Laporan HARJONO, Kuntodarussalam Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
PASCA penetapan Dirjen PUM Depdagri bahwa warga lima desa yang berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten Kampar. Akibatnya, masyarakat di daerah itu kembali resah.

Bupati Rokan HUlu Drs H Achmad MSi kepada Riau Pos, Rabu (25/6) meminta kepada masyarakat untuk tenang dan menjaga persatuan di tengah masyarakat. Ia juga meminta agar masyarakat tetap beraktivitas sebagaimana selama ini.

‘’Penetapan DPT itu saat ini tengah dipelajari kembali, dan kita yakin pemerintah pusat nantinya akan arif dan mempertimbangkan berbagai fakta lapangan,’’jelasnya.

Ketua BPD Desa Rimbo Jaya Masino, dihadapan anggota DPR RI Azwar Ces Putra dan sejumlah pejabat Riau dan juga Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad MSi dalam acara panen raya Kacang Kedelai di Dusun Sekuti, Kelurahan Kota Lama, Kecematan Kunto Darussalam Rabu (25/6) menyampaikan, masyarakat lima desa kembali dibuat resah dan tidak nyaman dengan adanya putusan penetapan DPT yang baru dikeluarkan pemerintah.

‘’Saya masih ingat saat konflik lima desa tiga tahun lalu. Dimana kami selalu mendapatkan teror dari pihak Kabupaten Kampar. Bahkan pernah 20 anggota Satpol PP Kampar mendatangi rumah saya, dan mereka meminta saya untuk menyerahkan berkas-berkas dan asset Rohul ke Kabupaten Kampar,’’ jelasnya.

Marsino menambahkan, setalah beberapa tahun terakhir konflik mulai reda pasca putusan MA membatalkan Pergub Nomor 30 tahun 2005, dan memperkuat legalitas Pemkab Rohul di wilayah lima desa. Sejak keputusan itu diterbitkan, fakta di lapngan hanya ada pemerintahan Rokan Hulu. Pemerintah desa bentukan Rohul yang melayani masyarakat. Namun kenapa ada penetapan baru yang tidak melihat fakta lapangan.

Secara tersebunyi memang di wilayah lima desa masih ada perangkat desa yang diangkat Pemkab Kampar dan sampai saat ini masih menerima gaji dari Pemerintah Kampar. Namun rilnya, perangkat Kampar itu tidak melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat karena tidak memiliki kantor desa.

‘’Saya merasa ada yang aneh. Soalnya, Pemerintah Provinsi Riau mengakui keberadaan kedua perangkat itu. Hal itu terbukti ketika ada bantuan dan tunjangan dari pemprov untuk perangkat desa. Saat itu, kedua perangkat desa di desa yang sama, mendapat bantuan yang sama dari pemerintah Provinsi Riau,’’ paparnya.

Dia menilai, tindakan Pemerintah Provinsi itu mengadu domba masyarakat di wilayah lima desa. Tidak mungkin satu desa memiliki dua orang kade yang keduanya dianggap legal. Dan kalau konsisi itu tetap dipertahankan, tentu akan terjadi pemborosan anggaran Pemerintah Provinsi Riau. Hal itu juga terjadi pada pengadaan Raskin.

‘’Kita akui kalau secara finansial, masyarakat lima desa memang diuntungkan dengan batuan ganda. Tapi, kebingunan dan ketidak nyamanan membuat kami lebih suka kalau harus diputuskan kemana sesungguhnya lima desa ini bergabung sepenuhnya, dan tidak digantung seperti saat ini,’’ tambahnya.

Menurut Marsino, masyarakat mulai merasa terkotak-kotak hingga ke wilayah masjid. Bagaimana kalau politik di tingkat masyarakat bawah ini sampai merambat ke persoalan ibadah.

Dari itu, Ketua BPD Rimbo jaya yang mengaku mendapat mandat untuk menyampaikan keluhan itu, berharap para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah agar secara cepat menentukan secara hukum dengan tidak mengabaikan kondisi ril di lapangan.***