Oleh: TABRANI RAB
Ketika itu otonomi masih berputar tahun 1998. Sayapun mendapat telepon dari Ryas Rasyid, Andi Malarangeng, dan berbagai ahli otonomi lainnya.  Bagaimana kalau kita melangkah ke sistem negara baru saja. Lama saya bermenung, ini ajakan atau pembunuhan. Sebab maklum saja setumpuk orang yang berkumpul di Leiden University mengatakan ‘Sudahlah Ngah, ini jalan terakhir yang kita tempuh, merdeka’. Tak tanggung-tanggung sayapun terbang ke Singapura  dan menuju ke Pekanbaru untuk menyatakan Riau Merdeka. Ketika itu Riau sedang merancang Kongres Rakyat Riau II. Saya diundang oleh panitia untuk hadir di Dang Merdu bersama tokoh-tokoh Riau lainnya. Tapi saya tahu betul pertemuan macam ini tak ada gunanya. Lebih baik buat konsep sendiri dan dibacakan di Kongres Rakyat Riau II. Buku sayapun dicetak oleh panitia “Menuju Riau Merdeka”. Kemudian panitia mengubahnya pula menjadi “Menuju Riau Berdaulat”, bantailah.

Malam pembacaan makalah sayapun tampil di samping Syarwan Hamid menuju federal, entah federal yang mana. Tampak pula Makmur Hendrik yang membawa visi otonomi. Lalu tiba-tiba Almarhum Edy ruslan dekat dengan saya “Sudahlah paper tukar saja dengan ini (sambil memberi amplop)”. Tentu saja saya tolak. Apa pula hubungan duit dengan pidato, bukan saya  miskin. Yang anehnya lagi datang pula Fauzi Kadir untuk merubah konsep pidato saya. Tak ada jalan lain, saya harus baca sendiri. Di dalam buku sejarah jelas digambarkan bagaimana Wan Kasim tidak masuk Konferensi Meja Bundar sekalipun Soemitro membujuk-bujuknya. Sayangnya Bupati Siak yang saya kira masih ingusan ini tak mengundang saya dalam sejarah Siak. Padahal yang membaca naskah ini dalam bahasa Belanda, Inggris, Indonesia adalah Prof Tabrani Rab alias Prof. Ongah.

Dari mana konsep ini saya susun? Masak selama 62 tahun Soeharto menggunakan anggaran Riau itu 45,2 persen. Sisanya entah dari mana-mana. Begitu, kata Harmoko. Belum lagi penyerahan BPPM untuk pengelolaan minyak Siak dari Belanda kepada Amerika tidak ditandatangani oleh Sultan. Kebetulan pula saya hadir pada tanggal 10 Mei 1952 ketika Anang dan Ibnu Sutowo pidato di Sungai Pakning  bahwa minyak ini adalah untuk kehidupan bangsa. Dan sejak itulah ayah saya tak dapat lagi menangkap ikan untuk mengirim adik-adiknya di Diniyah Putri untuk sekolah. Kiamatlah Siak.  Dan untuk Pak Bupati lebih baik menyanyi dengan saya lagu Beattle “Hey Jude”. Lalu orang bertepuk-tepuk ..hebat bupati.. sampai-sampai honor saya tak dibayar dan surat melayang ke Mahkamah Agung dan KPK, 1,6 triliun duit hilang entah kemana.

Sampailah kajian yang paling sensitif yakni mengenai Dana Bagi Hasil yakni kantong duit masing-masing dari dana bagi hasil minyak. Undang-undang pertanahan berubah, undang-undang perkebunan apalagi. Alhasil bilalhusal habis otonomi. Tapi untuk menarik hasil yang lebih bagus sayapun ditunjuk oleh DPRD Tingkat I seluruh Indonesia untuk mendiskusikan dana bagi hasil ini.

Sidang pertama dari dana bagi hasil dihadiri oleh Ryas Rasyid dan pentolan ekonomi lainnya. Kamipun bersepakat untuk membagi dana bagi hasil minyak ini atas tiga komponen yang saya tulis dalam buku saya “Mempertahankan Otonomi Daerah” dan berpidatolah saya dari kampus ke kampus dan dari lembaga ke lembaga. Akhirnya disetujui dalam pembicaraan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Makasar.

Dalam dana bagi hasil ditetapkan daerah memiliki 12,5 persen sementara pusat 87,5 persen dan dana operasional yang selalu dikebiri oleh Caltex dan Chevron ini  ke dalam kantong mereka sendiri sehingga hampir pipil. Dana minyak ini terutama diperhitungkan untuk Aceh, Riau dan Kalimantan Timur. Untuk Papua yang mereka tangisi adalah tembaga pura. Kajian hasil minyak ini tidak berlangsung lama. Dari jauh daya mulai mendengar bahwa Menteri Dalam Negeri akan membubarkan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang akan dilaksanakan oleh anggota DPOD. Berkali-kali saya membaca pikiran Amin Rais. Pemikiran-pemikiran begini tentu saja seperti membalik pikiran Einstein? “Akal sehat adalah kumpulan prasangka yang diperoleh menjelang usia delapan belas tahun”,  “Tak ada tanda yang lebih pasti tentang ketidakwarasan ketimbang melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil-hasilnya berbeda”, “Seandainya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan, itu takkan disebut riset, bukan?”. Satu kali Einsten ditanya oleh rekan-rekannya “Apa sebab sangat genius dalam menyelesaikan masalah”. Einstein  menjawab dengan kerendahan hati “Saya sama sekali tidak genius, hanya saja untuk memikirkan lahirnya teori relativitas saya harus makan waktu belasan tahun”.

Berkali-kali saya membaca buku DPOD dan berkali-kali pula makin tidak mengerti dan makin bodoh. Apa kata undang-undang ini? DPOD ini hanya lembaga yang mempunyai hak usul kepada DPR. Hanya sebatas itu. Dalam hati saya patutlah anggota DPOD yang merupakan barisan terbesar di MPR menumbuk muka Akbar Tanjung. Sebab satu-satunya perwakilan tak mempunyai hak  adalah perwakilan daerah. Sementara perwakilan daerah ini di seluruh dunia harusnya menjadi raja di DPR.  Bukankah untuk menjadi menteri di negara manapun harus anggota Senat. Anggota Senat inilah yang mewakili daerah. Kalau ada jalan berlubang, anggota senat itu dituding mau atau tidak, kalau tidak tercampak. Di negara demokrasi manapun di seluruh dunia ini anggota senat inilah menjadi menteri dan mewakili pihak pemerintah. Ini terbalik. Apa yang disebut dengan house of representative alias DPR ini pula yang menjadi raja. Entah apa kojonya.  Di Amerika kongres terdiri dari dua cabang yakni senat dan house of representatif. Anggota senat menentukan calon presiden dan arah kebijaksanaan negara.

Negara India berbentuk republik federal dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari presiden, Dewan Negara (Rajya Sabha) dan Dewan Rakyat (Lok Sabha). Dewan Negara (anggota sekitar 250 orang) dipilih untuk masa bakti 6 tahun, sedang Dewan Rakyat (anggota sekitar 525 orang) dipilih  untuk masa bakti 5 tahun. Perdana menteri berkewajiban membentuk kabinet dan memimpin para menteri. Di setiap negara bagian terdapat sebuah  dewan legislatif  yang terdiri dari Vidhan Sabha dan Vidhan Parishad.

Di Australia Dewan Perwakilan Rakyat  (Majelis Rendah) dengan 127 onggota dan senat (Majelis Tinggi) dengan 64 anggota. Setiap rancangan  undang-undang harus  mendapat persetujuan lebih dahulu dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, sebelum memperoleh persetujuan kerajaan. Manakala sebuah undang-undang  negara bagian bertentangan dengan undang-undang federal, maka yang menang adalah undang-undang federal. Ada kewajiban umum untuk memberikan suara di dalam Pemilu bagi mereka yang berumur diatas 21 tahun. Di Filipina kuasa legislatif berada di tangan badan legislatif yang terdiri dari Majelis Perwakilan dan Senat. Pemilihan Umum tahun  1987 diadakan untuk memilih 250 anggota Majelis Perwakilan dan 24 anggota Senat.

Nah, balik ke persoalan pokok bagaimana dengan Riau, Aceh, Kalimantan Timur dan Papua menyusun anggaran khusus dari dana bagi hasil. Sayapun membuat buku setebal 1200 halaman dalam tiga jilid dan memberikan angka ini kepada pemerintah pusat dan DPR. Tak lama dibincangkan akhirnya keluarlah angka 87,5 dan 12,5 persen. Itu tentu saja berlaku ketika harga minyak baik saja. Goncangan pertama timbul ketika harga minyak tahun 1974  dalam perang Yom Kippur atau perang Ramadhan harga minyak meningkat menjadi US$ 37. Dalam detik itu pula Soeharto ingin  mengembangkan republik ini dengan meminjam uang dari Jepang. Tentu saja orang tercengang-cengang akan janji Soeharto untuk memperbesar hutang negara sementara harga minyak diatas angin. Baru dibelakang rencana Soeharto tahun 1984 ini nampak. Rencana-rencana banker-banker nasional mulai mengibarkan  bendera bantuan likuiditas bank Indonesia. Berapa besarnya biaya ini? Tak tanggung-tanggung US$ 650 miliar pinjaman Soeharto dari berbagai organisasi bank dunia dimasukan kedalam kantong BLBI. Sisanya  terjadilah musibah yang sangat menyakitkan hati. Ekonomi Indonesia tak lagi mau tumbuh sekalipun telah dipecut. Harmoko berkali-kali menegaskan harga kacang kedelai dan cabe merah.

Baru dikali kedua ketika harga minyak melambung menjadi 100 dolar per barel sementara tempat pinjaman bank dunia seperti world bank, ADB dan IMF bubar. Duit ini telah menyusup ke kantong-kantong negara lebih dari 100 triliun uang negara terpuruk entah kemana larinya. Di Pekanbaru inflasi 1,76 persen, Chevron lari dari blok Langgak.     

Dalam posisi beginilah Rusli Zainal dan rombongan datang meminta agar anggaran dinaikkan. Apa kata bupati lain kepada saya? “Tak ada do Ngah, dibangunnyapun SMA dalam hutan. Dan kerja kita cuma meneken. Maka lebih baiklah Rusli Zainal tak usah lagi banyak silat. Apa pasal? Begitulah proses ekonomi. Bermula dari kapitalis Adam Smith (1723) yang mempertahankan hak-haknya di Inggris dan ke Perancis. Kemudian disapu oleh Karl Marx dengan semboyan Das Capital (1867). Hampir 2/3 dunia ini merah dicat oleh Karl Marx. Namun tak bertahan lama. Tahun 1917 ketika revolusi Bolsyewik  di Rusia diproklamasikan oleh Lenin pada tahun 1970 telah berubah menjadi Perestroika di Rusia.  Akibatnya dunia berlomba-lomba menuju kapitalisasi nasional terutama Cina dan India. Prinsip Das Capital telah berubah  “Ekonomi harus tumbuh dengan cara kapitalis untuk menjamin kehidupan Cina dan dibagi secara sosialis”. Akibatnya kompetisi berbagai negara ini hanya bertahan dalam beberapa tahun menjelang kehancuran dunia dalam kapasitas 7,3 triliun. Betul Malthus memecahkan teori bahwa alam membatasi jumlah manusia dengan keterbatasan akan tetapi teknologi membantu memecahkan terori Malthus. Ternyata teknologi menghasilkan polusi yang telah menghancurkan sekat-sekat kehidupan manusia sendiri.  Sehingga akhirnya mau tidak mau polusi dan resesi dua terminolog yang dikatakan oleh Febri Alamsyah “yang menyampakkan” semua harga manusia  menjadi tak berarti.

Apa lagi yang menjadi masalah terpenting? Hampir tiap pasar modal di dunia amblas. Apa yang disebut dengan bank dunia (WB) jebol. Yang disebut dengan Bank Asia (ADB) tak lagi mampu berkutik untuk meminjamkan duit. Apa yang disebut dengan IMF dimana Soeharto pernah bersandar dan menghilangkan 600 triliun dana BLBI punah ranah dan menyebabkan bangsa ini terduduk dalam kelaparan. Lha, kalau begitu kemana himpunan uang-uang nasional? Sangat mudah menjawabnya ‘ambruk’ akibat resesi perumahan di Amerika yang menyebabkan Dow Jones index jatuh diikuti dengan meluncurkan dolar ke bawah dan memutar semua  kumpulan mata uang mulai dari Nikkei di Jepang, Hangseng di Hongkong, Strait Index di Singapura dan tentu saja di Jakarta belebam. Tiap negara bertahan pada ekonomi nasional. Untunglah Cina bertahan pada devisa US$ 1500 milyar dan itupun harus hilang 100 miliar akibat bencana alam yang dahsyat.

Sudahlah ibu-ibu dan bapak-bapak balik sajalah ke negara yang sudah maju. Tak ada do republik ini ompong melompong kosong.***