‘’Sampai sekarang kepastian berapa jumlah UKM yang ada tak jelas. Seharusnya jumlah itu dipastikan dulu. Jika sudah jelas jumlah UKM maka akan mudah untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha itu,’’ tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, H Haris Jumadi SE MM kepada Riau Pos, Ahad (6/4).  

Ia menambahkan, jika sudah ada data pasti, tak masalah siapa yang akan memberi bantuan mengingat sangat banyak perusahaan yang ada di Pekanbaru mempunyai program untuk memperhatikan UKM dengan cara memberikan bantuan lunak.

Meski demikian, Haris sangat menyayangkan pihak perusahaan yang mempunyai program itu jarang melibatkan pemerintah. ‘’Hal ini terjadi, saya yakin karena hilangnya kepercayaan perusahaan terhadap pemerintah, sehingga mereka menyalurkan sendiri,’’ jelas Haris Jumadi usai pelaksanaan fogging di Kelurahan Tanjung Rhu.

Soal belum terdatanya UKM tersebut, Haris menyebutkan karena selama ini banyak pelaku usaha kecil yang tidak mengurus perizinan ke pemerintah. Sehingga pemerintah pun kesulitan untuk mendata usaha kecil yang menyebar di setiap kecamatan.

Untuk itu, pemerintah diminta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam mengurus izin usaha. dengan segala kemudahan yang diberikan, Haris yakin, pelaku usaha kecil akan banyak mendaftarkan diri mengurus izin.

‘’Jika komit memperhatikan UKM, pemerintah jangan mengambil pungutan biaya dalam mengurus izin,’’ tegas anggota DPRD dari PKS ini.

Selama ini, kata Haris, kenyataan di lapangan adalah sebaliknya. Ada kesan, pelaku usaha kecil enggan mengurus izin karena biaya administrasi cukup besar yang diberlakukan pemerintah. ‘’Jika ingin usaha kecil sadar untuk mau mengurus izin, maka pemerintah jangan membebani pelaku usaha. Yang kita dengar, jika usaha kecil berurusan dengan pemerintah pasti bayar, ini yang perlu dihilangkan,’’ jelasnya lagi.

Selain itu, Haris juga menyoroti anggaran untuk pengembangan UKM dalam APBD 2008 yang dinilainya sangat kecil sekali. ‘’Dengan melihat berbagai alasan yang disampaikan pemerintah,  menandakan kesiapan program yang dibuat tak maksimal. Padahal untuk kemajuan ekonomi di Pekanbaru ini, Pemko harus mengedepankan ekonomi berbasiskan kerakyatan. Kita tak mau Kota Pekanbaru berkembang tapi masyarakat kita terpinggirkan karena tak diperhatikannya ekonomi kerakyatan itu,’’ jelasnya.(esi)