Teka-teki siapa yang akan menjadi Cagub dan Cawagub di perhelatan demokrasi di provinsi ini sudah terjawab. Tiga pasang calon dipastikan maju untuk bertempur menujur R-1 dan R-2. Golkar, PBR, PPP dan PKB mengusung Rusli Zainal-Mambang Mit yang disingkat dengan RZ-MM, PDIP dan PBB beserta partai kecil lainnya mengusung Chaidir-Suryadi yang disingkat dengan CS, sedangkan Thamsir-Taufan (Tampan) maju melalui pendukung utamanya yakni Partai Demokrat dan PAN. 

Ada satu partai besar tersisa, yang akhirnya tidak menjadi pengusung karena konstalasi politik yang begitu unpredictible di akhir-akhir masa pendaftaran. Partai yang ditunggu banyak publik untuk memberikan warna tersendiri dalam perhelatan besar demokrasi di Riau ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mengapa akhirnya partai yang beberapa waktu yang lalu menang Pilkada di Jabar dan di Sumut ini tidak menjadi pengusung Cagub dan Cawagub Riau? Beberapa hal dapat menjadi gambaran bagi kita semua.

Kondisi Internal PKS Riau
Mengamati sikap politik PKS di Pilkada-Pilkada yang sudah berlangsung sebelumnya, baik di luar Provinsi Riau, maupun ketika Pilkada Pekanbaru, maka ketika kursi PKS cukup untuk memajukan calon sendiri, PKS pasti maju dengan kadernya sendiri, apakah sebagai Cagub atau Cawagub. Pilkada Bengkulu, Lampung, Sumbar, Jakarta, Jawa Barat dan Sumut menjadi contohnya. Untuk kasus PKS Riau, jumlah kursi hanya 5, untuk maju sendiri masih kurang 4 kursi lagi. Inilah yang kemudian menjadikan PKS Riau tidak secara resmi dan terang-terangan mengeluarkan satu nama yang akan diproyeksikan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur.

Tidak munculnya satu nama untuk dijual ke publik, bisa jadi dimaksudkan agar komunikasi yang dibangun dapat lebih luas dan cair ke semua komponen yang punya kepentingan untuk menjadi kandidat terhadap Pilgub ini. Dalam artian PKS Riau mencari sebuah target optimal untuk mendapatkan calon yang sangat sesuai dengan visi dan misi partai. Namun ketika target PKS Riau ingin memunculkan kader sendiri sebagai Cawagub, maka peluangnya hanya tinggal di Thamsir dan Wan, karena Rusli sudah dari awal menyatakan maju dengan kader Golkar sendiri atau dari kalangan birokrat, sedangkan Chaidir sudah langsung dipinang PDIP untuk menjadi Cagub dari partai pimpinan Megawati ini.

Jika Thamsir akhirnya memilih Taufan dari pada kader PKS, hal ini dapat dimaklumi karena PAN dari awal sudah jualan tokoh. Dalam Pilkada  faktor popularitas dan asal suku daerah calon, ikut sangat menentukan. Taufan yang asli jawa dan sudah lama di dukung PAN akhirnya dipilih Thamsir. Faktor kursi PAN yang jumlahnya ada 7 di DPRD Riau semakin menguatkan Thamsir untuk maju bersama Taufan.

Tinggal Wan Abu Bakar dan PBR
Wan ingin maju, tetapi informasi yang berkembang tidak ada dana, begitu pemberitaan yang terus menerus beredar. Statemen yang dikeluarkan oleh juru bicara PKS, tidak adanya dana sesungguhnya masih dapat dibicarakan lebih lanjut, yang penting adalah adanya surat dukungan dari DPW dan DPP PPP. Inilah yang kemudian menjadi faktor tidak jadinya kader PKS maju dengan Wan Abu Bakar, karena DPP PPP dan DPW-nya tidak merekomendasikan kadernya untuk maju di Pilgub Riau. Sedangkan PBR dari awal sikapnya sudah terbaca untuk memilih jalur pragmatis untuk mendukung incumbent Rusli Zainal.    

Catatan Penting
Tidak jadinya kader PKS maju mengusung Cagub dan Cawagub Riau disebabkan perubahan target PKS Riau dari hanya sebagai sekadar pengusung saja menjadi pengusung yang ingin memajukan kader sendiri. Jumlah kursi PKS Riau yang hanya 5 kursi di DPRD Riau membuat PKS Riau dari awal sangat sulit untuk menentukan apakah maju dengan kader sendiri atau hanya sekedar mengusung calon dari partai lain. Ketika isu politik berpihak ke PKS akibat dua kemenangan Pilkada di Jabar dan Sumut, PKS Riau mengubah target menjadi pengusung kader sendiri, namun konstalasi persaingan politik yang sangat tajam membuat Wan yang akan dijagokan PKS terjungkal oleh manuver pengurus partainya sendiri. PPP yang selama ini berseberangan dengan RZ justru balik mendukungnya yang disinyalir karena adanya faktor pragmatisme.

Drama proses munculnya calon pemimpin di Riau melalui mekanisme Pilkada langsung ini menyisakan beberapa catatan penting yang hendaknya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Catatan pertama adalah, partai politik sebagai pilar demokrasi, yang keberadaannya sangat strategis dalam menentukan calon pemimpin bangsa baik di daerah maupun di tingkat nasional, hendaknya berupaya seoptimal mungkin mencetak kader-kader pemimpin masa depan. Dalam konteks Pilkada, maka masyarakat akan disuguhkan oleh performance tokoh. Catatan kedua adalah, tidak adanya tokoh partai yang dianggap populer membuat banyak pengurus partai melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat pragmatis. Inilah yang akan mengakibatkan kelompok-kelompok kapitalis dapat bermain di arena politik. Bahkan bisa jadi sebagai pengendali permainan. Jika ini terjadi, maka pasangan manapun yang menang, akan lebih memprioritaskan program yang berpihak kepada kepentingan kelompok kapitalis sebagai funding dari kandidat yang akan maju.

Catatan ketiga, khusus bagi kader PKS adalah, apapun pilihan PKS Riau dalam Pilgub Riau kali ini adalah sesuatu realitas yang harus dihadapi secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan kondisi dan seluruh aspek serta variabel yang melatarbelakanginya. Menurut saya, Pilgub ini hanya satu jengkal jalan dari masih jauh dan panjangnya jalan untuk menuju perbaikan masa depan bangsa ini. Pilgub ini menjadi satu sarana dari sekian banyak sarana untuk membawa bangsa ini ke puncak kejayaannya. Kepada kader-kader PKS, diharapkan untuk terus berkarya bagi ummat dan bangsa ini. Saya meyakini di luar hiruk pikuknya perhelatan Pilgub di Riau, banyak rakyat yang justru ingin langsung mendapatkan kontribusi real dari tangan-tangan kader PKS yang ikhlas berjuang karena Allah.***

Abu Fadhil Ma’arif: Pemerhati Masalah Sosial-Politik Riau