Laporan RPG, Dumai
Sesuai surat yang diajukan Wali Kota Dumai ke DPRD Kota Dumai, 12 Juni dengan nomor surat :180/HK/647 tentang pengajuan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) salah satunya pengusulan pembentukan 14 dinas dari 10 dinas yang ada sebelumnya.

Empat belas dinas yang masuk dalam usulan ini, merupakan pemecahan bidang dari dinas-dinas yang telah ada sebelumnya. Di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Selain itu juga terjadi perubahan dalam usulan lembaha Teknis Daerah diusulkan, Isnpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat, Kantor Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik serta Kantor Pelayanan Pasar.

Sekretaris Kota Dumai, Drs H Wan Fauzi Effeni kepada RPG, Asisten III Sekko Dumai Drs Said Darlan Bakri, mengakui usulan dari Ranperda ini. ‘’Kita memang mengajukan Ranperda ini, namun belum final masih dalam pembahasan lanjutan,’’ sebutnya.  Khusus untuk usulan Ranperda 14 Dinas, dikatakan Said sudah memenuhi ketentuan berdasarkan tiga variabel yang ada.

‘’Yang meliputi variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dari tiga variabel itu sebenarnya Dumai boleh memakai dinas paling banyak 18 Dinas, namun berdasarkan keperluan kita mengusulkan ke DPRD sebanyak 14 dinas,’’ ulasnya.(prn/azf)