Sebenarnya, ada yang lebih besar pengaruh dan hasilnya daripada sosialisasi dan ‘’jurus’’ tersebut bagi balon yang akan maju. Namanya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Menurut salah seorang sobat saya dalam beberapa kali diskusi mengatakan siapa yang bisa ‘’memegang’’ KPUD memiliki peluang besar dan akan mendapat jalan mulus dalam menuju singgasana yang diidamkan. ‘’Ibarat main remi, KPUD itu sama dengan kartu AS,’’ kata sobat saya itu serius seperti gaya pengamat politik.

Walaupun sobat saya itu bukan pengamat politik sekelas Eep Syaifullah, atau Andi Yusran di Riau, tapi pernyataan yang dilontarkannya ada benarnya. Buktinya beberapa waktu lalu riak itu muncul. Riau sempat dihebohkan dengan proses pencalonan anggota Tim Seleksi KPU Riau ke pusat. Dua orang yang konon kabarnya mendapat rekomendasi dari DPRD Riau berangkat ke Jakarta untuk mengikuti proses pembekalan. Walaupun akhirnya diprotes dan DPRD merekom dua nama berbeda sesuai hasil Paripurna.

Sebagai muslim yang baik, kita harus berfikir positif dan tidak boleh buruk sangka apalagi curiga atau suuzzan dalam bahasa Arab. Anggap saja semuanya benar, dan tak ada yang salah. Jika pun ada yang salah anggap saja mereka khilaf. Habis perkara dan kitapun tidak lelah berfikir dan lepas dari dosa.

Apalagi saat ini sudah terbentuk Tim Seleksi KPU Riau yang berjumlah lima orang dan diketuai Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Dr Ashaluddin Djalil MS. Biarlah mereka melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada untuk menyeleksi siapa yang mendaftar dan cocok untuk duduk menjadi anggota KPU Riau.

Siapa yang akan terpilih nanti tentu orang-orang yang dianggap tepat dan memiliki kemampuan yang lebih dan dinilai layak oleh tim seleksi. Di sinilah kita berharap kepada tim seleksi supaya benar-benar meletakkan azas kejujuran dan kebenaran dalam memutuskan siapa yang mereka pilih dengan melepaskan aspek kedekatan apalagi namanya mengakomodir orang-orang ‘’titipan’’ dari kelompok tertentu.

Ya, posisi tim seleksi KPU Riau adalah amanah yang harus dijaga. Nasib Riau kedepan tergantung di tangan anggota KPUD yang mereka pilih. Jika yang dipilih adalah orang-orang yang tepat maka akan lancarlah proses Pilkada, dan terpilihlah pemimpin yang sesai dengan pilihan rakyat.

Sebaliknya jika KPUD diisi orang-orang ‘’titipan’’ maka akan muncullah masalah-masalah baru. Bagaimanapun orang-orang titipan tentu akan berjuang dan mencari celah dan laluan untuk memuluskan jalan bagi orang yang menitipnya, termasuk melakukan kecurangan. Nauzubillah min zalik, moga tak terjadidi Bumi Lancang Kuning ini.

Dampaknya tak hanya sampai di sana. Polemik yang berujung pada pengerahan massa juga tidak bisa dihindari jika hal di atas terjadi. Banyak sudah contoh yang terjadi di Indonesia, di Sulawesi, Jawa dan lainnya. Rasa kecewa berujung pada tindakan anarkis yang dilakukan massa pendukung yang merasa calon mereka dicurangi oleh KPUD menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit bagi daerah. Hal ini  bisa dijadikan pedoman dan bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan.


Cukuplah, apa yang sudah terjadi selama ini, mari melangkah ke depan dengan niat baik dan tulus membangun Riau ke depan ke arah yang lebih baik.***