PEKANBARU (RP)- Pengamat ekonomi nasional Tony Prasetiantono mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tak bisa lagi dielakkan. Kalau sekarang tidak dinaikkan sedikit maka hal itu berubah jadi bom waktu.

“Tidak ada satupun orang menjamin bahwa harga minyak dunia berhenti di 125 dolar AS per barel. Kalau ditahan juga sampai Oktober bisa jadi meledak naiknya menjadi 100 persen. Sekarang bagus nyicil naik,” ujarnya.

Hal itu diungkapkannya usai menjadi pembicara pada Forum Kemitraan Korporasi dan Bank Indonesia (BI) di Kantor BI Pekanbaru, Selasa (12/5).

Tony yang juga Chief Analys BNI 46 itu mengatakan, beban subsidi BBM di APBN kalau dengan harga sekarang rata-rata 110 dolar mencapai Rp200 triliun. Sedangkan subsidi listrik Rp50 triliun. Subsidi pangan Rp10 triliun. Jadi total subsidi mencapai 260 triliun. APBN dengan asumsinya minyak 120 dolar AS per barel itu mencapai Rp1.000 triliun. Padahal, subsidi Rp260 triliun itu sudah tidak wajar lagi.

Tony menambahkan bahwa subsidi 25-26 persen dalam APBN adalah tidak wajar. Maksimal subsidi itu, lanjutnya, hanya 15 persen.

Menanggapi apakah tidak ada jalan lain selain menaikkan harga BBM, Tony mengatakan ada, dan sudah coba ditempuh pemerintah. Misalnya gerakan penghematan yang diimbau pemerintah. Menkeu bahkan telah memotong anggaran departemen 15-20 persen. Penghematan yang didapat Rp40 triliun. “Ini belum sebanding dengan beban subsidi yang harus ditanggung,” ujarnya.

Kalau pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM, lanjutnya, maka negara kita seperti orang menahan sakit tapi tidak mau berobat. Ini menyebabkan Indonesia jadi tidak kredibel terutama di faktor risk country. “Investor asing tahu dan reaksinya kabur atau flight for safety. Cadangan devisa bisa ambruk. Itu risiko bila tidak menaikkan BBM,” ujarnya lagi.

Ada lagi, lanjutnya, usul ekonomi lain yakni memotong obligasi rekap. Ini pada akhirnya menimbulkan masalah bagi kalangan perbankan. Begitu juga dengan jalan lain yakni menambah utang juga akhirnya jadi masalah. “Maka yang lebih realistis adalah merenogsiasi utang (menunda pembayaran utang, red),” ujarnya lagi.

Namun persoalannya, lanjut Tony, pilihan ini tidak bisa diprediksi hasilnya karena tergantung pada persetujuan negara kredtor. Yang bisa dilakukan cepat menyelamatkan APBN, lanjutnya lagi, tidak lain adalah menaikkan harga BBM.

Menanggapi opsi pemerintah yang akan menaikkan harga BBM 30 persen, Tony mengatakan bahwa itu terlalu tinggi. “Ini dapat menimbulkan shokc bagi kondisi psikologis bangsa kita yang lagi susah,” ujarnya. Menurut Tony kenaikan harga BBM Jangan 30 persen karena terlalu besar dampak psikologis. Jangan pula 10 persen karena terlalu kecil tak ada dampaknya bagi pengurangan subsidi.

“Saya mengusulkan 20 persen saja jalan tengah agar tidak terlalu memberatkan. Soalnya kenaikan dari harga sekarang sekitar Rp1.000,” ujarnya lagi. Kenaikan harga BBM memang tak terelakkan, lanjutnya, namun perlu diputuskan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat.

Jangan Jangka Pendek
Dalam pada itu, Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan BBM secara jangka pendek. Tanpa solusi jangka panjang, masalah yang dihadapi saat ini akan berulang di tahun-tahun mendatang.

“Kalau jangka pendek akan selalu terjadi dilema antara kenaikan harga BBM dan besarnya subsidi. Ini akan berulang tahun depan. Kita harus segera menyusun penyelesaian jangka menengah dan panjang,” kata Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, kemarin.

Menurut Hartadi, harus ada upaya keras untuk meningkatkan lifting minyak. “Sehingga kalau harga minyak tinggi, kita bisa memanfaatkan potensi kenaikan harga. Kita harus mengeksplorasi minyak sebanyak mungkin,” kata Hartadi.

Solusi jangka panjang lainnya adalah pengembangan energi alternatif, terutama biofuel. Hartadi mengatakan, bahan baku biofuel seperti CPO, gula, dan jagung, semuanya bisa diproduksi oleh Indonesia. “Tapi sayang sekali kita tidak memiliki strategi mengembangkannya,” katanya. Selain biofuel, juga banyak potensi energi alternatif lainnya seperti tenaga angin, matahari, dan gelombang laut.

Hartadi menambahkan, saat ini memang sudah berakhir era minyak murah. Saat ini, harga minyak bukan saja dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Namun juga dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap komoditas tersebut, karena minyak diperdagangkan pula seperti di pasar sekuritas. “Jadi harganya bisa dipermainkan,” katanya.

Lucunya, lanjut Hartadi, OPEC (organisasi negara-negara pengekspor minyak) tidak mau meningkatkan produksi, karena dianggap sudah sesuai dengan permintaan. “Ini bisa menjadi spekulasi di pasar,” kata Hartadi.

Hartadi mengatakan, stimulus fiskal saat ini masih terbelenggu oleh beban subsidi. “Bukan subsidi yang memberatkan, tapi besarnya subsidi.
Apakah subsidi BBM dan listrik yang di atas Rp 200 triliun bisa kita terima secara wajar?,” kata dia. Hartadi berpendapat, subsidi harus direalokasikan ke sektor pangan.

Pengawasan BLT
Di sisi lain, pemerintah bakal melibatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengawasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

 “Pengawasan BLT, BPKP dilibatkan. Beberapa pengawasan sampai ke daerah kita libatkan. Tidak terlalu ribet karena disalurkan melalui kantor pos,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di kantornya, kemarin.

Paskah menambahkan, jika  diperbaiki, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) justru lebih sedikit dari data awal 19,1 juta. “Pemerintah tidak membuka pendaftaran baru. Kita punya estimasi bahwa ini tidak akan terjadi penambahan,” ujar Paskah.(fiz/sof/jpnn)