PANGKALANKERINCI (RP) - Anggota DPRD Pelalawan tidak begitu saja percaya terhadap janji perbaikan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Bersih Diskimpraswil. Malahan DPRD mengancam akan meninjau besarnya dana operasi tahunan UPTD tersebut tahun 2009, jika tidak mampu menujukkan perbaikan signifikan, misalnya menekan biaya operasi, pelayanan dan mutu air.

‘’Lihat saja nanti, saya dan kawan-kawan akan mengusulkan pengurangan subsidi biaya operasi kalau PAM tidak mau mengubah diri ke arah yang lebih baik. Indikator kita jelas, kalau masyarakat mengeluh terus soal harga maupun pelayanan, berarti PAM kita ini kurang bagus,’’ ujar anggota Komisi C DPRD Zainal Arifin.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menanggapi mencuatnya keluhan masyarakat terkait dengan beban rekening air yang tidak stabil.

Menurut Zainal, UPTD Air Bersih seharusnya mampu meningkatkan pelayanan setelah lebih lima tahun terus disubsidi pemerintah melalui APBD. Pelayanan dimaksud misalnya perbaikan sistem meteran penghitung pemakaian air, agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.

‘’Pelanggan itu kan bayar air tiap bulan, tapi kita masih memberikan subsidi terus tiap tahun. Seharusnya dengan dana yang ada mereka melakukan perbaikan disana-sini. Kenyataanya
berbeda, saya terkejut sekali kalau ada laporan tagihan warga sampai Rp500 ribu, gak masuk akal juga, berarti perlu dipertanyakan sistem penghitungnya,’’ tegasnya.

Untuk itu dia meminta petugas UPT air bersih agar ke depan melakukan pencatatan rekening air masyarakat secara transparan. Jika perlu, di samping menggunakan meteran penghitung, petugas juga memiliki catatan manual setiap hari, atau minimal sekali dalam sepekan. ‘’Itu untuk menghindari terjadinya komplain atas tingginya beban air kepada pelanggan,’’ pintanya.

Ditambahkannya, DPRD juga tengah mempertimbangkan sebuah usulan untuk menyerahkan pengelolaan air bersih kepada sebuah badan usaha milik daerah (BUMD),’’ ujarnya.(b)