Laporan Firman Agus, Erwan Sani, Ahmad Fitri, Pekanbaru     
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengubah lokalisasi Teleju jauh dari cap negatif mulai ke langkah nyata di lapangan. Ini ditandai dengan telah terbentuknya tim pengkajian yang bekerja memberikan masukan kepada Pemko apa yang akan dilakukan di Teleju ke depannya.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari ulama, pengamat perkotaan hingga kalangan DPRD Kota Pekanbaru. Menurut mereka, penutupan tersebut harus diikuti program nyata di lapangan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup, baik secara langsung atau tidak langsung dari lokalisasi tersebut.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Sondia Warman, sebelum dilakukan penggusuran itu, tentu ada langkah-langkah persuasif yang dilakukan terlebih dahulu terhadap penghuni di sana dan yang punya rumah di sana.

‘’Langkah persuasif yang kita maksudkan di sini, masyarakat di sana kan punya lahan dan sertifikat. Bagi yang punya sertifikat, kita gantilah sesuai dengan NJOP yang berlaku. Program ini untuk menggusur lokalisasi ini juga harus didukung seluruh elemen masyarakat. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat kita harus peduli. Program ini tidak bisa semata-mata kepada pemerintah kota saja,’’ ungkap Sondia Warman.

Sondia mencontohkan lokalisasi besar Kramat Tunggak di Jakarta. Dengan adanya kerja sama seluruh elemen masyarakat, akhirnya bisa tidak ada lagi. ‘’Kenapa di Kota Pekanbaru kita tidak bisa lakukan itu,’’ tegasnya.   

Di samping itu, Sondia menyarankan para penjaja seks komersial (PSK) diberikan keterampilan-keterampilan semperti menjahit, salon dan sebagainya. Kalau tidak mau, dipulangkan ke daerah asalnya. Tentunya hal ini diperlukan juga keikhlasan masyarakat untuk menerima mereka kembali dengan profesi baru sesuai ketempilan mereka. ‘’Kita hargai mereka karena mereka juga manusia terlepas dari pekerjaan mereka itu tidak diperbolehkan. Jadi seluruh elemen masyarakat harus mendukung untuk itu,’’ ungkapnya.

Sondia juga menggarisbawahi, sebuah kebijakan itu tentunya akan ada yang dikorbankan. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh unsur yang memang terlibat atau mencari nafkah dari Teleju meski bukan PSK untuk berfikir jernih ke depan. Karena yang digusur itu bukan PSK, tapi lokasinya.

Kalau dibiarkan, lanjutnya, ada kesan dari masyarakat luar lokalisasi itu dilegalkan. Padahal itu sebuah perkampungan kecil. Karena ada perkembangan kota, akhirnya berada di tengah-tengah kota. Intinya persoalannya itu, inilah gebrakan yang dilakukan pemerintah. Kalau lokasi itu tidak ada, otomasti PSK itu sendiri akan mengerti nantinya.

‘’Kenapa lokasinya, ada lelucon yang pernah kita dengar, kalau ke Surabaya orang bilang pasti akan singgah ke Dolly, kalau ke Bandung kau pasti singgah ke Saritem. Persolan ke Pekanbaru, maka guyonan orang akan menanyakan apa kabar Teleju. Jadi ini masalah tempat, sehingga bahasa seperti itu tidak pernah kita dengar lagi kalau Teleju tidak ada. Jadi, inti persoalan sebenarnya masalah membumihanguskan lokalisasi,’’ tegasnya.

Pandangan senada juga disampaikan anggota Komisi I lainnya, H Said Usman Abdullah. Menurutnya, keberadaan lokalisasi Teleju sudah sewajarnya dihilangkan dari Kota Pekanbaru. Selain merusak lingkungan, generasi muda dan mental anak juga mengganggu kenyamanan masyarakat yang saat ini jumlah penduduknya semakin padat di daerah itu.

‘’Kita sangat mendukung keinginan dari Pemerintah Kota  (Pemko) Pekanbaru untuk menutup tempat itu,’’ kata Said Usman Abdullah kepada Riau Pos, Kamis (6/3) lalu.

‘’Kita tak mau ada ungkapan pihak luar, jika ke Pekanbaru singgah tak ke Teleju? Inikan keburukan kota ini di mata orang luar. Jadi mari kita bersama-sama memikirkan persoalan ini, sehingga nama buruk itu tak lagi melekat di nama Kota Pekanbaru,’’ ujar.

Untuk menghilangkan PSK-nya, Sondia mengakui bukan pekerjaan yang mudah. Karena PSK itu dari zaman dulu sampai kapanpun akan tetap ada, terlepas dia itu terselubung atau tidak terselubung.      

Mengenai rencana ke depan setelah lokalisasi itu tidak ada lagi, Sondia menyarankan Pemko membayar ganti rugi sehingga dimiliki pemerintah kota. Bisa jadi nantinya di lokasi itu dibangun pesantren atau Balai Latihan keja (BLK). Apalagi Kota Pekanbaru belum punya BLK. ‘’Bisa saja itu diwacanakan. Jadi daerah tersebut yang sempat tertinggal pembangunannya karena keberadaan lokalisasi itu, dengan adanya pesantren tentu infrastruktur akan berkembang di sana,’’ ujarnya.

Bahkan menurut Said Usman, upaya yang harus dilakukan Pemko itu agar jangan sampai para PSK itu berkeliaran di dalam kota dan melakukan hal yang sama sehingga akibatnya lebih parah lagi.

Soal oknum-oknum yang ingin mempertahankan lokalisasi itu Sondia mengakui pasti ada, karena menjadi lahan duit mereka. Tapi berbicara kemaksiatan diperlukan keberanian. ‘’Kepada oknum itu kita imbaulah, ini bukan untuk siapa-siapa, namun untuk kita semua termasuk anak cucu kita. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat di sini termasuk masyarakat di sana pencari nafkah yang bukan PSK atau germo,’’ ujarnya.

Untuk warga masyarakat yang mengais rezeki di lokalisasi itu, baik berprofesi sebagai tukang ojek dan juga pedagang, menurut Said Usman pasti ada solusi. Untuk mencari rezeki tak semestinya di tempat itu saja, masih banyak simpang jalan dan lokasi perdagangan yang bisa memenuhi keperluan hidup.

‘’Kita mintalah pengertian dari para warga yang mencari rezeki di sana. Ini demi nama baik Kota Pekanbaru dan juga generasi penerus bangsa ini. Sebab dampak negatif dari lokalisasi itu sangat tinggi dan jauh dari hal positifnya,’’ tegas anggota DPRD dari Fraksi PPP ini di Balai Payung Sekaki.

Sedangkan solusi bagi PSK yang ada di lokalisasi itu, lanjut Said Usman, tinggal menunggu kebijakkan dari Pemko Pekanbaru. Jika memang para PSK itu datangnya dari luar Riau, tentu harus dipulangkan ke kampung halamannya. Kalau pun tetap tinggal di Pekanbaru, mereka harus dibina atau diberikan keahlian.

Tak Ada Ruang untuk PSK

Pengamat perkotaan Mardianto Manan menilai upaya Pemko Pekanbaru untuk menghapus lokalisasi Teleju merupakan tindakan yang tepat. Karena kota Pekanbaru yang memiliki karakter kota Melayu yang identik dengan Islam tentu saja tidak mengakomodir adanya lokalisasi.

‘’Sebagai kota yang berkarakter Melayu tentu saja tidak ada ruang bagi berkembangnya lokalisasi di Pekanbaru. Riau juga memiliki visi untuk menjadi pusat kebudayaan Melayu pada 2020. Untuk mencapai visi kota Pekanbaru juga harus dibebaskan dari adanya tempat-tempat maksiat seperti Teleju,’’ ujar Mardianto kepada Riau Pos di Pekanbaru, Sabtu (8/3).

Selain perlunya tindakan tegas dari pemerintah, dia juga menyarankan perlunya pemerintah memberi jalan kepada pekerja PSK yang ada di Teleju agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Mantan penghuni lokalisasi bisa saja diberikan keterampilan agar mereka bisa mandiri dan diterima di masyarakat.

Pemerintah juga tidak perlu khawatir jika lokalisasi Teleju dihapuskan para PSK akan berkeliaran di kota-kota. ‘’Jika mereka masih berkeliaran di kota-kota tertibkan saja dan pulangkan mereka ke kampung asalnya. Pemerintah kan punya aparat seperti Satpol PP yang bisa menertibkan para PSK yang mengganggu ketertiban masyarakat,’’ papar Mardianto.(fia)