|
Ada kabar baru bagi siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN), terutama bagi siswa tingkat SLTA dan sederajat. Mulai tahun ajaran 2009 nanti hasil UN bisa dijadikan tiket untuk masuk ke perguruan tinggi (PT). Menurut Dirjen Pendidikan Tinggi Fasli Jalal, hasil UN akan disinergikan dengan tata cara masuk perguruan tinggi. ‘’Saat ini mulai diwacanakan, tahun depan sudah bisa dilakukan,’’ ujarnya di Jakarta, Sabtu (3/5) pekan lalu.
Laporan Firman Agus, Herianto Baserah dan Ahmad Fitri, Pekanbaru
Mulai tahun depan, universitas bakal dilibatkan dalam penyelenggaraan UN. Selain melibatkan para dosen sebagai tim pengawas independen pelaksanaan UN, soal yang diberikan pada siswa SLTA juga akan dievaluasi para rektor.
Meski mengaku kebijakan UN yang dimulai sejak 2003 jauh dari sempurna, Fasli mengungkapkan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Ke depan, penyelenggaraan UN diharapkan tak lagi oleh pusat melainkan daerah. Asalkan, daerah sudah membuktikan ada kejujuran dan kedisiplinan dalam penyelenggaraan UN.
Menanggapi rencana pemerintah ini, Rektor Universitas Riau Prof Dr Ashaluddin Jalil MS menyatakan kesetujuannya atas rencana itu. Dia melihat siswa-siswa yang telah mengikuti UN tentu akan semakin penat otak mereka ketika setelah lulus dan ingin melanjutkan pendidikan harus ikut tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).
Tapi, kata Ashaluddin, perlu juga dipahami bahwa tidak semua siswa yang lulus UN ingin melanjutkan ke PT. Untuk mendukung rencana ini, tim dari perguruan tinggi harus terlibat dalam pembuatan soal-soal UN nantinya.
Di mata Kepala SMAN 1 Pekanbaru H Khaidir MPd, kabar ini sekaligus angin segar di tengah adanya rencana penghapusan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) untuk masuk PTN dan digantikan dengan ujian yang dilakukan masing-masing PTN. ‘’Anak-anak kan tidak bisa memilih seperti dulu, misalnya memilih Kedokteran UI untuk pilihan pertama dan Kedokteran Unri pilihan kedua. Tidak bisa seperti itu karena tesnya harus ke Jakarta atau kalau tidak lulus, maka masuk swasta,’’ ujar Khaidir kepada Riau Pos, Kamis (8/5).
Tapi, menurut Khaidir, kalau standar masuk perguruan tinggi itu berpedoman kepada UN seperti rencana pemerintah, maka itu akan sangat aman sekali. Para siswa akan betul-betul memotivasi diri untuk sekali ujian. Bahkan kalau itu memang dilaksanakan, buatlah tim untuk menentukan valid atau tidaknya atau jujur pelaksnakan UN.
‘’Sekarang kan sudah mengarah ke situ dengan adanya Tim Pemantau Independen (TPI, red), tim dari Dewan Pendidikan, tim dari Disdikpora, Disdik Provinsi dan dari Direktorat di Jakarta. Mereka mengawasi mulai dari mengambil soal sampai mengantar terakhir. Sampai di depan WC pun ditunggu. Begitulah ketatnya tahun ini,’’ ungkap Khaidir.
Bila ini terlaksana, lanjut Khaidir, berarti perguruan tinggi sudah sangat percaya kepada SMA dam proses pembelajarannya sudah dihargai. ‘’Dari dulu hal itu yang kita harapkan,’’ tegasnya.
Saat disinggung peran TPI saat ini, Khaidir mengaku, tidak tahu persis apakah mengarah kepada dihargai hasil UN oleh pergurun tinggi atau hanya memperhatikan kecurangan panitia dan pengawas dalam UN yang dipantau. Yang tampak oleh pihaknya adalah kerja TPI itu memperhatikan panitia apakah melakukan hal yang mencurigakan. Intinya jujur yang tidak jujurnya yang diawasi.
‘’Tapi kalau itu yang dilaksanakan, percayakan saja kepada sekolah karena kami kan juga disumpah saat menjadi guru dan tidak mungkin kami membocorkan UN. Kan sia-sia, apalagi biaya cukup besar dikeluarkan. Untuk apa mendidik anak, cukup kita drill saja anak-anak itu untuk menghadapi UN. Jadi seharusnya membantu anak itu sebelum UN, bukan saat UN itu. Itu kan salah besar,’’ terangnya.
Saat disinggung masalah UN, Khaidir berpendapat sangat mendukung UN. Karena kalau tanpa UN, bagaimana mencari standar sekolah. Karena dengan adanya UN, kalau jujur melaksanakan, sangat terbantu sekolah dan pemerintah untuk menentukan tingkat sekolah dalam rangka proses pendidikannya sampai tingkat apa. Apalagi di tingkat internasional standar 5,25 di Indonesia masih jauh, karena Malaysia sudah di atas 7.
‘’Jadi kita masih rendah karena pemerintah masih mengingat sarana dan prasarana di Indonesia masih ada yang lengkap dan ada yang tidak. Yang kedua mutu SDM-nya,’’ ujarnya.
Namun, pihaknya kepala skeolah juga berharap biarlah kriteria ditetapkan pusat tapi penentuan lulus dan tidak lulus itu serahkan kembali ke sekolah seperti Nilai Ebtanas Murni (NEM) dulu. ‘’Misalnya kita tahu sekali kondisi anak kita itu baik, sopan, rajin sehingga kalau dia jatuh saat UN tentu dia tidak lulus. Sedangkan pertimbangan kita mungkin dalam mengerjalan UN ada gangguan lagi sehingga tidak terjawab soal ujian. Jadi untuk mengantisipasi itu berikanlah kewenangan itu ke pihak sekolah walaupun pusat yang membuat kebijakan,’’ terangnya.
Lebih Kreatif
Di sisi lain, tingginya standar kelulusan beberapa tahun terakhir juga menjadikan sekolah kreatif untuk mempersiapkan anak didiknya. Seperti SMAN di Pekanbaru yang dimotori Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) melalukan upaya terakhir persiapan melalui kerja sama MKKS. Khaidir yang merupakan Ketua MKKS, mengajak kepala sekolah untuk mencari tim yang menyusun soal di Jakarta dan didatangkan ke Pekanbaru mengajarkan SKM, standar kelulusannya dan cara pembuatan soal kepada para guru.
‘’Terakhir kita minta master soal kepada mereka. Master soal yang mereka uji coba di Jakarta, bukan soal UN, sesuai dengan SKL. Bukan soal UN itu yang dibocorkan tapi mendekati. Alhamdulilah terbantu sekali anak-anak kita. Untuk mendatangkan tim itu patunganlah kepala-kepala sekolah,’’ ujar Khaidir.
Menurut pengakuan Khaidir dan informasi dari tim Jakarta tersebut, daerah-daerah lain di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Namun untuk Riau, baru dilaksanakan Kota Pekanbaru, meski pada saat pelaksanaan di Pekanbaru ada juga dari Kabupaten Kuansing yang ikut. Untuk mengikuti ini setiap sekolah mengirim dua guru untuk satu jurusan, misalnya untuk jurusan IPA dua orang dan IPS juga dua orang.
‘’Ini baru tahun ini kita laksanakan. Sedangkan untuk tahun depan sudah kami konsep dan akan kami ajukan ke Disdikpora mudah-mudahan didanai oleh pemerintah. Ini kan berdasarkan pemikiran kurikulum sekarang yang menyusun silabus kan guru atau wewenang sekolah, tidak ditentukan pusat agar sekolah bisa luwes. Supaya anak-anak dan guru tidak salah kembangkan, maka tim Jakarta kita bawa untuk mengajarkan SKL. Apa saja yang akan diajarkan ke kelas XII saat ini, itu yang diajarkan,’’ ungkapnya.
Tidak Mudah
Sementara itu menurut Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Prof Dr M Nazir Karim MA, keberatan pihaknya bukan pada UN, tapi bagaimana UN itu dapat dilaksanakan dengan tertib dan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan memiliki kemampuan yang sama dengan fasilitas dimiliki.
‘’Selanjutnya, bagaimana UN itu bisa mewakili evaluasi sekolah. Ketika itu saya memberikan pemikiran bahwa UN itu tidaklah menentukan lulusan sejatinya, tetapi hanya menunjukan prestasi nasional sehingga nanti dengan UN itu bisa dilihat dimana kekukurangan sekolah itu,’’ ungkapnya kepada Riau Pos, Kamis (8/5).
Oleh sebab itu, lanjutnya, UN bisa dilakukan terus menerus untuk bisa melihat prestasi sekolah, tetapi sebaiknya penentuan kelulusan berada pada sekolah. M Nazir Karim juga menyebutkan, bila pelaksanaan UN tahun ini murni, bisa jadi akan menjadi acuan standar penerimaan mahasiswa baru di UIN Suska Riau.
‘’Kalau UN menjadi standar penerimaan di PT, tentu harus ada kolaborasi antara PT dengan Dinas Pendidikan. Tetapi saya rasa tidak semudah itu UN menjadi barometer saringan penerimaan mahasiswa baru,’’ ujarnya.
Sementara itu Rektor Universitas Islam Riau (UIR) Prof Dr Ir Hasan Basri Jumin MSc setuju dengan UN, tetapi pemerintah terlebih dahulu hendaknya memperbaiki fasilitas sekolah, barulah standar secara nasional dilaksanakan. Sekarang ini, menurutnya standar sama, tetapi fasilitas sekolah di berbagai daerah tidak diusahakan disamakan. Karena fasilitas yang tidak sama itu pula, berpengaruh kepada kualitas sekolah dari kota ke wilayah pelosok.(fia/nto/amf) |
