Perlu Manajemen Pemerintahan Berbasis Usaha
Laporan BUNYAMIN, Pangkalan Kerinci  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
SATUAN kerja yang ada di lingkungan Pemkab Pelalawan diimbau untuk lebih memaksimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut penting mengingat, sampai saat ini, total penerimaan yang masuk ke kas Pemkab Pelalawan masih di bawah 10 persen total APBD.

Peningkatan tersebut perlu bukan saja sebatas mengejar kewajiban administrasi anggaran, namun juga mengingat, Pelalawan masih memerlukan cukup besar biaya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, di segala bidang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Pelalawan, HM Harris kepada Riau Pos,, Jumat (26/9) siang selepas melaksanakan Salat Jumat.

Dikatakan Harris, dari data yang diperoleh, sejauh ini, total PAD yang masuk ke kas pemerintah baru berkisar Rp20 miliar, sementara, total belanja pembangunan yang dianggarkan setiap tahunnya berkisar Rp1 triliun lebih.

Dengan kondisi  ini, sejauh ini, biaya pembangunan masih tertalangi dari potensi sumber daya yang dimiliki. Namun, ke depan, perlu dilakukan penggalian supaya potensi yang semakin terbatas tersebut tidak terus dijadikan patokan.

‘’Saya sepakat kalau Pemkab membuat beberapa program besar yang bisa mengimplementasikan bergeraknya roda pembangunan khususnya untuk PAD tersebut, tanpa harus memberatkan investasiyang sudah ada. Salah satunya, bisa dengan membentuk perusahaan daerahyang bisa menunjang satubadan usaha milik pemerintah,’’ sebut dia.

Beberapa potensi yang dimiliki, seperti perkebunan kelapa sawit, industri kertas dan kehutanan, maupun usaha lain masih bisa dikembangkan sehingga, memberikan bobot lebih untuk penerimaan.

‘’Untuk sawit, kenapa kita tidak berpikir untuk membangun industri hilir. Selama ini kita tergantung pada pemodal asing untuk mengembangkan Pabrik Kelapa Sawit. Padahal, Pemkab bisa mengelola itu, lewat perusahaan daerah. Program itu dianggarkan oleh Departemen. Untuk Riau setiap tahun bisa dibangun dua PKS, kenapa kita tak ambil peranan untuk mengembangkannya,’’ jelas dia.

Dengan beroperasinya pabrik pengolahan, bukan saja penerimaan yang bisa diraih, tapi, juga membantu masyarakat pemilik lahan, membuka lapangan pekerjaan baru. ‘’Saya pikir, Pemkab pelalawan bisa menalangi itu sendiri dan dikelola oleh perusahaan daerah,’’ imbuhnya.

Begitupun untuk industri kertas, dengan lahan yang tersedia, Pemkab bisa melakukan kerja sama untuk membuat hutan tanaman yang bisa menunjang berioperasinya pabrik kertas. ‘’Dulu, saya sudah pernah lemparkan, tapi, sampai saat ini, belum pernah direalisasikan. Padahal, pihak perusahaan sendiri, waktu itu sudah menyetujui konsep pembangunan ekonomi kerakyatan lewat sektor kehutanan. Mereka bersedia lahannya ditanami masyarakat dan kayunya dijual kepada perusahaan dengan pola bapak angkat,’’ tegas dia.

Apa yang disampaikan itu baru sebagian kecil darihal yang bisa digarap. Untuk itulah, dia menyarankan, perlu ada eksplorasidari satuan kerja terhadapunityang dimiliki, tidak hanya sebatas membelanjakan uang, tapi, bagaimana untuk menghasilkan uang.

Harris bahkan mengaku sangat tertantang kalau pemerintah berani membuat konsep pemerintahan dengan basis manajemen usaha.

‘’Kenapa kita tak berani melemparkan ide mencari pejabat dengan orientasi bisnis dan pertumbuhan. Kalau itu kita miliki, saya optimis, Pelalawan bisa lebih berkembang dari yang sudah ada saat ini,’’ tegas lelaki yang juga Ketua Asosiasi Parlemen Kabupaten se Indonesia ini.***