Laporan Firman Agus, Pekanbaru Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Kondisi kekurangan daya listrik sudah menjadi persoalan nasional. Saat ini di Riau, sekitar 60 persen masyarakatnya masih belum menikmati aliran listrik. Kondisi itu bisa dikurangi dengan memaksimalkan potensi yang ada di daerah itu sendiri, seperti berdirinya pembangkit yang diusahakan bukan oleh PLN.

Untuk Riau, PT Riau Power telah mulai melangkah ke sana. Saat ini anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) ini telah mengelola pembangkit listrik tenaga diesel dengan bahan bakar gas berkekuatan 20 Megawatt (MW). Rata-rata produksi PT Riau Power adalah 19 MW dan bisa mengaliri sekitar 22 ribu rumah dengan daya 900 watt. Bahkan dalam waktu dekat perusahaan ini juga diminta memindahkan satu turbin lain berkapasitas 1x14 MW.

‘’Mudah-mudahan yang kedua ini (1x14 MW, red) akan bisa beroperasi bulan Agustus mendatang dan bisa mengaliri sekitar 16 ribu rumah. Sedangkan yang 20 MW yang saat ini telah berjalan sembilan bulan dan tidak ada masalah,’’ ungkap General Manager PT Riau Power Ir Yusrizal Andayani saat dihubungi Riau Pos, Sabtu (5/4) siang.

Untuk tahun 2009, Yusrizal menambahan, pihaknya akan mengusahakan turbin berdaya 15 MW dengan bahan bakarnya dengan sistem kombinasi. Karena untuk pembangkit yang ketiga ini, menurutnya, tidak lagi menggunakan bahan bakar gas seperti dua pembangkit sebelumnya. Karena untuk yang 15 MW bahan bakarnya dengan mengkombinasikan exhaust (gas buang) dari dua turbin sebelumnya untuk memanaskan air di boiler. Uap dari air yang dipanaskan ini nantinya yang akan memutar turbin ini.

Teknologi seperti ini nantinya tentu akan berdampak kepada berkurangnya biaya produksi bahan bakar gas. Padahal dengan menggunakan gas sebagai bahan bangkar pembangkit, juga sudah jauh mengurangi subsidi yang diberikan pemerintah.

Yusrizal mencoba menghitung-hitung lebih efisiennya menggunakan bahan bakar gas daripada minyal solar. Harga solar industri yang mencapai Rp8.000 rupiah per liternya akan menghasilan lebih kurang 2 Kwh. Ini berarti biaya satu kwh sekitar Rp4.000, belum termasuk nantinya penyusutan. Padahal listrik yang dijual PLN seharga 610 per kwh. Berarti sekitar Rp3.390 subsidi pemerintah untuk satu kwh. Bila 3.390 dikali 24 jam dikali 30 hari dan dikali 12 bulan dan dikali 48 MW (bila ketiga pembangkit ini berfungsi), sekitar 1,4 triliun subsidi pemerintah untuk listrik ke masyarakat ini bisa dihemat.

“Lebih setengah subsidi bisa dihemat. Seharusnya Pemda mendukung ini dan ini dijadikan bargaining ke pusat agar subsidi itu dialihkan ke daerah melalui Riau Power untuk mengembangkan pembangkit,’’ terang Yusrizal.

Karena, menurut Yusrizal, PLN tidak mungkin membangun itu semua dan bila diberikan kepada daerah maka akan berkurang bebannya. Yang jelas, lanjutnya, bila masyarakat dialiri sektor riil akan bergerak. Karena harus diakui, masyarakat yang menikmati arus listrik lebih efisien dalam berusaha bila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai listrik. Bila usaha di sektor riil ini berjalan, maka ekonomi akan tumbuh.

‘’Satu lagi investor akan nyaman berinvestasi bila listrik di daerah ini tersedia,’’ terangnya.

Tak heran, untuk menggerakkan sektor riil ini, PT Riau Power juga mengusahakan listrik skala kecil di kecamatan. Seperti di Bangko Jaya dengan pembangkit 0,5 MW yang mampu mengaliri 1.000 sambungan. Pembangkit ini menggunakan bahan bakar solar hingga bulan Mei mendatang. Setelah itu, menurut Yusrizal, pihaknya akan melakukan desain untuk memodifikasi dengan bahan bakar gas 80 persen dan solar 20 persen.

‘’Ini pilot project di 10 kecamatan di provinsi di daerah yang belum tersentuh jaringan PLN. Selain itu Hydromini Power Plan (pembangkit listrik mini tenaga air, red) sedang dijajaki di Kampar. Kita akan investasi mungkin tahun 2009,’’ ungkap Yusrizal.

Yang jelas, lanjut Yusrizal, daerah punya kapasitas dengan SDM-nya untuk mampu mengelola sehingga diharapkan pemerintah memberi ruang gerak. Apalagi Riau yang masih kekurangan sekitar 200 MW. Oleh karena itu, selayaknya daerah diberikan kesempatan dengan PLN Wilayah untuk mengurangi itu. Karena kalau itu jalan, sektor riil bergerak, ekonomi jalan dan pembangunan bergerak sehingga seiring dengan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur.

Untuk kedua proyek tersebut (1x14 MW dan combine 15 MW), pihaknya mendapat modal dari perbankan dalam hal ini Bank Mandiri dan Bank Riau. Untuk turbin yang direlokasi dari Duri dengan daya 1x14 MW pihaknya memerlukan modal sebesar 2,5 juta dolar atau sekitar 25 miliar. Sedangkan untuk kombinasi 15 MW sekitar 17,5 juta atau sekitar 175 miliar.


Pelalawan Bisa Dicontoh   

Di Kabupaten Pelalawan, pemerintah setempat juga mendobrak untuk bisa mengelola listrik bagi masyarakatnya. Apalagi dengan kondisi devisit daya secara nasional saat ini, akan sangat sulit bila sangat tergantung dengan PLN.

Menurut Direktur Utama PD Tuah Sekata Drs Fahrullazi, bila daerah punya kemauan, pasti bisa. Apalagi bila disokong pihak swasta dalam menyediakan daya. Ini berkaca dengan yang telah dilakukan perusahaan daerah yang dipimpinnya. Saat ini, PD Tuah Karya mendapatkan daya sebesar 3 MW dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). Daya tersebut yang disalurkan perusahaan daerah milik Pemkab Pelalawan ini ke masyarakat.

‘’Setelah daya ada, tinggal Pemkab membangun jaringan. Saya fikir tidak sulit bagi daerah untuk membangun itu dengan cukup besarnya anggaran setiap daerah. Saat ini baru sekitar 0,6 MW yang tersalurkan yakni sekitar 3.000 sambungan di Pangkalan Kerinci. Daya 3 MW yang tersedia itu yang akan kita maksimalkan nantinya dengan menunggu Pemkab membangun jaringan lebih luas,’’ ujar Fahrullazi.

Selain itu, menurut Fahrullazi, pihaknya juga mengadakan listrik di desa-desa dengan tenaga diesel. Meski secara cost lebih mahal, namun tujuan utamanya adalah masyarakat terlayani. ‘’Ini terbukti ketika menawarkan ke masyarakat mereka tidak menolak. Ini berarti mereka butuh listrik,’’ ujarnya.

Untuk yang di desa ini, 250 pelanggan telah tersambung di Pelalawan, Pangkalan Lesung 300 pelanggan, Bandar Petalangan 216 pelanggan. ‘’Alhamdulillah listriknya mampu hidup 12 jam,’’ ujarnya.

Bahkan ke depan pihaknya berencana untuk mengajak 18 pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dengan setiap PKS menambah daya listiknya 0,5 MW, maka ada 9 MW yang bisa disalurkan ke masayarakat. ‘’Kita tidak minta, namun membeli dari mereka untuk menerangi masyarakat desa di sekitar PKS tersebut. Ini sedang dijajaki, apalagi PKS kan bahan bakarnya dari limbah sawit untuk membakar spoiler. Jadi saya fikir tidak memberatkan,’’ ungkapnya.

Apa yang telah dilakukan di Pelalawan dan oleh PT Riau Power di tingkat provinsi, menurut Fahrullazi, menunjukkan semua bisa dicarikan solusinya mengenai krisis energi listrik ini. Tinggal kemauan pemerintah daerah untuk menerobos. Seperti bila terbentur dengan UU, maka dicarikan solusinya. Karena menurut Fahrullazi, tidak fair juga selalu menghujat PLN karena kondisinya memang sulit. ‘’Yang diperlukan sekarang mencarikan solusi listrik bagi masyarakat. Karena dari empat kebutuhan masyarakat yakni jalan, air, telekomunikasi dan listrik, listrik yang paling utama di Pelalawan ini,’’ ungkapnya.

Berdasarkan pengalaman ini, lanjutnya, akan ada contoh untuk didiskusikan pola sistem dan caranya untuk memgatasi krisisi energi listrik saat ini. Ini bisa dibicarakan bersama untuk semua daerah di Riau. ‘’Banyak peluangnya. Tinggal keseriusan pemerintah provinsi dan kabupaten dan membicarakan bersama untuk diterapkan di daerah lain. Yang jelas, ketika masyarakat melakukan swakelola listrik, berarti mereka ingin listrik,’’ tutupnya sembari mengakui di Pelalawan cukup banyak masyarakat yang melakukan swakelola ini.(fia)