Semua itu pun menjadi kerisauan tersendiri bagi Sekdapro, sebagai aparatur pemerintah yang mengabikan diri untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, persoalan-persoalan dasar kependudukan itu merupakan imbas dari lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk, sebagai akibat kelahiran maupun mobilisasi penduduk.

Bagi Riau sendiri, paparnya, persoalan seperti ini akan tetap jadi beban pemerintah ke depan, bila tidak dari sekarang diupayakan pencegahannya. Dengan kondisi perekonomian miko keluarga yang morat marit, subsidi dari pemerintah tidak bisa dielakkan, apalagi ditiadakan.

Sebab, menurutnya, keluarga miskin dengan anggota keluarga yang banyak akan membahayakan keuangan daerah ataupun negara dibandingkan keluarga mampu dengan jumlah anggota keluarga sedikit. Apa lagi berdasarkan pengamatan di lapangan yang membuktikan jumlah anak dari keluarga tak mampu lebih banyak dibanding jumlah anak dari keluarga mampu.

Artinya, tidaklah maksimal kehiupan sebuah keluarga yang hanya mempu membuat anak banyak, sementara kebutuhan dasar sianak tidak terpenuhi. Akibatnya, amanah dari Allah tidak lagi terpikul, sehingga mengakibtakna makin menjamurnya anak-anak putus sekolah, kurang gizi, jadi pengemis dan gelandangan gepeng, yang kesemua itu otomatis menjadi beban pemerintah.

Melihat realita di iau saat ini, sudah sepantasnya pula ajakan dari Sekdapo yang merupakan birokrat tulen yang paham tentang hitungan-hitungan subii dan APBD itu mendapat perhatian kita bersama. Setidaknya marlah kita merapatkan barisan untuk mencari solusi terbaik sehingga dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Riau tidak lagi disubsidi kepada masyarakat miskin sebagai akibat kurangnya perencanaan dalam keluarga.

‘’Saya juga sering mengajak masyarakat, kalaulah tidak mampu bersikap adil, terutama pada anak-anak, terlebih lagi dalam memenuhi kbutuhan dasar si anak tak usahlah beranak banyak. Rasa-rasanya tak mampu dua cukuplah,’’ kata Mambang Mit di hadapan para pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir pada akerda KB nasional di Hotel Said beberapa hari lalu.

Statemen Sekda ini terkadang ada benarnya juga, terlebih lagi kalau kita bisa melihat kehidupan keluarganya sendiri ataupun keluarga sejumlah pejabat yang dulunya hanyalah pegawai rendahan yang memiliki anak dua atau tiga orang.

Kehidupan mereka akan lebih baik dibanding keluarga yang kurang mampu dengan anak banyak. Sebab, bagi keluarga yang memiliki anak banyak, kue yang seharusnya puas dibagi dua atau tiga harus dibagi lima atau enam. Sungguh ini perlu jadi pemikiran kita bersama***

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya