Laporan Firman Agus Pekanbaru Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
UPAYA pengendalian banjir akan berhasil bila dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial. Mulai dari menyiapkan early warning system, menyiapkan tata ruang, adaptasi masyarakat hingga upaya komprehensif dan terpadu antarsemua komponen.

Bila mengacu ke Provinsi Riau, upaya-upaya tersebut mutlak dilakukan. Karena di Riau terdapat empat DAS (daerah aliran sungai) yakni Siak, Kampar, Rokan dan Indragiri. Dari keempat DAS tersebut, Sungai Siak yang berada di wilayah Provinsi Riau. Untuk kasus ini, pemerintah provinsi lebih mudah untuk melakukan pengendalian. Tapi untuk DAS Kampar, Rokan dan Indragiri, sebagian wilayahnya berada di luar Riau atau wilayah hulunya. Kampar dan Indragiri di Sumatera Barat (Sumbar) dan Rokan di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumbar.

Oleh karena itu, menurut Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri Rokan, B Herudojo T, dalam pengelolaan DAS harus dilakukan secara komprehensif antarpemerintah Provinsi Riau dengan pemerintah Sumut dan Sumbar. ‘’Jadi kita tidak mungkin mengatasi banjir dengan hanya melebarkan sungainya, mengeruk salurannya. Kalau air yang datang itu besar akan banjir juga. Pengelolaan banjir itu harus dilakukan komprehensif selain pengerukan dan pembuangan sampah dari erosi, juga dilakukan pengendalian aliran permukaan. Karena air hujan ada yang tidak masuk ke dalam tanah karena jenuh,’’ ungkapnya.

Karena untuk menganalisis banjir, menurut Herudojo, dengan melihat curah hujan tiga hari yang lalu. Karena itu yang membuat jenuh tanah, sehingga DAS jenuh tidak bisa meresap air lagi dan terjadi banjir. ‘’Di hulu harus punya upaya-upaya untuk memperbesar penyerapan air di dalam tanah dan di hilir harus punya upaya memperbaiki saluran atau badan sungai. Seperti pendangkalan sungai di Siak karena erosi dan sedimentasi dulunnya. Jadi mengendalikan banjir di hulu dengan melakukan penanaman. Membuat teras sering juga mengendalikan erosi sehingga air masuk ke dalam tanah sehingga pelumpuran bisa terkendali dan lumpur yang masuk ke sungai kecil dan kapasitas tampung sungai lebih besar lagi,’’ terangnya.

Heru melihat, sejak dia memimpin lembaga ini pertengahan tahun 2006 lalu, belum pernah ada upaya komprehensif itu. Namun pernah suatu pertemuan di Kampar yang mengundang Kabupaten 50 Kota (Sumbar) tentang tata ruang. Itu, menurut Heru, merupakan suatu upaya yang bagus yakni melakukan perencanana tata ruang bersama. Jangan sampai di Kampar menjadi kawasan lindung, sedangkan di sebelahnya dan di bukit yang sama kawasan budi daya. Itu kacau, karena kondisi fisik sama hanya beda wilayah administrasi saja.  

Makanya, ujar pria yang sebelumnya menjabat posisi yang sama di Bali ini, dalam menyusun tata ruang itu perlu dasar daya dukung lingkungan atau lahan. Jadi tidak hanya berdasarkan kepentingan ekonomi saja. Membagi ruang-ruang itu sesuai dengan kemampuan lahan, lingkungan, hidrologi dan kondisi geologi. Jadi kalau daerah resapan air jangan dipakai untuk perumahan. Selain itu kalau hutan ya memang hutan, jangan seperti seperti di Hutan Lindung Bukit Suligi atau Mahato, namun di dalamnya juga ada kebun sawit.  

Yang juga perlu dipahami, lanjut Herudojo, DAS itu bukan saja di sepadan sungai namun daerah daratan asal air itu mengalir. Jadi di bumi ini daratannya terbagi atas DAS. Tidak ada orang yang hidup di luar DAS. Namun di DAS mana, Siak, Kampar atau Rokan dan sebagainya.

Satu lagi, lanjut Herudojo, air masuk di DAS, sehingga mengelola banjir dari DAS itu, bukan batas kabupaten atau yang lainnya. Itu alami karena Tuhan menciptakan alam ini seimbang selaras. Namun karena aktivitas manusia keseimbangan terganggu dan alam itu mencari keseimbangan baru. Banjir itu bisa jadi keseimbangan. Dulu air masuk sekarang tidak masuk. Dulu areal yang bisa meresap air kini menjadi perkotaan yang disemen aspal dan tidak ada badan jalan sehingga air masuk ke saluran dan peresapan ke tanah nol dan langsung masuk ke sungai. Padahal daya tampung sungai itu terbatas. Ini setiap tahun berlangsung.

Dengan fenomena itu, yang harus cermati itu, ujar Heru, adalah frekuensi kejadian itu bertamabah tinggi atau tidak. Umpamanya dulu banjir setahun sekali sekarang dua kali. Untuk itu semua komponen masyarakat harus bersama-sama menangani banjir. Memperbanyak menanam pohon di hulu seperti di Kampar dan Rokan Hulu. ‘’Ditambah dengan adanya Perda Nomor 6 tahun 2000 tentang sumur resapan harus kita laksanakan. Atau sekarang ada resapan konsep bio pori yang baru dari ITB. Untuk Riau juga harus dicermati banyaknya lokasi yang gambut. Jadi aliran yang mengalirkan air ke sungai di kawasan gambut itu ditutup dulu. Ke depan kita tangani DAS-nya dan aspek kebanjiran. Untuk masyarakatnya harus beradaptsai dengan kebanjiran seperti membuat rumah panggung. Kalau tidak, pasti akan kebanjiran karena setiap tahun itu ada banjir. Kami punya peta dan peta itu menunjukkan lokasi banjir setiap tahun itu sama namun frekuensinya beda. Selain itu ada juga perubahan iklim akibat pemanasan global. Sekarang hujan itu intensitasnya tinggi,’’ terangnya.

Sedangkan aspek pemerintah, ke depan harus ada kerja sama antar-Pemerintah Riau dengan pemerintah Sumbar dan Sumut di samping pemerintah memperbanyak air meresap ke dalam tanah. Di lahan lahan sawit perlu dibuat rurak atau saluran buntu atau ditutup dengan tanamam penutup tanah sehingga ada yang menahan air untuk meresap ke dalam tanah. Kekuatan teras sering juga begitu air meresap ke dalam tanah. Kalau air lambat kan lebih besar meresap ke dalam tanah dan pada musim kering keluar.

‘’Jadi bila kita melihat DAS itu dua hal, yakni kondisi air dan pelumpuran. Kalau air sungai jernih, maka DAS bagus atau sewaktu kemarau masih ada air atau tidak banjir berarti DAS-nya bagus.

Perlu juga perlakuan-perlakuan untuk perkebunan kepala sawit di hulu itu agar bisa menyerap air dan melindung dari erosi asal ada upaya masyarakat dan upaya pihak perkebunan sehingga pendangkalan sungai dikurangi. Ini butuh tenaga dan biaya,’’ ujarnya.

Namu intinya, ujar Herudojo, koordinasi, integrasi, singkroninasi sinergi kebijakan dan perencanaan. Sehubungan tata ruang Riau belum jadi, sehingga bisa direncanakan dengan mengacu kepada daya dukung lahan dan lingkungan. Setelah tata ruang jadi, harus dimonitor pelaksanana tata ruang tadi sehingga tidak terjadi penyimpangan. Selain itu komponen masyarakat harus tahu bahwa apa yang dilakukan di Sumbar dan Sumut itu berpengaruh ke Riau. Bisa jadi adanya kompensasi hilir ke hulu. Bisa juga kompensasi pengelola Waduk Koto Panjang dengan wilayah tangkapan airnya. Itu perlu agar waduk itu tetap bisa berumur sesuai dengan rencana karena tidak ada erosi di daerah hulu yahg mengakibatkan sedimentasi di waduknya. Jadi kompensasi dan sharing anggaran itu perlu dilakukan bersama.

Daerah Banjir Masih Sama

Sedangkan peranan BP DAS Indragiri Rokan Sendiri menurut Herudojo, pihaknya sudah membuat peta rawan banjir. Peta itu setelah dilihat dengan kejadian sekarang masih sesuai, jadi yang banjir itu daerah itu ke itu juga. Kedua, memberikan bantuan bibit gratis pada masyarakat yang meminta. Tahun lalu disumbangkan hingga 700 ribu batang bibit. Bila usulan disetujui, tahun ini target 1 juta batang yang diberikan kepada masyarakat secara gratis.

‘’Namun agar banjir itu bisa terkendali, tidak bisa kami sendiri. Karena di DAS itu ada perindustrian, perkebunan, ada peternakan, pertanian dan perikanan. Jadi harus bersama,’’ ujarnya.

Cara lainnnya, ungkap Herudojo, di Riau ini kan juga punya masyarakat adat. Itu juga bisa didorong untuk mengamankan lingkungan. Di Bali ada namanya aturan internal yang namanya awik-awik. Aturan internal itu sangat kuat di masyarakat adat dan ada denda dan hukuman bagi yang melanggar. Jadi di Bali banyak lokasi-lokasi yang diamankan. Seperti kalau di sini hutan larangan di Rumbio. Di sana kan air jernih dan pancuran banyak.

Selain itu kami juga menanam tanaman meranti di kebun sawit. Diharapkan dengan adanya tanaman itu bisa memberikan lingkungan atau resapan yang lebih baik bagi lokasi itu. Yang kedua, bisa memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Meranti itu 15 tahun sudah layak jual. Kalau pas replanting sawit, mereka punya uang untuk mereplanting. Harapannya setelah replanting itu mereka juga menamam meranti lagi. Yang kedua, menanam gaharu di antara karet. Pada usia lima tahun bisa ditulari mikro organisme dan pada usia 10 tahun bisa diambil gaharunya.

‘’Model itu sudah kita buat di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar dan Kuansing. Tahun ini kita ingin mencoba di Pelalawan dan Siak. Jadi upaya fisik kita hanya membuat percontohan. Selain itu, Forum DAS membuat pertemuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan pelatihan kepada petugas di kabupaten. Kami hanya fasilitator sehingga action kami hanya membuat model itu. Pelaksana hanya pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,’’ terangnya.(fia)