31 tahun setelah ditemukan, Lapangan Langgak kembali menjadi buah bibir. Kali ini bukan karena penemuan sumber minyak pertama di wilayah tersebut, namun siapa yang akan memegang kendali estafet eksplorasinya.

Laporan Firman Agus, Pekanbaru Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
LAPANGAN Langgak yang berada di wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu ini tergolong kecil dari kapasitas produksi yakni sekitar 430 barrel oil per day (BODP) atau kira-kira 1 persen dari total produksi PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). Lapangan ini menurut CPI Daily News tanggal 13 Oktober 1976, merupakan penemuan pertama Pertamina-PT CPI di Mountain Front Kuantan Block sejak kontrak kerja sama production sharing ditandatangani pada 20 Januari 1975. Lapangan ini baru berproduksi pada Januari 1979.  

Meski kecil, sumber di lapangan Langgak masih bisa dioptimalkan kembali dengan menggunakan teknologi tepat guna. Sayang, sejak tahun 2005, atau berakhirnya kontrak dengan PT CPI, invetasi di Langgak terhenti. Ini tidak lepas dengan status CPI yang kontrak diperpanjang hingga ditentukannya pengelola berikutnya. Pihak CPI sendiri mengakui dalam masa perpanjangan kontrak ini, CPI akan tetap menjaga kinerja produksi sesuai dengan yang diamanahkan pemerintah. Namun untuk investasi baru karena akan menjadi tugas pengelola berikutnya.

Di sisi lain, kondisi ini dikhawatirkan menjadikan sumur jarang diperbaiki dan tatanan dan tekanan formasi rusak. Ini akan menjadikan produksi minyak akan turun dan produksi air akan naik. Imbasnya akan memerlukan waktu dan biaya mahal untuk kembali ke kondisi normal. Tentunya untuk menghindari ini terjadi, perlu ditunjuk pengelola yang nantinya melanjutkan eksplorasi yang dilakukan PT CPI dengan investasi baru tentunya.

Dalam perkembangannya, sejak berakhirnya kontrak PT CPI pada 2005, kontraknya terus diperpanjang hingga tiga kali. Terakhir setelah berakhir Desember 2007 lalu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menugaskan PT CPI untuk mengelola lapangan ini. Perpanjangan ini dilaksanakan sampai ditunjuknya operator baru oleh Pemrintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Intinya, kran kesempatan bagi daerah mengelola sumber daya alam ini dibuka. Tinggal kesiapan daerah untuk memanfaatkan peluang tersebut melalui mekanisme yang ditentukan. Menurut Kepala BP-Migas Sumbagut Ir Muliawan MM, untuk kondisi yang sudah berakhir masa kontraknya, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 040 tahun 2006 Pasal 53 ada empat kriteria penilaian terhadap kondisi itu yakni penilaian teknis, penilaian keuangan, besaran biaya produksi dan penilaian kinerja badan usaha tersebut. Menurut Miliawan, mungkin belum terealisaisny pengelolaan lapangan Langgak oleh Pemerintah Provinsi Riau oleh sebab tersebut.

Namun desakan dari lembaga legislatif terus meluncur agar Pemprov Riau memutuskan perusahaan yang akan mengelolanya. Seperti Ketua DPRD Riau drh H Chaidir MM kepada Riau Pos beberapa waktu lalu mengharapkan, supaya Pemprov Riau bersikap tegas soal perusahaan daerah mana yang akan mengelola ladang minyak ini. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Syamsul Hidayah Kahar, anggota Komisi B DPRD Riau yang membidangi ekonomi dan keuangan. ‘’Kesempatan ini jangan diabaikan. Lapangan Langgak harus dikelola daerah, kalau masalah perusahaan mana yang akan mengelola itu terserah Pemprov Riau yang akan mengajukan. Yang penting kita ambil dulu,’’ kata Syamsul Hidayah Kahar kepada Riau Pos, Kamis (24/1), di ruang Komisi B DPRD Riau.

Di sisi lain, sebuah BUMD yang dibentuk tahun 2002, PT Riau Petroleum, mengaku siap mengelola Lapangan Langgak. Presentasi pun telah dilakukan di depan Komisi B DPRD Riau terkait kesiapan tersebut. Optimisme pun diusung selain untuk investasi dan meningkatkan produksi di Langgak, juga mempersiapkan SDM di Riau di bidang perminyakan. Karena ke depan masih banyak ladang minyak yang bisa dikelola daerah setelah kontraknya habis dengan operator saat ini.

Jadi, saat ini masihkah harus menunggu?(amf)