Laporan SITI KHAEROMAH, Dumai Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Upaya pemerintah untuk mengatasi imbas pasca naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu dengan meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya bisa berhasil jika dalam implementasinya mendapat kawalan yang serius dari pihak pemerintah. Selama ini, program-program serupa, yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lebih banyak berjalan di tempat karena pada implementasinya masih terdapat banyak kekurangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kadin Kota Dumai Khaidir Egab BE ketika dimintai komentarnya terkait program yang baru diluncurkan pemerintah tersebut. Menurut Khaidir, seluruh program pengembangan dunia usaha terutama sektor seperti yang selama ini telah digagas pemerintah merupakan terobosan yang baik, jika diikuti oleh pelaksanaan yang baik pula.

‘’Sebenarnya, apapun nama programnya, bagus dan dapat membantu tumbuh dan berkembangnya dunia usaha, terutama sektor UMKM. Dengan catatan, program tersebut terlebih dahulu harus direncanakan secara matang, dan begitu di lepas ke publik, dan pelaksanaannya harus dikawal, sehingga mencapai sasaran,’’ ujarnya.

Khaidir menambahkan, sejauh ini program-program serupa telah dilaksanakan oleh pemerintah hampir di seluruh pelosok daerah. Namun ia mengatakan, setelah beberapa waktu berjalan, program-program tersebut sebagian besar belum mencapai target. Pada umumnya, program-program bantuan berbentuk kredit yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha mikro kecil dan menengah tersebut tidak hanya bertujuan untuk merangsang tumbuhnya sentra-sentra industri baru, sejalan dengan itu, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) juga akan berkurang dengan dibukanya berbagai bidang usaha baru.

Di Dumai sendiri, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan melibatkan sejumlah Satuan Kerja (Satker) seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Investasi (Disperindagkopin), Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial (Disnakerkessos), Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Peternakan Peerikanan dan Kelautan (Disnakanla). Di luar itu, Pemko juga telah membentuk Lembaga Ekonomi Kerakyatan (LEK) yang juga diberi kewenangan untuk menyalurkan bantuan kredit kepada masyarakat yang ingin embuka usaha.

Berbagai program pengentasan kemiskinan juga diluncurkan. Mulai dari kredit lunak kepada UKM, Unit Ekonomi Kerakyatan-Simpan Pinjam (UEK-SP), subsidi kepada sentra-sentra IKM, dan bebagai program bantuan lainnya. Kenyataannya, sejauh ini penurunan angka kemiskinan belum berhasil melampaui target. Di mana sesuai dengan target yang diterapkan Pemko Dumai, dalam setahun angka kemiskinan harus tereduksi antara 10 hingga 15 persen. Namun hasil verifikasi data RTM terakhir menyebutkan, dari 10.620 RTM jumlah RTM yang ada sebelumnya, saat ini hanya berubah menjadi 9.824 KK atau hanya berkurang sekitar 796 KK.

Untuk program KUR, di mana kredit diberikan tanpa agunan, pemerintah kembali menyatakan bahwa hal itu merupakan langkah untuk mengurangi dampak akibat kenaikan BBM dan untuk memancing munculnya UMKM baru. Menanggapi hal itu, kembali Khaidir mengatakan, bahwa program yang baru diluncurkan tersebut memiliki relevansi terhadap berkembangnya sektor-sektor usaha baru dan menekan bertambahnya jumlah RTM baru, selama pelaksanaannya benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan semula.

‘’Selama ini masalah kita kan, hanya pada implementasi di lapangan. Selama pelaksanaannya sudah berani meninggalkan sistem yang berlangsung selama ini, tentu saja program itu bisa berhasil mencapai sasaran, menciptakan sektor-sektor usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ tutupnya.***