“Kini ada 25 Kota yang Menerima Adipura di Sumatera”
Drs Nusirwan Taqim MSi, awal pekan kemarin telah mengakhiri masa tugasnya di Pulau Sumatera. Pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup  (PPLH) Regional Sumatera selama tujuh tahun delapan bulan ini ditarik kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang bermarkas di Jakarta. Pria kelahiran Tulang Bawang, 16 Agustus 1955  ini menduduki jabatan baru sebagai Asisten Deputi Urusan Edukasi dan Informasi Lingkungan.

   
Untuk mengetahui bagaimana perkembangan program-program lingkungan yang ada di Sumatera, wartawan Riau Pos, Andi Noviriyanti mewawancarainya, sesaat sebelum serah terima jabatan internal, awal pekan lalu. Berikut petikannya:

Menurut Anda, apa kendala mendasar dari pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera?

Kendala mendasar adalah kurangnya informasi lingkungan di tingkat daerah. Kurangnya informasi ini, membuat daerah tidak tau mau melakukan apa. Jadi bukan karena mereka tidak mau melakukan sesuatu. Apalagi ciri dari persoalan lingkungan adanya ketidaksatuan pendapat.  Kalau sudah terjadi musibah baru ribut.

Program dan terobo-san apa saja yang sudah dilakukan PPLH Sumatera, saat Anda memimpinnya?

Ada beberapa. Misalnya kita membuat terobosan pendidikan lingkungan, menggali keariban lokal, bank pohon, rehabilitasi pantai, termasuk mendorong kota-kota di Sumatera mendapatkan penghargaan Adipura.

Program pendidikan lingkungan seperti apa yang dilakukan PPLH?

Kita mengembangkan program pendidikan lingkungan bagi siswa sekolah karena kami ingin menyiapkan generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Memang, sebenarnya ada program pendidikan lingkungan yang telah dibuat pemerintah. Namun kurang berhasil, karena terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Sehingga kriteria untuk menentukan keberhasilan tidak jelas.

Kita membuat modul pendidikan lingkungan dan telah memberikan penataran kepada guru-guru SD. Namun karena kurikulum SD sudah penuh, maka pendidikan lingkungan itu kita harapkan masuk pada muatan lokal. Kita berusaha mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Daerah. Dengan policy dari pemerintah daerah pendidikan lingkungan lebih bisa berjalan. Karena kalau hanya guru-guru yang diajak maka tidak akan jalan.

Penataran bagi guru-guru ini sudah kita laksanakan di Padang, Pariaman, Agam, Pekanbaru, Bangkinang, Bengkulu dan Lampung Selatan. Saat ini kita baru masuk pada materi dan penataran guru-guru. Tiap penantaran kita melibatkan sekitar 40 orang guru. Kita tidak berharap semuanya bisa aktif, tiga sampai lima orang saja yang nyangkut kita sudah bersyukur.

Lalu bagaimana dengan program menggali keariban lokal?

Pulau Sumatera, khususnya kebudayaan Melayu sangat terkenal dengan pantunnya. Pantun itu selalu didengungkan diberbagai tempat dan menjadi ciri khas Melayu. Kita ingin dalam pantun-pantun itu juga tersampaikan pesan tentang menjaga lingkungan. Untuk itu kita adakan festival pantun Melayu berwawasan lingkungan. Mulanya agak was-was juga, takutnya pantun Melayu itu tidak bisa dilakukan oleh provinsi yang tidak bisa berbahasa Melayu, seperti Aceh dan Lampung. Namun, saat dilaksanakan ternyata mereka bisa menggunakan keariban lokal mereka dalam ungkapan pantun Melayu. Tahun ini, festival pantun itu akan dilaksanakan di Palembang, bersamaan dengan program mereka Visit Sungai Musi 2008 mereka.

Anda menyebut-nyebut tentang bank pohon. Apa maknanya bank pohon itu?

Selama ini, keinginan untuk menanam pohon terkendala karena ketidakadaan pohon untuk ditanam. Kalaupun ada bibit pohon yang tersedia, terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan. Misalnya ada masyarakat yang hanya mau menanam pohon, jika pohonnya itu pohon produktif yang bisa mereka manfaatkan hasilnya. Untuk itulah kita berusaha membangun bank pohon yang bisa memenuhi keinginan masyarakat itu.

Kita sudah bangun bank pohon di Kota Bengkulu, Manggala, Pangkalpinang, Palembang, Solokselatan dan Lhokseumawe. Di dalam bank pohon ini kita juga pelatihan kepada masyarakat yang mengelolah bank pohon tersebut. Mereka dilatih bagaimana melakukan pembibitan, memperbanyak bibit  dan memilih tanaman yang laku secara ekonomis serta memiliki fungsi ekologis.

Dalam hal ini PPLH hanya memberikan bibit-bibit awal sebagai stimulan untuk kemudian dilanjutkan oleh pengelolah bank pohon. Termasuk juga dengan dukungan pemerintah daerah masing-masing. Jadi kebutuhan bibit untuk daerah tersebut dapat dipenuhi bank pohon mereka masing-masing.

Anda juga menyebutkan melakukan kegiatan rehabilitasi pantai. Apa yang telah dilakukan?

PPLH telah melakukan kegiatan penanaman bakau (mangrove). Penanaman bakau ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jadi mereka yang membibitkan hingga melakukan penanaman dan pemeliharaan. Dengan partisipasi masyarakat ini, kita harapkan ada rasa kepemilikan sehingga gerakan rehabilitasi seperti milik mereka sendiri.

Selain bakau kita juga mengembangkan cemara laut. Bedanya bakau untuk daerah pantai berlumpur, sementara cemara laut untuk pantai berpasir. Kegiatan bakau dan cemara laut, antara lain  sudah kita kembangkan di Bengkulu Utara, Pantai Tiku Agam, dan pantai Dumai. Di Dumai sudah ada 160 ribu bibit bakau yang kita hasilkan bersama masyarakat di tempat itu dan sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Dumai.

Terakhir Anda menyebutkan, PPLH telah mendorong kota-kota di Sumatera menerima penghargaan Adipura (penghargaan bagi kota terbersih)?

Ya, dulu pada tahun 2003 tidak satu pun kota di Sumatera yang mendapatkan penghargaan Adipura. Namun tahun 2007 ini ada 25 kota. Tahun sebelumnya 18 kota. Terus meningkat jumlahnya, walaupun ada yang keluar masuk. Ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat.

Khusus untuk Riau, hanya ada ibukotanya saja yaitu Kota Pekanbaru yang menerima. Padahal di Provinsi lain, tidak hanya satu kota mereka dapat, tetapi beberapa kota sekaligus. Seperti Sumatera Barat, bukan Padang saja, tetapi ada Padang Panjang, Solok, dan Payahkumbuh. Seharusnya Kota Pekanbaru sebagai kota besar terbersih se Indonesia bisa menjadi panutan bagi kota-kota lain di Riau.***