Laporan JPNN, Jakarta
Saat negara-negara tetangga seperti Malaysia, memotong gaji pejabat mereka sebagai solidaritas kepada rakyat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tindakan itu tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia.

Menurut Wapres, Indonesia tidak bisa mencontoh Malaysia dan Singapura, karena gaji pejabat Indonesia jauh di bawah pejabat dua negara tersebut.

‘’Kita juga ingin bersolidaritas dengan rakyat. Tapi apa gaji pejabat negara sekarang sudah cukup tinggi untuk bisa dipotong. Suatu fakta bahwa gaji pejabat kita tidak setinggi (gaji pejabat) Malaysia,’’ kata Kalla dalam keterangan pers rutin di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (13/6). ‘’Gaji pejabat Malaysia sudah tinggi, jadi kalau dipotong 10 persen tidak ada masalah,’’ lanjutnya.

Wapres mencontohkan, gaji pokok pejabat eselon satu di seluruh departemen kurang dari Rp5 juta per bulan. Gaji tersebut disebutnya hanya pas-pasan untuk hidup layak di Jakarta. Apalagi, pejabat sekarang tidak bisa lagi bermain kekuasaan, karena takut dengan KPK.

‘’Gaji pejabat kita mungkin masih kalah dengan gaji wartawan. Kan banyak wartawan senior yang gajinya 3-4 kali lipat,’’ selorohnya.

Kalla juga meminta rakyat tidak membandingkan pemotongan gaji Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, gaji plus tunjangan Presiden SBY hanya Rp62,7 juta per bulan.

‘’Tapi biaya untuk sumbangan (bila ada undangan pesta perkawinan) saja sudah berapa sebulan. Masak presiden hanya menyumbang Rp 200 ribu. Jadi tidak bisa seperti itu (pemotongan gaji, red),’’ kata dia.

‘’Kalau gaji presiden sama dengan PM Singapura, Rp1 miliar per bulan, tentu tidak terasa (bila dipotong 10 persen). Tapi faktanya (gaji presiden) kan tidak sebesar itu,’’ tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan populis memotong gaji dan tunjangan pesta pejabat negara sebesar 10 persen. Kebijakan tersebut untuk meredam protes rakyat karena pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 41 persen untuk BBM jenis premium dan 63 persen untuk jenis solar.

Pemerintah Malaysia mengklaim pemotongan gaji pejabat akan mampu menghemat anggaran USD 613 juta atau sekitar Rp5,71 triliun.

Pemotongan gaji itu untuk menambal alokasi subsidi BBM di anggaran belanja Malaysia yang mencapai USD 17 miliar atau sekitar Rp 158,32 triliun. Kebijakan yang sama juga sedang disiapkan oleh pemerintah Singapura.(noe/kim/uli)