Apa sebenarnya fokus Pekanbaru tahun 2008 ini? Berikut petikannya:

”Kita Ingin Kota Ini Teratur...”
Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru semestinya menjadi contoh yang baik bagi kota-kota lain di provinsi ini. Namun, sebagai kota yang kini sedang menuju
metropolis, berbagai persoalan muncul. Mulai dari maraknya pedagang kaki lima (PKL), kependudukan, kemiskinan, berbagai persoalan pendidikan, kesehatan,
hingga persoalan lingkungan.  “Kita tak alergi terhadap pedagang kaki lima, hanya saja kita ingin semuanya tertib dan teratur dengan baik,” kata Wali Kota
Pekanbaru Drs H Herman Abdullah MM kepada Hary B Kori’un dari Riau Pos dalam sebuah wawancara  di ruang kerjanya, Rabu (13/2) lalu. 
 

 

Apa fokus Pekanbaru tahun 2008?

Sebagai ibu kota provinsi, tetap dengan Visi Pekanbaru 2021, yakni mewujudkan Pekanbaru sebagai pusat perdagangan jasa, sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat kebudayaan Melayu menuju masyarakat yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. Jadi dari item itulah titik tolak kita untuk melangkah ke depan apa yang harus kita perbuat.

Salah satu yang dilakukan?

Komitmen saya setelah terpilih kembali menjadi Wali Kota Pekanbaru lima tahun ke depan, yang paling utama adalah mengurangi angka kemiskinan. Kalau bisa benar-benar hilang ya syukur alhamdullillah. Dari jumlah penduduk Pekanbaru yang saat ini 779 ribu jiwa lebih, angka kemiskinan sekarang lebih kurang 8,3 persen. Angka inilah yang saya selalu minta konsultan pembangunan dan pakar lainnya untuk memprediksi, lima tahun ke depan itu bisa berkurang berapa dengan upaya-upaya yang kami lakukan. Dari prediksi dan perhitungan sementara, berkurangnya sekitar 2,5 persen.

Langkah-langkah yang dilakukan mengurangi kemiskinan itu apa?

Yang pertama, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini dianggarkan sekitar Rp2 miliar. Angka itu dikelola oleh satuan kerja seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan Kimpraswil (Pekerjaan Umum). Koordinatornya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Setelah tim ini melakukan studi banding ke berbagai daerah yang dipimpin Wakil Wali Kota, kita akan coba merancangnya yang cocok untuk Pekanbaru itu seperti apa, dan setelah itu kita kerjakan dengan mengeroyok pengentasan kemiskinan ini dengan cara terpadu dan lintas sektoral. Saya berharap ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau instansi yang bisa membantu kita seperti Real Estate Indonesia (REI). Kita selalu menekankan pada tiga bina, yaitu bina manusia, bina lingkungan dan bina usahanya, pada upaya pengentasan kemiskinan ini.

Konkretnya?

Kita tidak hanya misalnya memberikan uang Rp1 juta kepada masyarakat untuk menggemukkan 2-3 ekor sapi. Apakah uang sebesar itu cukup untuk biaya dalam waktu 6 bulan misalnya? Sedangkan kehidupan mereka bagaimana? Ini kan bisa terjadi hal yang tak baik nantinya, mungkin uang itu malah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena dia tidak makan. Nah, kita carikan jalannya. Kalaupun masih penggemukan sapi, kita kasih modal yang cukup. Kalau nanti keuangan kita tidak mampu, kita arahkan ke bank. Kita kan punya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Payung Sekaki milik Pemko dengan agunan dan persyaratan yang tidak memberatkan. Kita juga mengarahkan mereka pada usaha yang lain. Kita suruh milih, usahanya apa dan nanti kita beri pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker dan Dinas Sosial, bantuan modalnya melalui Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita tata lingkungannya, rumahnya. Tahun ini kita akan membangun rumah untuk orang miskin di Pekanbaru 50-60 unit. Jadi orang itu dibantu rumahnya, dibantu modal usahanya dan dibantu lingkungannya. Kita ingin lingkungan itu dipadukan dengan proyek Dinas Kimpraswil dan diupayakan agar rumah dan lingkungannya itu layak huni dan layak tinggal. Jika nanti usahanya sudah berkembang dan perlu modal yang lebih besar, kita arahkan ke bank lagi, kalau BPR tak bisa, ke Bank Riau. Mereka sudah berjanji kepada kita untuk memberikan pinjaman lunak pada rakyat melalui Pemko sebesar Rp500 juta. Kalau Rp10 juta per orang, kan sudah bisa membantu 50 orang.

Yang lainnya?

Kemiskinan ini sejak tahun kemarin sudah mulai dibuat gagasan oleh Ketua Tim Penggerak PKK baik tingkat kota, kecamatan dan kelurahan dengan, yakni Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin). Walaupun itu masih skala kecil, yakni Rp500 ribu sampai 1 juta modal dasarnya, tahun kemarin saja sekitar 1.258 orang yang dapat itu. Ini murni dari donatur, bukan dari APBD Pemko, sekitar Rp600 juta.

Dalam bentuk pinjaman?

Tidak. Istilahnya kita ketuk hati masyarakat yang mampu di daerah masing-masing dan sekaligus dia yang mengawasi orang-orang yang dibantunya itu. Makanya kita minta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana untuk memonitor kegiatan ini dengan memberikan evaluasi dan penilaian sehingga dalam rangka hari jadi Pekanbaru 2008 ini mana yang berhasil akan kita berikan hadiah dalam bentuk modal lagi. Itu dana yang dari Pemko dan masyarakat murni, sementara kita masih berharap ada BUMN yang bisa membantu dan akan kita organisir dengan baik agar tidak tumpang-tindih. Inilah usaha kita untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Pekanbaru. Biarlah bantuannya kecil, tetapi kelihatan hasilnya. Daripada diberi bantuan besar tapi tak ada hasilnya.

Bagaimana dengan infrastruktur, terutama jalan? Bukankah masih banyak daerah pinggiran yang belum menikmati pembangunan jalan yang baik?

Kita akan terus melakukan pembangunannya. Di kecamatan-kecamatan yang dulu jalannya sudah diaspal biasa, akan kita jadikan hotmix. Sekarang proyeknya sudah jalan sejak tahun lalu seperti di beberapa lingkungan perumahan di Pintu Angin, Kompleks Perumahan Gubernur, di daerah Panam dan sebagainya. Juga semenisasi di gang-gang. Sedangkan di pinggiran, kita bangun jalan baru, dari jalan tanah, pengerasan (pasir dan batu) hingga jalan-jalan alternatif. Misalnya tahun 2005-2006 kita membangun Jalan Indra di Rumbai, dekat Simpang Bingung, itu kita aspal sampai ke Jalan Pekanbaru-Dumai. Dulu kan tidak bisa. Orang kalau mau ke Muara Fajar harus kembali ke Kantor Camat Rumbai keluar Simpang Bingung. Sekarang sudah bisa pakai jalan alternatif itu untuk menghindari risiko kemacetan dan kecelakaan.

Kemudian, bagaimana memperbaiki ketertiban kota, terutama berkenaan dengan para pedagang kaki lima?

Saya jelaskan di sini. Kita tak pernah alergi dengan pedagang kaki lima. Kita beri mereka alternatif untuk berdagang di tempat-tempat yang sudah disediakan dan meninggalkan tempat yang mengganggu ketertiban umum. Tapi kemauan masyarakat yang berjualan di pinggir jalan ini kan agak susah. Contohnya di Jalan Agus Salim. Kita akan mencoba membebaskan tanah di dekat situ dan akan kita bangun pasar ke dalamnya. Sebenarnya banyak alternatif pasar. Masih ada di Jalan Durian, di Arifin Ahmad, atau di Simpang Panam. Akhir tahun 2008 ini saya berharap pembangunan Pasar Rumbai akan selesai yang murni dikerjakan Pemko. Kita berharap para pedagang bersabar, dan kalau sudah selesai nanti mereka bisa berdagang kembali dengan kondisi pasar yang lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap dari sana nanti lahir orang-orang yang tangguh dalam wirausaha dan tidak hanya mengandalkan pemerintah atau pihak lain.  Kita juga akan membangun Pasar Lima Puluh menjadi Pasar Budaya yang akan menjual berbagai makanan dan kerajinan masyarakat dari berbagai daerah. Entah itu masakan Melayu, Sunda, Jawa, Padang dan sebagainya. Kita tidak memaksakan terpaku dengan masakan Melayu saja, kita di Pekanbaru ini heterogen. Kita juga akan membangun pasar di Simpang Tangor di Tenayan Raya. Sekarang di sana ada pasar yang belum resmi tapi di badan jalan dan mengganggu lalu-lintas, nanti kalau sudah dibangun, masyarakat bisa pindah. Ini memang memakan waktu 2-3 tahun.

Jadi Pemko memang mendorong masyarakat untuk lebih baik, misalnya dalam bidang perdagangan?

Sekali lagi, kita tak melarang mereka berjualan. Kita tahu mereka menciptakan lapangan kerja, minimal anak dan istrinya bekerja di situ atau orang lain bisa jadi pegawainya. Contoh lain, pedagang kue di Sam Ratulangi, mereka tak kami gusur dan tetap berjualan dengan baik asal tidak mengganggu pemakai jalan. Tapi kami berharap mereka juga membantu pemerintah agar terlihat indah, apa salahnya cat gerobaknya disamakan agar enak dilihat. Kita sudah mencoba memberi bantuan kepada masyarakat dengan memberi 10 gerobak dengan warna yang sama saat MTQ di Payung Sekaki. Kita selalu memberi alternatif dan saya minta masyarakat juga memiliki kreativitas, dan jangan melulu menunggu bantuan pemerintah, itu kan manja namanya. Kalau semuanya bagus dan terlihat rapi, orang yang membelinya kan pasti bertambah. Seperti di Pasar Senapelan, kita kan ingin mereka masuk ke dalam. Kalau soal harga, kan bisa dinegosisasikan bagaimana baiknya.

Di sektor pendidikan bagaimana?

Saya ingin pendidikan yang murah dan berkualitas, tetapi saya belum tertarik dengan pendidikan gratis. Itu memanjakan rakyat dan hanya janji-janji politis saja. Kalau sektor pendidikan saja yang kita urus, tentu bisa gratis, tetapi kan pembangunannya bukan hanya sektor pendidikan. Pendidikan ini yang kita urus banyak. Fisiknya, infrastruktur, sarana dan prasarana, gurunya, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Peningkatan mutu pendidikan juga penting. Kita tidak hanya menggalakkan Bahasa Inggris, juga bahasa bisnis seperti Mandarin dan sebagainya juga kita tingkatkan. Sekarang siswa-siswa Pekanbaru sudah mulai bisa bersaing di berbagai iven nasional maupun internasional  seperti Olimpiade Fisika, Matematika dan sebagainya.

Peningkatan guru bagaimana?

Iya, termasuk peningkatan kemampuan dan kesejahteraan guru. Kita selalu memberikan insentif, kalau dulu Rp500-700 ribu per bulan, sekarang sudah mencapai angka Rp1,5 juta. Ini juga yang menjadi kecemburuan sosial guru NIP 15. Saya sudah jelaskan ke NIP 15, mereka dapat 750 ribu per bulan, dan itu sama dengan pegawai negeri biasa dan guru NIP 13. Sama sebenarnya. Cuma uang Rp1,5 juta itu memang dipecah dua, 750 ribu untuk transportasi dan selebihnya sebagai tunjangan kesejahteraan karena sejak dua tahun belakangan ini guru tidak boleh mendapat Tunjangan Hari Raya (THR). NIP 15  sekarang ini juga dana untuk lauk-pauk sebesar Rp15 ribu per hari. Jadi bukannya kami tak punya perhatian. Pemko cukup tinggi perhatiannya di bidang agama. MDA kita bantu, gurunya kita kasih Rp350 ribu setiap bulan yang jumlahnya lebih 1.200 orang. Infrastruktur sekolah juga kita bantu, seperti pembangunan pagar MAN 2 dan banyak lagi hal-hal yang kita bantu, termasuk MUI, MDI, IKMI dan lainnya. Kita juga membantu pembangunan masjid. Kalau yang dituntut pendidikan dan pelatihan, saya jamin tahun 2009 akan terealisasi. Tetapi mereka harus berkoordinasi dengan Departemen Agama Kota, dan kemudian berkoordinasi dengan Dispora, karena anggaranya di Dispora. Kalau yang dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa, kita usahakan bisa.

Tentang pungutan di sekolah-sekolah, apa komentar Anda?

Saya tegaskan, saya tidak suka dengan pungutan-pungutan liar di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh guru. Janganlah lagi itu dilakukan. Pemko sudah mengeluarkan biaya besar untuk guru dan sekolah, kalau itu tetap dilakukan itu menyalahi aturan. Sudah ada aturan ketat yang kalau dilanggar akan ada sanksi tegas.

Bagaimana dengan pendidikan umum?

Dari 202 Sekolah Dasar (SD) di Pekanbaru ini, kondisi yang jelek paling-paling tinggal 40-50 unit. Setiap tahun 10-13 unit kita bangun baru. SMP, SMA dan SMK kita renovasi. Sekarang kita punya SMA bertaraf internasional, yakni SMA 1 dan SMA 8, sedang tingkat SLTP adalah SMP 1 dan SMP Babussallam, untuk SMK yaitu SMK 2 dan SMK 3. Status  itu kita dapatkan bukannya mudah, kita mulai bangun infrastrukturnya dan mutunya dan saya berharap poduk yang dihasilkan nanti bisa menjadi contoh pendidikan yang benar. Misalnya SMK, mereka harus siap pakai karena mereka dididik untuk langsung bekerja dan malah kalau bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Anggaran pendidikan masih yang tertintinggi di APBD, yakni 20,8 persen dari 1,2 triliun.

Lalu, apa yang dilakukan di sektor kesehatan?

Kita sudah banyak memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Puskesmas kita sekarang menurut saya sudah bagus dan memadai dari segi bangunan, tinggal peralatan dan pelayanan yang perlu ditingkatkan. Kita banyak bangun Puskesmas di pinggir kota, karena lebih efektif dan dekat dengan masyarakat yang memang memerlukannya. Kalau di tengah kota, memang sudah terbukti kurang efektif. Misalnya daerah-daerah di Panam, Muara Fajar, Sidomulyo, Simpang Tiga, Tenayan Raya dan sebagainya yang memiliki Puskesmas rawat inap, sedang banyak lagi di beberapa daerah yang memiliki Puskesmas dan Puskesmas pembantu. Kita juga sudah menganggarkan untuk membantu dokter spesialis di setiap Puskesmas tersebut yang memang biayanya tidak kecil untuk dokter spesialis. Saya sudah berusaha keras membantu masyarakat di sektor ini dengan segala kemudahannya karena saya paham, untuk meningkatkan kualitas masyarakat, selain pendidikan, kesehatan juga penting. Para dokter dan petugas kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas daerah pinggiran, kita beri insentif cukup tinggi, sekitar Rp1,5 juta, ini di luar gaji mereka. Maka saya harap, mereka memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Persoalan tanah yang sering muncul, seperti kasus Tuah Karya di Tampan, apa yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru?

Kita harapkan pihak agraria, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberlakukan peraturan yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Kalau mengeluarkan sertifikat tanah, harus diumumkan siapa yang dirugikan agar ada transparansi. Kalau pemerintah yang membeli tanah, seharusnya dicek betul kondisi tanah tersebut. Pemerintah hanya boleh membeli tanah yang bersertifikat, bukan SKGR. Supaya jangan terjadi tumpang-tindih, seluruh pejabat publik mulai dari RT, RW, lurah, dan camat tidak gampang memberikan rekomendasi. Terus, kalau masalah tanah di Tuah Karya yang kemarin sempat terjadi bentrok antara pengembang dengan masyarakat, kita sudah membentuk tim yang akan menyelesaikannya. Tim inilah yang akan bekerja sebaik-baiknya agar persoalan ini selesai dengan baik. Orang yang memiliki surat dan hak, juga bisa menguasai tanah miliknya itu, bukan sebaliknya.***