Laporan Firman Agus, Pekanbaru Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Ekspose PLN Cabang Kota Pekanbaru bahwa Kota Pekanbaru sebagai kota tingkat pencurian listrik tertinggi di Indonesia akhir bulan lalu cukup mencengangkan. Apalagi pihak PLN mensinyalir kerugian pihaknya mencapai 3,5 miliar setiap bulannya namun hanya mampu diselamatkan Rp750 juta.

Kondisi tersebut memang cukup miris. Di saat Pekanbaru atau Riau mengalami krisis listrik, masih ada sebagian pihak yang menikmatinya tanpa kompensasi apa-apa. Bisa dibayangkan daya yang dicuri itu tersalurkan dan berapa sambungan yang dapat diberikan.

Saat ini, secara keseluruhan Riau mengalami defisit daya listrik sebesar 100 megawatt (MW). Namun untuk PLN Cabang Pekanbaru yang wilayah kerjanya meliputi Kota Pekanbaru, Perawang, Bangkinang, Siak Sriindrapura, Pasirpengaraian dan Pangkalan Kerinci kondisinya pas-pasan. Wilayah ini memerlukan listrik 135,5 MW sedangkan daya mampu 137 MW atau hanya kelebihan daya 2 MW. Berarti, 98 MW defisit daya di Riau tersebut berada di luar Pekanbaru. Karena mayorias daya listrik PLN Cabang Pekanbaru ini didistribusikan untuk ibu kota provisni ini. Nah, bagaimana dengan kota dan kabupaten lainnya?

Bila merujuk ke tingkat nasional, sulit untuk menghadapkan permasalahan ini ke satu pihak, PLN misalnya. Karena di secara nasional permasalahan serupa juga terjadi. Sehingga pemerintah perlu memberikan program percepatan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara berdasarkan pada Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006. Perpres tersebut menugaskan PLN mempercepat pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.

Pepres ini menjadi dasar pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa atau yang dikenal dengan nama proyek percepatan PLTU 10 ribu MW. Proyek-proyek tersebut diharapkan bisa beroperasi pada 2009/2010.

Untuk merealisasikan itu pemerintah bekerja sama dengan investor asing. Karena harus diakui investasi di bidang ketenaga listrikan ini tidak kecil. Seperti PLTU 1 Banten Suralaya Unit 8 yang baru-baru ini ditinjau Wakil Presiden Jusuf Kalla. PLTU dengan kapasitas 1x625 MW adalah salah satu dari 10 proyek pembangunan PLTU di Jawa yang bernilai Rp865 miliar dan 334,5 juta dolar AS. Untuk diketahui, kontrak EPC PLTU Banten, Suralaya ditandatangani 12 Maret 2007 oleh PLN dan Konsorsium dari China National Technical Import dan Export Corporation (CNTIC), China National Machinery Import dan Export Corporation, Zhejiang Electric Power Design Institute dan perusahaan lokal PT Rekayasa Industri.

Nah, sambil menunggu semuanya terealisasi di daerah ini, apa yang bisa dilakukan? Bila mengacu kepada kondisi di daerah-daerah dimana masyarakat ada yang melalukan listrik swakelola menunjukkan masyarakat sangat membutuhkan penerangan. Di beberapa daerah seperti di Pelalawan, peluang ini ditangkap perusahaan daerah setempat dengan mengadakan listrik skala kecil untuk beberapa ratus rumah. Meski menggunakan bahan bakar solar dan perlu biaya cukup banyak, masyarakat tidak mengeluh. ‘’Ini terbukti ketika menawarkan ke masyarakat mereka tidak menolak. Ini berarti mereka perlu listrik,’’ ujar Drs H Fahrullazi, Direktur Utama PD Tuah Sekata, sebuah BUMD milik Pemkab Pelalawan yang bergerak di bidang kelistrikan.

Kalau untuk seperti itu, masih mahal karena memerlukan bahan bakar solar, Fahrullazi mengusulkan untuk mengajak perusahaan swasta besar. Seperti saat ini PT Riau Andalan Pulp and Paper memberikan 3 MW dayanya untuk dikelola PD Tuah Sekata untuk diberikan ke masyarakat. Menurut Fahrullazi, ini bisa juga dilakukan di daerah lain dengan mengundang perusahaan swasta seperti pabrik kelapa sawit (PKS) dan sebagainya.

‘’Banyak peluangnya. Tinggal keseriusan pemerintah provinsi dan kabupaten dan membicarakan bersama untuk diterapkan di daerah lain. Yang jelas, ketika masyarakat melakukan swakelola listrik, berarti mereka ingin listrik,’’ ungkap Fahrullazi.

Ini menurut Fahrullazi bisa dilakukan dengan kesungguhan pemerintah daerah untuk menerobos. Karena akan sulit untuk menunggu PLN dengan kondisi sulit saat ini.

Apa yang dilakukan PD Tuah Sekata itu baru dalam skala kecil dan tidak melibatkan PLN. Karena di bawah 10 MW bisa dikelola sendiri. Lain halnya dnegan PT Riau Power. Dengan bekerja sama dengan PLN Wilayah Riau-Kepri, saat ini BUMD milik Pemprov Riau ini sedang mengelola pembangkit dengan daya 20 MW dan telah beroperasi sejak sembilan bulan lalu. Pembangkit dengan bahan bakar gas ini menjadikan peluang menekan cost produksi lebih besar bila dibandingkan dengan menggunakan solar. Bahkan hingga tahun 2009, perusahan ini siap menyediakan daya 48 MW dari tiga pembangkitnya.

Selain itu, untuk menggerakkan sektor riil ini, PT Riau Power juga mengusahakan listrik skala kecil di kecamatan. Seperti di Bangko Jaya dengan pembangkit 0,5 MW yang mampu mengaliri 1.000 sambungan. Pembangkit ini menggunakan bahan bakar solar hingga bulan Mei mendatang. Setelah itu akan melakukan desain untuk memodifikasi dengan bahan bakar gas 80 persen dan solar 20 persen.

‘’Ini pilot project di 10 kecamatan di provinsi di daerah yang belum tersentuh jaringan PLN. Selain itu Hydromini Power Plan (pembangkit listrik mini tenaga air, red) sedang dijajaki di Kampar. Kita akan investasi mungkin tahun 2009,’’ ungkap General Manager PT Riau Power Ir Yusrizal Andayani.

Jadi, karena investasi di bidang kelistrikan memerlukan biaya tinggi dan tidak mungkin tersedia dalam sekejap, perlu usaha alternatif seperti melibatkan pihak swasta dan daerah untuk bisa memenuhi keperluan masyarakat. Tinggal sekarang pemerintah daerah melakukan terobosan. Meski diakui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau M Yafiz, pemerintah daerah tidak bisa membangun jaringan listrik besar-besaran karena tidak diperkenankan memakai APBD. Namun Pemda hanya bisa memfasilitasinya.

Jadi, ketika kran pengelolaan belum dibuka, sudah saatnya bersama mencari solusi alternatif.(*)