DUMAI (RP) - Hingga akhir bulan Juni 2008 ini, Panitia Legislasi (Panleg) DPRD Kota Dumai menargetkan untuk merampungkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), masing-masing Ranperda Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai, Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) dan Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Ketiganya saat ini masih dibahas di tingkat Panleg.

Tiga Ranperda tersebut merupakan bagian dari 12 (dua belas) Ranperda yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai pada Sidang Paripurna DPRD Kota Dumai pada 8 Mei 2008 lalu dan satu Ranperda susulan. Dua belas Ranperda tersebut yaitu, Ranperda Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai, Pengelolaan Zakat, Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang, Retribusi Izin Ketenagalistrikan, Penyertaan Modal Pemko Dumai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai dan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Selain itu, juga terdapat Ranpeda Izin Pemeliharaan Ternak dan Hewan Kesayangan, Retribusi Izin Usaha Perikanan Kota Dumai, Izin Usaha Peternakan, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, Insiminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Juga dibahas Ranperda Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Terkait hal tersebut, Ketua Panleg DPRD Kota Dumai, Dahril Qudni, mengatakan bahwa selain tiga Ranperda yang telah berada dalam tahap finalisasi pembahasan tersebut pihaknya juga tengah melakukan pembahasan Ranperda tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di luar dari 13 Ranperda yang diajukan oleh Pemko Dumai.

‘’Dari 13 Ranperda yang diajukan Pemko Dumai tersebut, tiga di antaranya dibahas di tingkat Panleg sementara selebihnya disepakati dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Tiga Ranperda telah berada dalam tahap finalisasi, kita targetkan pada akhir bulan ini telah selesai dibahas. Sementara, Ranperda SOTK masih dalam tahap pembahasan karena Ranperda ini belum secara resmi diajukan atau disampaikan pada Sidang Paripurna,’’ papar Dahril, Kamis (26/6) di ruang kerjanya.(s)