Laporan JPNN, Jakarta
Keterbatasan subsidi listrik membuat PLN terus melakukan upaya-upaya penghematan. Salah satunya dengan memperketat pengawasan konsumsi listrik.

Direktur PT PLN Jawa-Madura-Bali Murtaqi Syamsuddin mengatakan, hal tersebut dilakukan mengingat kemampuan PLN untuk menyediakan listrik bersubsidi dibatasi oleh kuota APBN. ”Karena itu harus ada langkah penghematan,” ujarnya di sela acara launching Tim Hemat Energi PT PLN di Jakarta kemarin (13/5).

Menurut Murtaqi, dengan jatah subsidi listrik sebesar Rp60,3 triliun, maka jatah BBM untuk pembangkit listrik PLN berupa minyak diesel (HSD) maupun minyak bakar (MFO) hanya sebesar 9,1 juta KL.

Jika langkah penghematan tidak dilakukan, lanjut dia, maka PLN hanya akan bisa meng-cover pertumbuhan pelanggan sebesar 1,42 persen. Sebagai gambaran, pertumbuhan konsumsi listrik tahun lalu mencapai 6,7 persen. Artinya, akan ada banyak permintaan sambungan baru maupun peningkatan daya listrik, tidak akan bisa dilayani. ”Kami tidak ingin hal itu terjadi, sebab bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Karena itu, kata Murtaqi, agar PLN bisa meng-cover pertumbuhan pelanggan listrik, maka pelanggan yang saat ini sudah menikmati listrik harus bisa berhemat dan menekan konsumsinya. ”Sehingga, kami bisa memperluas layanan kepada pelanggan baru,” terangnya.

Sebagai langkah awal, PLN akan mulai memperketat penggunaan listrik di kantor-kantor maupun perumahan karyawan PLN di seluruh Indonesia. Menurut Murtaqi, pemakaian listrik untuk kantor dan rumah tersebut harus bisa di bawah patokan 80 persen rata-rata konsumsi nasional.

Untuk program tersebut, PLN mulai mendidik amggota-anggota yang nantinya masuk dalam Regu Asistensi dan Supervisi. Regu inilah yang akan terjun untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan di lapangan. ”Kami akan mengawasi program ini secara ketat. Masing-masing kepala unit akan bertanggungjawab,” jelasnya.

Murtaqi menambahkan, pengawasan konsumsi listrik juga akan dilakukan hingga lingkungan eksternal PLN, terutama pelanggan-pelanggan besar. Nantinya, Regu Asistensi dan Supervisi akan melakukan pendekatan kepada pelanggan-pelanggan tersebut untuk sosialisasi dan pengawasan program hemat listrik.

”Mudah-mudahan dua bulan ke depan sudah bisa berjalan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, program tersebut diberlakukan di wilayah PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya) serta PLN Jabar dan Banten. Sebab, konsumsi listrik tertinggi memang terdapat di dua wilayah ini. ”Hampir 52 persen konsumsi nasional dikonsumsi penduduk, industri, kantor dan dunia usaha di wilayah ini,” katanya.

GM PLN Disjaya Purnomo Willy menambahkan, salah satu upaya penghematan yang akan dilakukannya adalah dengan membatasi penerangan untuk papan rekame iklan. Jika pihak pengiklan tidak segera mengurangi penerangannya maka PLN Disjaya akan melakukan pembatasan secara paksa.(owi/fiz)