Oleh Yusmar Yusuf
Kebudayaan hari ini telah berubah menjadi angka. Negaralah yang memberi nilai nominal kepada kebudayaan. Demikian pula kesenian, dia adalah maujud dari angka-angka. Negara, penyelenggara pemerintahan telah menganeksasi dan mengambil alih peran dan kerja kesenian, yang tidak lagi berlandas pada kaidah kesenian dan kebudayaan. Dia lebih sarat dengan kepentingan hiburan. Negara, pemerintah telah bertindak kuratorial, bertindak lebih jauh pula bagai koreografer, komposer dan arranger dalam cabang tari dan musik. Negara terlalu jauh berperan dan memerankan fungsi-fungsi penyelenggara ke dalam teras dan wilayah relung apresiasi masyarakat. Rakyat tiada tempat, mereka hanya sebatas penonton pasif, pelaku seni tak lebih dari sepasukan prajurit yang harus menerima perintah. Maka negara dengan kekuatan birokrasinya telah mencakar wilayah kesenian dan kebudayaan hingga calar. Sehingga terbitlah kekacauan di dalam pengelolaan seni.

Dulu, zaman Orde Baru, malahan kesenian diurus oleh negara dengan garis lembaga yang vertikal melalui badan koordinasi kesenian nasional yang memperlakukan kesenian dalam urusan manajerial dan birokratis. Walhasil dari perjalanan badan koordinasi ini, ujungnya adalah kematian kesenian. Dan ironisnya, lembaga itu sendiri tak berfungsi dan mati. Sebab, kesenian tidak bisa didatangi secara vertikal. Kesenian itu adalah wilayah rakyat, dia tersemat pada individu yang bebas dan membebaskan. Kesenian berpembawaan mengalir, bertolak dari pelantar hati, bukan pelantar proyek dan pemetaan serba baku dalam kerangka birokratis.  Hari ini semua pejabat dan birokrat telah berani mengklaim diri sebagai seniman, dengan modal pernah masuk dapur rekaman, menulis sebait puisi, memberi arahan kepada para penari di atas panggung. Kesenian dijadikan sebagai wilayah ‘perintah’ atau komando. Kesenian telah masuk kerangkeng membekukan hati dan improvisasi.

Angka telah demikian dominan dalam persepsi penyelenggaraan kesenian. Kita membekukan fikiran dan pandangan, bahwa kesenian dan kebudayaan harus dan semestinya diurus oleh orang-orang terbebas dari prasangka-prasangka birokratis dan petak-petak administratif. Jika ini saja tidak dipedulikan, bakal terhentilah wilayah olah akal budi manusia yang tercermin selama ini dalam muara-muara kreatif kesenian. Terbitlah kesenian-kesenian yang ditabal oleh lembaga pemerintahan yang kering idiom, miskin pengucapan, dia tak lebih dari inisiasi apel bendera, yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjemukan.

Tidak seperti komunitas profesi lain, seniman dan budayawan tak memiliki perekat profesi seperti banker, pengusaha, yang terpeta dalam kebatan pendapatan yang besar dan terencana. Juga, pada kelompok profesi di luar seniman dan budayawan, mengenal promosi vertikal. Kalaupun ada promosi, di kalangan seniman dan budayawan, promosi itu tersebab oleh karya. Tersebab karya yang bermutu, yang memiliki jangkauan pembaca dan pengaruh yang luas, juga kedalaman pemikiran dan serakan jejak-jejak pemikiran inilah yang membuat seorang seniman dan budayawan diperhitungan dalam kematangan kebudayaan dan larian peradaban itu sendiri.

Angka-angka yang menjadi pengganti diri kebudayaan dan kesenian, bergerak liar dan terliarkan. Angka-angka ini pula yang membuat kebudayaan itu menjadi liar dan gila. Kesenian dan kebudayaan, tak lebih dari format baku yang disusun berdasarkan kemauan hiburan, kehendak gembira-loka, senda-loka yang dimaui oleh negara dan pemerintah. Sehingga kesenian dan kebudayaan tidak lagi bertapak dan mengalir dalam alur kreatif, tetapi dia bergerak patis, kaku dan menjadi alat atau media bagi kepentingan politik dan kepentingan ekonomi.

Mengolah kesenian yang bertapak pada nilai-nilai budaya yang kuat, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah yang nota-benenya adalah birokrat dan para pejabat, tak lebih dari ikhtiar memperalat, menjadikan kesenian bagai kuda tunggangan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Dia bukan lagi sebagai lahan dan ladang ekspresi kemanusiaan yang paling dalam dan paling tinggi, sehingga menghasilkan kearifan-kearifan memucuk. Kearifan-kearifan ini menjadi ‘pengisi’ relung batin sebuah bangsa. Tugas menggali mata air kearifan itu hendaklah dilakukan oleh kesenian yang tiada intervensi dan kepentingan politik dan ekonomi yang senantiasa bertabiat serba sesaat.

Selintas, sanggar tari demikian rancak dan merecup di Riau. Tetapi sesungguhnya kita harus prihatin dari kian maraknya kecambah sanggar-sanggar seni ini. Sebab sanggar ini tak lebih dari alat untuk menyelenggara proyek, bukan bertugas menggali kedalaman ‘mata air’ kearifan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. Sanggar-sanggar tak lebih berisi para pemain, tiada peristiwa penciptaan di dalamnya. Kesenian, tanpa penciptaan, maka setaralah dia dengan peristiwa mengurus dan mengolah ‘sesuatu’, bukan mengurus ‘hal-ihwal’. Sebab, tugas kesenian dan kebudayaan, senantiasa melekat di dalamnya sebagai media ‘katarsis’, penyucian rohani demi menuju pada sebuah puncak kearifan.

Kita yang menyaksi perubahan kebudayaan dan kesenian sebagai ‘ladang nilai dan sawah moral’ yang berubah bentuk dengan warna serba pucat menjadi ‘wilayah’ angka-angka, adalah kita yang mengkhawatirkan kekeringan jiwa yang bakal menyerbu generasi yang bakal diamanahkan meneruskan dan mengembangkan nilai yang berpaku pada ‘sukma’ kebudayaan (Melayu). Para pejabat dan birokrat telah menyerakkan ‘dosa-dosa’ itu, sehingga kesenian dan kebudayaan adalah sejumlah hitungan angka, yang berbincang tentang besar dan kecil, tentang untung dan rugi.

Kesenian dan kebudayaan Melayu berpenampilan pucat pasi di tengah sesunggukan pelaku seni dan budaya yang juga terpinggir di tepi tebing terakhir. Padahal, bila dilihat dengan cara pandang terbalik, ‘tebing terakhir’ ini bisa pula dipersepsikan sebagai garis ‘meloncat’ untuk mencapai tebing yang berada di seberang sana. Saat ini, para pelaku seni dan penggiat kebudayaan harus digesa dan didorong untuk meloncat ke tebing seberang. Dengan melakukan tindakan tersebut, paling tidak kita telah membuat sebuah keputusan yang strategis untuk memulai lompatan-lompatan baru, di sebuah tebing yang sepi dari pengubahan wajah kesenian yang selama ini berpenampilan pucat pasi. Yang selama ini berubah wujud menjadi bilangan dan onggokan angka-angka. Ketika angka berperan uatama, pada saat itulah paras kesenian dan kebudayaan akan mengalami kenyataan kiamat. Sesungguhnya, ihwal ini telah terjadi dan berlangsung secara simultan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Riau yang pemerintahnya bermimpi tentang sebuah cita-cita menjadikan tapak tanah ini sebagai pusat dari kebudayaan dan kesenian yang pucat itu. Di balik wajah kesenian dan kebudayaan yang serba pucat itu lah, kita menjemput sebuah kenyataan hidup yang mendepak kearifan-kearifan. Sebab, kearifan tidak diperlukan lagi, ketika orang telah berbicara dan berhitung tentang angka-angka yang bisu dan membatu. Gemuruh kesenian dan gempita kebudayaan kita hari ini, tak lebih dari ‘pernyataan’ inferioritas kita di tengah superioritas kebudayaan bangsa-bangsa lain.***