Laporan SYAHRI RAMLAN, Bagansiapi-api   Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
PEMERINTAH Sebanyak 100 peserta dari Satuan Kerja (Satker) dan sekretariat Pemkab Rohil mengikuti ujian sertifikasi nasional sehari penuh. Ujian tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Keppres Nomor 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

‘’Sesuai ketentuan itu, maka panitia pelaksana dan pengguna anggaran harus mengantongi sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat itu, maka panitianya harus mengikuti ujian yang sedang kita laksanakan ini,’’ kata Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Pemkab Rohil, M Job Kurniawan SP MSi.

Pelaksanaan ujian sertifikasi nasional itu sudah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2007. Dari selama pelaksanaan ujian sertifikasi nasional tersebut, peserta yang lulus baru sebanyak 58 orang. ‘’Kalau dilihat dari keperluan baik di semua Satker maupun sekretariat, panitia yang harus mengantongi sertifikasi itu mencapai sekitar 150 orang. Kalau yang lulus baru mencapai 58 orang, maka kita masih kekurangan sekitar 30 persen lagi,’’ kata Job.

Untuk menutupi kekurangan itu, ujian sertifikasi nasional tersebut terus dilaksanakan hingga sampai tahun anggaran 2009. ‘’Yang ikut pelaksanaan ujian sertifikasi nasional tahap kedua yang dilaksanakan hari ini, sebanyak 100 orang. Dan kegiatan itu sendiri hingga terus kita laksanakan sampai tahun anggaran 2009. Ini semua tidak lain adalah untuk menyikapi adanya Keppres Nomor 80/2003,’’ kata Job.

Bila sampai tahun anggaran 2009 ternyata jumlah panitia yang lulus sertifikasi tidak memenuhi kebutuhan, mantan camat Tanahputih ini menjelaskan, segera diambil berbagai kebijakan lain. Salah satu di antaranya mendirikan unit pelelangan terpadu.

‘’Unit pelelangan terpadu itu nanti ditangani oleh panitia-panitia yang sudah mengantongi sertifikat. Sehingga pelelangan barang dan jasa dapat dilakukan sesuai ketentuan yang ada,’’ kata Job.***