Habis asap datanglah banjir. Dua hal yang tersebut seolah menjadi musim baru di Riau setiap tahun.

 

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
BANJIR kembali melanda Riau. Tahun ini hampir terjadi merata di wilayah kabupaten kota di Riau. Berdasarkan data Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau, banjir di bulan Maret tahun ini telah merendam 210 desa, 45 kecamatan di tujuh kabupaten/kota yakni Rohul, Kampar, Kuansing, Inhu, Pekanbaru, Pelalawan dan Inhil. Itu belum termasuk data dari Kota Dumai dan Bengkalis yang terkena imbas banjir.

Korban harta dan nyawa pun mulai berjatuhan. Banjir di Pekanbaru dengan daerah terparah di Kecamatan Rumbai Pesisir, telah menelan dua korban jiwa sepanjang satu pekan terakhir. Korban pertama Khusnawan (12), ditemukan tewas oleh warga, Rabu (26/3) sekitar pukul 10.00 WIB, di belakang Stadion Rumbai, usai bermain air di lokasi banjir bersama enam orang teman lainnya.

Korban kedua adalah Suparman (58), warga Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir. Korban ditemukan warga sudah terapung di dapur rumahnya yang dikepung banjir di Jalan Suka Mulya, Jumat (28/3) sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu air di rumah korban tingginya mencapai 1,5 meter.

Untuk korban materi belum bisa dihitung. Yang pasti 21.234 kepala keluarga (KK) atau 84.936 jiwa rumahnya telah terimbas banjir di tujuh kabupaten/kota tersebut. KK terbanyak terendam banjir terdapat di Kabupaten Kampar sebanyak 6.010 KK dengan 49 desa dan lima kecamatan, menyusul Inhu sebanyak 5.068 KK di 53 desa dan 10 kecamatan, Kuansing 3.674 KK di 57 desa dan sembilan kecamatan, Rohul 4.897 KK di 20 desa dan tujuh kecamatan. Dari tujuh kabupaten yang terkena musibah banjir tersebut, warga yang mengungsi baru di Kota Pekanbaru yang terdapat di wilayah Rumbai Pesisir sebanyak 124 KK. Data tersebut belum termasuk berapa lahan pertanian yang terendam dan sekolah yang harus diliburkan karena banjir.

Pertanyaannya, sampai kapan kondisi ini berulang setiap tahun? Menurut Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rokan Indragiri B Herudojo T, banjir merupakan salah satu cara alam mencari keseimbangan baru saat keseimbangannya terganggu oleh aktivitas manusia. Daratan bumi yang terbagi atas daerah aliran sungai (DAS) menjadikan kondisi di DAS tersebut bisa menjadi faktor pendukung banjir terjadi. Bila dulu air masuk ke tanah sekarang tidak masuk lagi karena jenuh setelah areal yang bisa meresap air kini menjadi perkotaan dan minimnya areal tangkapan air. Peresapan air ke tanah nol dan langsung masuk ke sungai. Padahal daya tampung sungai terbatas.

Belum lagi hutan yang gundul menjadikan air yang masuk ke sungai juga menyebabkan erosi. Pengikisan di daratan menjadikan air membawa lumpur ke sungai dan terjadilah pendangkalan sungai atau sedimentasi. Daya tampung sungai pun berkurang. Saat intensitas hujan tinggi, tanah jenuh dan sungai tidak bisa menampung air, banjir pun melanda.

Gambaran sekilas tersebut memperlihatkan selain faktor alam, aktivitas manusia juga bisa menjadi penyebab terjadinya banjir. Logikanya, manusia pun bisa mengendalikan banjir tersebut. Memang harus diakui untuk menuju ke arah itu bukanlah pekerjaan mudah. Perlu kerja kolektif dan komprehensif untuk bisa menciptakan lingkungan yang bagus namun juga bisa dimanfaatkan manusia yang berada di dalamnya.

Sayangnya di Riau, program-progra pengendalian banjir itu belum semuanya terealisasi. Bahkan tiga dari empat sungai besar di Riau yakni Sungai Rokan, Kampar dan Indragiri sampai saat ini belum tersentuh pembangunan struktur pengendali banjir. Baru hanya Sungai Siak untuk wilayah Kota Pekanbaru yang diberi sentuhan bangunan pengendali banjir, berupa pembangunan pompa banjir, tanggul banjir dan saluran banjir, itupun belum selesai dibangun. Tak heran saat curah hujan tinggi dan DAS rusak plus belum ada struktur pengendali banjir luapan air sungai tidak bisa dibendung.

Di sisi lain, untuk ketiga sungai tersebut Pemerintah Provinsi Riau tidak bisa bekerja sendiri. Karena bagian hulunya berada di provinsi tetangga yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ketika program untuk pengendalian banjir di bagian hilir sungai dilakukan, program yang sama juga harus dilakukan di bagian hulu. Tentunya kerja sama yang komprehensif dan lintas sektor dengan provinsi tetangga pun mutlak dilakukan. Apalagi, alam tidak mengenal batasan administratif.

Yang jelas saat ini, bagaimana bisa memberikan bantuan semaksimal mungkin bagi warga korban banjir. Setelah banjir usai nanti, selayaknya dimulai dengan program pengendalian banjir, sebelum banjir berubah menjadi musim.(new/m/kaf/ari/w/a/nto/fia)