Laporan Erwan Sani, Kota Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
WAKIL Ketua Komisi II DPRD H Haris Jumadi SE MM meminta agar proses tender proyek pengadaan barang dan jasa yang saat ini tengah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru benar-benar transparan. Pasalnya, perusahaan yang akan mengambil dokumen tender harus membayar atau dikenakan biaya.

‘’Ini harus dihapuskan, agar satu proyek bisa diikuti banyak perusahaan, sehingga terjadi persaingan sehat. Serta tak ada batasan bagi perusahaan untuk ikut dalam satu proyek, karena memikirkan bayaran untuk mengambil dokumen tender tersebut,’’ jelasnya.

Namun, yang terjadi sekarang ujarnya, harga barang yang dibeli dalam pengerjaan proyek cenderung tinggi. Akan tetapi kualitas pekerjaan yang dilakukan jauh dari standar harga tersebut.

‘’Ini sudah menjadi rahasia umum, sebab dalam satu kegiatan  terjadi bagi-bagi atau persenan antara perusahaan pemenang proyek yang ada. Jadi ini perlu disikapi, sebab sama saja dengan tindak korupsi, tapi sulit dibasmi,’’ jelasnya.

Diakuinya, pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan dalam APBD sangat rentan terjadi persekongkolan, sehingga terjadi penyimpangan anggaran. Seperti ada perusahaan yang bisa membanting harga hingga mencapai 60 persen. ‘’Atau bisa menawar terendah, tapi anehnya yang terendah itu tak bisa menang karena hal-hal di belakang layar,’’ jelasnya.

Karenanya, Haris mengaku sangat setuju dengan pernyataan KPK, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam APBD menggunakan sistem internet. Sehingga tak lagi terjadi tawar-menawar dan tatap muka. ‘’Sehingga siapa perusahaan yang masuk langsung terlihat dan siapa pemenangnya jelas. Jadi tak ada titip menitip atau tawar-menawar lagi,’’ tuturnya.***