• Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
Ahad, 06 Juli 2008 || 3 Rajab 1429 Hijriah
Total SportAragones Tiba di Turki

Sabtu, 05 Juli 2008

article thumbnail

Teras UtamaWapres Janji Tidak akan Naikkan Harga BBM Lagi

Sabtu, 05 Juli 2008

article thumbnail

BBM Naik, Bumerang bagi Pengusaha
Jumat, 16 Mei 2008
Laporan MASHURI KURNIAWAN, Kota Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Pelaku usaha menyatakan jika kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen dilakukan, maka secara otomatis akan berdampak pada biaya operasional perusahaan dan berakibat fatal pada kinerja perusahaan. Walaupun langkah hemat BBM dilaksanakan, tetap saja akan berdampak buruk bagi pelaku usaha.
Keluhan ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Aspeknas) Pekanbaru, Yudi Syafruddin MBA, Sekretaris Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia (DPD Perkindo) Riau, Ara Budidarma R, dan Direktur Eksekutif Kadin Riau M Herwan. Mereka berkeyakinan bila pemerintah memang jadi menaikkan harga BBM maka akan berdampak pada peningkatan keperluan bahan baku.

Menurut Yudi Syafruddin MBA, tanpa disadari atau tidak oleh pemerintah pusat, kenaikan harga BBM bisa menjadi bumerang bagi dunia usaha. Secara otomatis akan berdampak juga pada operasional perusahaan. Hemat energi tambah Yudi memang akan dilakukan oleh pelaku usaha, untuk menghemat pengeluaran operasional. Namun demikian, kondisi ini belum bisa dikatakan sebagai langkah pasti menekan harga keperluan operasional di perusahaan.

Yudi Syafruddin berpendapat, sebaiknya pemerintah menunda terlebih dahulu kenaikan harga BBM ini. Jangan sampai terjadi guncangan kuat terhadap dunia usaha. Bila ini terjadi, diyakini perusahaan terutama home industry akan terguncang. Bahkan bisa bangkrut dan gulung tikar. Artinya, banyak pengangguran yang akan terjadi.

‘’Secara pribadi saya belum bisa berbicara banyak mengenai wacana kenaikan BBM ini. Yang pasti hemat energi pasti akan dilakukan perusahaan dan itu sebenarnya sudah dilaksanakan sejak lama. Tapi bisa terus saja dinaikan harganya, tentulah berdampak buruk bagi dunia usaha juga, gulung tikar pastinya,’’  kata Yudi Syaruddin, Kamis (15/5).

Sekretaris DPD Perkindo Riau, Ara Budidarma R menambahkan, kebijakan pemerintah pusat yang mempunyai keinginan menaikan harga BBM sebesar 30 persen sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Namun demikian, bila keinginan pemerintah pusat pada hemat BBM secara pribadi, Ara Budidarma R mengatakan sangat setuju sekali.

‘’Bukannya pelaku usaha tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Tapi bila dinaikkan harga BBM sebesar 30 persen apa tidak berdampak pada kinerja pelaku usaha. Secara otomatis timbal baliknya berdampak pada peningkatan biaya operasional pelaku usaha,’’ jelas Ara Budidarma R.

Dikatakannya, sebagai pelaku usaha dan masyarakat umum dirinya berkeyakinan seluruh masyarakat sudah melakukan penghematan BBM saat ini. Bagaimana tidak hemat, Ara Buddidarma menambahkan, seluruh keperluan harga sudah mengalami peningkatan saat ini, sedangkan kenaikan BBM baru wacana.

‘’Bagaimana kalau memang benar-benar BBM mengalami kenaikan. Sulit juga kita prediksi, yang pasti berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebagai pengusaha saya tentu harus hemat BBM juga, dan sudah saya lakukan sejak lama. Untuk menekan biaya operasional perusahaan tentunya,’’ jelas dia.

Direktur Eksekutif Kadin Riau M Herwan menjelaskan, hemat BBM merupakan langkah pemerintah yang paling tepat saat ini. Dan kondisi ini harus dilakukan masyarakat juga. Namun begitu, pemerintah harus berhati-hati mengambil keputusan tentang kenaikan harga BBM.  

‘’Dunia usaha pasti menjerit dengan kenaikan harga BBM. Hemat energi tetap dilakukan, tapi biaya operasional saya pastikan mengalami peningkatan, Karena kebutuhan bahan baku harganya mengalami peningkatan pula,’’ ujarnya.***

 
< Sebelumnya   Berikutnya >
 

StopGlobalWarming.org

Google
 

Ekonomi & Bisnis

article thumbnailPemerintah Evaluasi Perjanjian Kerja bersama Merpati

Sabtu, 05 Juli 2008

JAKARTA(RP)–Pemerintah akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dengan perusahaan penerbangan pelat merah tersebut. PKB yang berlaku saat ini dinilai merugikan...

Simak Juga

Metropolis

article thumbnailMobil Pribadi Beroperasi di Pelabuhan

Sabtu, 05 Juli 2008

KOTA (RP) - Para supir taksi resmi di Pelabuhan Sungai Duku gerah. Pasalnya, angkutan umum penumpang ilegal di pelabuhan internasional itu semakin hari semakin banyak saja. Saat ini...

Simak Juga