasinya di Kantor PLN Pasirpengaraian, Fadli, salah seorang pendemo mengatakan, kehadiran masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam GMPN Rohul ke kantor PLN, karena selama lima tahun, masyarakat Rohul dizalimi dan menderita dengan pelayanan listrik yang diberikan oleh PLN serta perhatian pemerintah daerah terhadap pelayanan listrik yang kondisinya sangat memprihatinkan.

‘’Bagaimana generasi muda, pelajar, mahasiswa Rohul ini bisa cerdas, mau belajar di malam hari saja listrik pada pikul 18.00-23.00 WIB, tidak bisa hidup, karena tegangan listrik PLN rendah. Apagunanya kalau lampu itu hanya hidup di tengah malam. Sudah ribuan alat elektronik masyarakat rusak berat dalam waktu lima tahun, akibat tegangan lsitrik tidak stabil. Masyarakat harus membayar rekening listrik, kalau tidak diputus oleh pihak PLN,’’ ujarnya dihadapan Kepala Kantor PLN Ranting Pasirpengaraian Ridaryanto saat menyampaikan orasi yang dikawal ketat oleh anggota Polres Rohul.

Dari penyampaian aspirasi masyarakat itu, telah dilakukan kesepakatan bersama antara Kepala PLN Ranting Pasirpengaraian dengan perwakilan masyarakat sebanyak tiga poin, di antaranya, pertama, masyarakat tidak akan membayar rekening listrik, sebelum arus listrik normal selama tiga bulan.

Kedua, dalam waktu tiga bulan, bila arus listrik tidak normal, maka kami tidak akan membayar rekening listrik untuk tiga bulan berikutnya.Ketiga, kami memberi waktu tiga hari kepada instansi terkait, untuk menjawab tuntutan pada poin I dan II tersebut.

Sementara itu, saat berorasi dengan tuntutan yang sama di kantor DPRD Rohul, massa disambut langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Rohul Syaiful Anuar Nasution didampingi anggota DPRD Rohul Thamrin Nasution, Alilius dan Ruslan Abdul Gani sebagai perwakilan pimpinan DPRD Rohul. Mengingat saat kedatangan massa, hanya ada empat anggota DPRD Rohul yang hadir, sementara pimpinan dan anggota DPRD Rohul lainnya sedang melakukan monitoring kegiatan tahun 2007 yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pembahasan LKPj Bupati Rohul tahun 2007.

Dalam menanggapi aspirasi masyarakat tentang upaya DPRD Rohul memperjuangkan keluhan masyrakat terhadap pelayanan listrik yang tidak memuaskan, dihadapan ratusan massa, Syaiful menjelaskan, pada tahun anggaran 2007 lalu, DPRD telah mengesahkan dana senilai Rp45 miliar yang digunakan untuk membenahi persoalan kelistrikan di Rohul.

‘’DPRD sudah setuju dan menegsahkan anggaran Rp45 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik yang diajukan pemerintah. Namun, masalah teknis bukan kebijakan kami. Pemerintah-lah yang bekerja. Tanyakan hal itu kepada pemerintah. Kita hanya mengawasi dan kontrol terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah,’’ ujar Syaiful.

Dia menjelaskan, pihaknya belum bisa menjelaskan sejauh mana realisasi pembangunan pembangkit listrik sebesar Rp45 miliar itu, karena saat ini LKPj Bupati Rohul tahun 2007 itu baru dua pekan diserahkan pemerintah ke DPRD. Sekarang LKPj bupati tahun 2007 sedang dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Rohul.(epp)