Ingin Berpolitik Rahmatan Lil Alamin
Bagi Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau Amin Triawan SSi, pandangan publik tentang politik itu kotor harus disikapi oleh partai politik dan politisi dengan memberikan pendidikan politik. Masyarakat harus disadarkan bahwa politik itu bukanlah sebuah jalan yang kotor, namun sebuah jalan yang mulia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan, untuk melakukan pendidikan politik seperti ini tentu saja bukan sebuah pekerjaan yang gampang.

Membalikkan pola pikir masyarakat yang menilai politik sebuah permainan yang kotor menjadi menganggap politik sebuah bagian demokrasi memerlukan kerja keras. Ini semua juga memerlukan waktu yang panjang. Bagi Amin Triawan, upaya untuk mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya berpolitik sebuah upaya yang memang harus dilakukan agar partai politik dan politisi bisa mendapat tempat di hati masyarakat.

‘’Inilah yang menjadi beban moral PKS. Partai ini ingin masyarakat turut memahami bahwa politik yang diusung PKS merupakan upaya untuk mencapai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Untuk memberikan pemahaman itu tentu saja harus diberikan pendidikan politik kepada masyarakat,’’ kata Amin Triawan.

Bagaimana PKS menyikapi persoalan politik di Tanah Air dan Riau khususnya. Wartawan Riau Pos Ahmad Fitri mencoba menggali pemikiran Amin Triawan dalam sebuah wawancara khusus di sekretariat DPW PKS Riau, Rabu (19/3) malam. Berikut nukilannya:



PKS sejak awal berdiri dikenal dengan partai dakwah, bagaimana konsep politik PKS sebagai partai dakwah?

Konsep pertai dakwah ini sebuah kerja yang sifatnya terus-menerus. Dulu wilayah kerja kita ketika dalam persiapan masih berupa pembenihan dan pembibitan kader-kader di kampus. Sekarang setiap kader memiliki kesadaran di dalam dirinya bahwa hidup ini bisa memberi manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Dan ini juga konsep Islam yaitu rahmatan lil alamin, manfaat yang diberikan tidak hanya untuk orang muslim saja tapi dengan semua yang berhak mendapatkan rahmat itu. Ketika reformasi terjadi, ada tuntutan kader-kader di kampus ini harus lebih punya kekuatan dengan terjun ke dunia politik dan membentuk partai politik. Di situlah bibit yang kita tanam itu bisa terkapitalisasi lagi. Kalau dulunya hanya di kalangan aktivis kini kita harus lebih luas lagi.

Bagaiman respon publik ketika PKS mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah?

Awalnya memang agak aneh ketika selama ini orang memandang politik itu kotor. Sementara dakwah itu adalah kerja yang suci, sebuah kerja tidak layak dilakukan dengan terjun ke dunia politik. Pada pemilu 1999 saat masih bernama Partai Keadilan (PK) dan ketika negeri ini masih mencari format, kita muncul sebagai partai dakwah dan masyarakat kurang bisa menerima. Hasil pemilu itu PK mendudukkan tujuh orang kadernya di parlemen. Mereka membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Politik dakwah mereka munculkan dalam tatanan yang aktual. Hasilnya, pada pemilu 2004 kader-kader PKS mulai memperlihatkan bahwa partai dakwah memungkinkan dalam berpolitik.

Dengan demikian ada keinginan PKS untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa politik itu tidak kotor?

Itu sebuah kemestian. Manusia itu disadarkan bahwa umat Islam bisa menjadikan dirinya sebagai rahmat bagi segenap alam. Setiap orang yang ingin berinteraksi dengan kita diberikan pelajaran bahwa ini yang mau kita pilih, parpol hanya sebagai sarana. Mereka kita berikan pelajaran tentang hak-hak mreka di politik dan kehidupan. Ini sebuah kerja yang dianggap tak mungkin. Tapi dengan interaksi sebanyak mungkin akhirnya masyarakat sadar dan banyak mendukung PKS.

Tahun ini PKS ingin menjadikan dirinya sebagai partai terbuka, bagaimana konsepnya?

Dalam Muskernas lalu telah disampaikan bahwa jargon PKS adalah bersih, peduli, dan pfofesional. Jadi bukan keterbukaan yang ditonjolkan tapi profesional. Terbuka artinya kita membuka diri untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Soal terlibatnya orang nonmuslim itu kita lihat di beberapa daerah seperti di Bali dan Papua. Terbuka artinya PKS siap berkomunikasi dengan siapa pun. Membangun negeri ini tentu saja tidak bisa sendirian. Kalau PKS tidak melibatkan orang lain untuk berkomunikasi tentu saja kita tidak mungkin bisa mempebaiki negeri ini. PKS harus berkomunikasi dengan banyak pihak agar bisa sharing bagaimana cara membangun negeri. Kami ingin membuktikan bahwa PKS juga bisa bekerja sama dengan mereka.

Di kalangan umat Islam ada organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Organisasi ini terlihat sudah dirangkul oleh partai politik tertentu, bagaimana PKS merangkul kedua organisasi ini?

Dengan mereka kita mencari titik temu. Kita punya semangat seperti pendahulu kita bahwa ulama zaman dulu tidak berpecah belah ketika mereka punya mazhab yang berbeda. Muhammadiyah punya core kerja yang kuat di bidang ekonomi dan pendidikan. Sedangkan Nahdlatul Ulama kuat dalam membina masyarakat tradisional seperti di pesantren. Kita berkomunikasi dengan mereka untuk mencari titik temu. Kita tidak menghilangkan Muhammadiyah dan NU-nya.

Dalam aksi-aksi massa yang digelar PKS sering mengumandangkan isu-isu internasional seperti isu Palestina dibandingkan isu nasional, kenapa ini dilakukan?

Isu yang kita lihat sampai saat ini adalah isu rahmatan lil alamin. Kami ingin bermanfaat bagi semua pihak. Aksi-aksi demo itu kan terkait dalam sebuah upaya yang bisa kita lakukan secara step by step dan kita tidak bisa terlibat jauh dalam isu-isu itu.

Tapi kami juga melakukan upaya untuk mengatasi persoalan di dalam negeri seperti kerusuhan di Ambon dan Poso. Tapi kami tak pernah menyampaikannya dalam bentuk aksi demonstrasi.

Menghadapi pemilu 2009 yang kian dekat apa upaya yang dilakukan PKS?

Kami membunyikan jargon profesional. Kami mencoba melakukan lebih dari yang dilakukan selama ini. PKS sudah punya tim yang mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama ini. Kelemahan selama ini seperti kurangnya massa di pedesaan dan ini terus kami evaluasi. Jadi PKS berupaya mengubah image bahwa selama ini kami hanya besar di perkotaan.

Soal kader-kader yang dimajukan dalam pilkada, selama ini PKS masih mencoba menempatkan kadernya di posisi wakil kepala daerah, kenapa tidak mencoba mengusulkan kader menjadi kepala daerah?

Itu sudah amanah juklak. Jika kursi PKS tidak sampai 15 persen di DPRD maka kami mau coba-coba mencalonkan kader menjadi kepala daerah. Hanya di DPRD Pekanbaru kursi PKS mencapai 15 persen tapi kami juga belum ingin memaksankan diri menjadi nomor satu. Kami lihat realitas bersih, peduli dan professional. Kami harus belajar dulu sebagai pendatang baru dan tidak gegabah menentukan sikap. Kalau di Jawa sudah banyak kader PKS yang menjadi kepala daerah seperti di Jawa Barat, Bekasi dan Halmahera Selatan. Mereka menjadi kepala daerah karena daerah-daerah itu secdara faktual memungkinkan bagi kader PKS untuk maju menjadi kepala daerah.

Pada pilgubri 2008, bagaimana sikap PKS?

Karena kursi kami di DPRD tidak mencapai 15 persen kmaka kami masih membangun komunikasi yang intensif dengan banyak pihak. Dan DPP PKS nantinya yang akan menentukan siapa calon yang akan diusung DPW PKS Riau. DPP juga tidak serta merta memberikan keputusan, karena DPW PKS Riau juga memberikan keterangan dan komunikasi kepada DPP. Pembahasan ini cukup intens. Selama ini yang cepat mengambil keputusan dalam menentukan calon kepala daerah dan wakilnya hanya DPD PKS Pelalawan. Banyak keputusan diambil pada saat pendaftaran calon dan ada yang diputuskan pada saat injury time. Kenapa sampai seperti ini? Hal ini membuktikan bahwa pilkada merupakan barang baru yang masih mengundang pro dan kontra. Apakah produk pilkada ini bisa diterima. Masyarakat juga sudah mulai bosan. Hal-hal seperti inilah yang membuat PKS berhati-hati saat mengambil keputusan. Jangan sampai kader PKS hadap kiri dan hadap kanan ketika keputusan telah diambil.

Tapi PKS kan sudah menginventarisir calon-calon yang akan diusung dalam pilgubri nanti?

Ya, ada yang sangat intensif dan ada juga tidak intensif. Kami masih masih abu-abu dan sudah berkomunikasi dengan mereka. PKS sudah berkomunikasi dengan sejumlah calon seperti Rusli Zainal, Saleh Djasit, Thamsin Rachman dan Wan Abubakar.

Keinginan PKS untuk mengusung kadernya?
Dimanapun partai itu akan sangat bangga ketika menggerakkan mesin jika ada kadernya terlibat. PKS melihat banyak hal untuk melibatkan kader dan berbagai kelebihan dan kekurangan, semua tergantung komunikasi dan keputusan DPP. Kami harapkan akhir Maret atau April sudah ada keputusan dari komunikasi yang telah dilakukan selama ini.***