|
Ujian Nasional Tak Perlu Ditakuti |
|
Minggu, 11 Mei 2008 |
|
Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Riau Drs HM Wardan MP --- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau. Untuk itu, instansi ini telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran pelaksananaan UN tahun ini.
Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab I Pasal 1 ayat 21 disebutkan, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Berdasarkan UU ini bisa ditafsirkan bahwa UN merupakan bagian dari evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan. Lalu sejauh mana pelaksanaan UN mampu menentukan mutu pendidikan sebuah sekolah? Dan apa saja problem yang dihadapi dalam pelaksanaan UN di Provinsi Riau. Berikut petikan wawancara wartawan Ahmad Fitri dari Riau Pos dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Drs HM Wardan MP di ruang kerjanya, Selasa (6/5) sore.
Ujian Nasional (UN) kembali dilaksanakan, bagaimana Anda melihat pelaksanaan ujian kali ini?
UN sudah menjadi program nasional dan menjadi program yang didasarkan pada kajian dan penelitian. UN dinilai penting untuk mengetahui standar kualitas pendidikan. Dan pelaksanaannya berdasarkan sistem dan analisis yang sudah baik. Sebelumnya pada enam bulan yang lalu atau pada awal tahun ajaran sudah dikeluarkan semacam rambu-rambu atau kisi-kisi materi ujian nasional itu sendiri. Misalnya untuk SMA pertanyaan yang akan muncul soal ujian IPA tentang hukum Archimedes. Ini sudah diberitahu rambu-rambunya, selanjutnya tinggal bagaimana guru-guru menjabarkannya. Saya yakin jika UN tersosialisasikan dengan baik dan guru-guru bisa menyosialisasikannya, baik bagi yang ada di kota ataupun yang ada di daerah dan kalau ini sudah diajarkan maka UN tidak perlu ditakuti. UN perlu untuk mengetahui standar pendidikan dan Provinsi Riau dalam tiga tahun terakhir selalu memperoleh hasil UN yang memuaskan. Bahkan, khusus untuk pelajaran Matematika hasil UN di Riau termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Ada pandangan bahwa soal-soal dalam UN tidak sebanding dengan kemampuan siswa menjawabnya. Karena kemampuan siswa di masing-masing daerah berbeda, sementara soal-soal yang diberikan sama untuk seluruh sekolah. Bagaimana menurut Anda?
Saya kira tidak seperti itu. Di Kabupaten Kampar yang daerah jauh dari perkotaan ada yang hasil ujiannya jauh lebih tinggi dari yang di Pekanbaru. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Siak. Kemampuan siswa menjawab soal-soal UN semuanya tergantung kemampuan guru-guru. Terutama sekali kemampuan mereka dalam menjabarkan rambu-rambu yang ada kepada siswanya. Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah melakukan upaya maksimal agar para guru bisa memahami kisi-kiri yang diberikan. Mereka kami kumpulkan di Pekanbaru untuk diberikan pelatihan untuk mendalami materi-materi yang akan diujikan. Kami juga melakukan try out untuk mengasah kemampuan siswa. Bahkan try out dilakukan mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten. Dan sejumlah sekolah juga ada yang mempersiapkan diri dengan menambah jam belajar. Saya rasa persiapan yang kami lakukan sudah sangat matang. Dan walaupun standard kelulusan tahun ini ditingkatkan dari 4,25 menjadi 5,25, namun kami tetap yakin siswa-siswa kita akan mampu melalui UN kali ini dengan baik. Berdasarkan pantauan kami di SMP 1 Pekanbaru dan SMP 13 Pekanbaru, Alhamdulillah mereka menyatakan bisa menjawab soal dengan baik.
Pelaksanaan UN juga diwarnai dengan isu-isu negatif seperti soal bocor dan guru yang membantu mengisi lembar jawaban siswa. Pandangan Anda dengan isu-isu seperti ini?
Soal isu-isu yang berkembang seperti soal-soal yang bocor kami juga ingin tahu dan minta tunjukkan siapa yang mengatakan soal-soal UN di Riau bocor. Kami sudah maksimal mempersiapkan soal-soal UN. Persiapan matang dilakukan mulai dari mempersiapkan naskah dan semua aparat terkait pembuatan naskah disumpah. Semua aparat yang terlibat sudah terlatih mulai dari soal itu dibuat di percetakan hingga dibawa ke sekolah.
Pendistribusian soal UN dari percetakan ke kabupaten dan kota dikawal dan di daerah-daerah itu soal ditempatkan di kantor Polres setempat, kecuali di Pekanbaru dan Inhil. Karena keterbatasan ruangan di Polres setempat maka naskah disimpan di Kantor Dinas Pendidikan tapi tetap dijaga ketat oleh aparat keamanan. Setelah itu ketika sampai di sekolah ada tim independen dan ada pengawas ujian yang ditugaskan secara silang. Kalau misalnya ada indikasi kebocoran soal ketika ujian berlangsung tentu saja ini menjadi tanggung jawab pengawas dan pemantau independen untuk memberitahukan. Oleh karena itu kalau ditemukan penyelewengan saat UN ini tolong dilaporkan.
Soal isu adanya guru-guru yang membantu menjawab soal-soal ujian bagaimana?
Dari pantauan kami selama ini kami belum menemukan adanya guru-guru yang membantu menjawab soal-soal ujian. Mungkin di daerah lain ada, tapi di Riau tidak ada kami temukan. Jangankan guru-guru membantu menjawab soal ujian, siswa yang membawa HP ke dalam kelas saja kita larang.
UN juga dipantau Tim Pemantau Independen, bagaimana dengan kehadiran dengan tim pemantau ini?
Mereka memang tim yang independen dan kami harapkan tim ini betul-betul independen dalam melakukan pemantauan. Mereka tidak melaporkan hasil pantauan kepada Dinas Pendidikan. Yang kami harapkan adalah tim pemantau ini bisa bertanggung jawab dengan tugas yang mereka jalankan. Karena mereka juga berkewajiban membuat laporan.
Dari beberapa kali pelaksanaan UN di Riau, apa kendala yang ditemukan?
Dari tahun ke tahun kami lihat pelaksanaan UN semakin memperlihatkan peningkatan yang berarti. Walaupun masih ditemukan kesalahan-kesalahan kecil seperti ada naskah yang salah masuk dalam sampul, ini kan human error, tapi ini tetap menjadi catatan bagi kami. Pemerintah sudah melakukan evaluasi pelaksanaan UN, mulai dari pencetakan soal hingga pendistribusian. Kalau kelemahan ditemukan di percetakan tentu saja percetakan akan terus dievaluasi.
Ada pandangan yang menyatakan bahwa soal-soal yang diberikan dalam UN tidak sebanding dengan kemampuan seluruh siswa, baik antara yang di Jawa dengan luar Jawa maupun antara siswa di perkotaan dengan di daerah-daerah, pendapat Anda?
Hal seperti itu mungkin saja terjadi, terutama mungkin dialami sekolah-sekolah di pedesaan. Misalnya mereka belum memiliki buku-buku pelajaran yang lengkap. Memang dalam kurun waktu 2004 hingga 2008 fokus Dinas Pendidikan Provinsi Riau lebih kepada pemenuhan keperluan mendasar dari sekolah, terutama untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun. Pada tahun 2009 nanti kami akan lebih mengarah pada peningkatan mutu atau kualitas dan pemerataan mutu pendidikan di tingkat menengah.(fia)
|
