Dari pantauan Riau Pos di lapangan, harga TBS milik masyarakat turun menjadi Rp500 per kilogram, dari harga sebelumnya yang masih berkisar antara Rp750-800 per kilogram.

Situasi ini membuat hampir sebagian besar petani pemilik kebun tampak frustasi, karena, selain memerlukan banyak biaya untuk memasuki Idul Fitri, mereka juga dihadapkan dengan fakta bahwa saat ini, biaya untuk pemeliharaan dan penanaman tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

‘’Kita tidak tahu alasannya apa, sehingga, harga anjlok. Harusnya, ketika memasuki Idul Fitri harga TBS naik, karena, permintaan minyak mengalami peningkatan, sementara, aktivitas pabrik pasti mengalami penurunan. Namun, yang terjadi, harga malah semakin anjlok,’’ ungkap Supriyono, warga perkebunan sawit di sekitaran Rantau Bais.

‘’Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kami bisa bertahan, untuk belanja keperluan pokok saja hasil kebun sudah pas-pasan. Seharusnya, pemerintah mencarikan alternatif atas penetapan harga yang dinilai sangat spekulatif dan merugikan petani ini,’’ ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Rokan Hilir, Mustoyo menyebutkan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi ini. Karena, jelas, petani pemilik kebun akan semakin terjepit.

Secara teknis, dia memang tidak memahami latar penyebab jatuhnya harga tersebut. Namun, idealnya, pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan regulasi terhadap harga bisa mengambil tindakan. ‘’Kalau alasannya TBS petani kualitasnya kurang baik, apakah itu bisa dijadikan alasan untuk menekan pengeluaran produksi pabrik?’’ tanya dia.

Mustoyo juga mengaku anjloknya harga TBS dalam sebulan terakhir terjadi terkesan secara sporadis dan cukup mengejutkan. Karena, hanya terjadi dalam hitungan hari selama Ramadan dan dekat Idul Fitri. ‘’Tidak tertutup kemungkinan pihak pembeli menekan harga karena melihat tingginya keperluan petani akan uang menjelang hari besar keagamaan umat muslim ini,’’ kata dia.

Mustoyo juga menyebutkan, di Rokan Hilir, jumlah penduduk yang menggantungkan hidup dari pertanian kelapa sawit ini jumlahnya cukup besar, bahkan, persentasenya bisa mendekati 40 persen penduduk. Dengan kondisi ini, pastinya, secara perekonomian, warga tertekan dan bisa dikategorikan mengalami krisis.

Untuk itu, dia meminta pemerintah, khususnya Dinas Perkebunan tidak hanya diam menyaksikan kondisi ini. Walaupun harga TBS ditetapkan secara global, namun, indikasi adanya spekulasidalam penetapan harga TBS warga ini cukup mungkin terjadi.

Disamping itu, jika alasan yang digunakan adalah karena kualitas TBS petani yang tidak sebanding dengan hasil milik perkebunan besar, sedianya pihak terkait mencarikan solusi supaya produk milik masyarakat juga bisa bagus.

Pihaknya juga berjanji akan mencarikan solusi yang paling efektif untuk menghadapi kondisi ini. ‘’Pastinya, kita prihatin, karena, di tengah tingginya kebutuhan ekonomi bukan hanya untuk lebaran seperti naiknya harga sembako, harga pupuk serta ongkos pengangkutan buah, harusnya harga TBS juga naik.

Ini juga menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap komoditas pertanian dan perkebunan yang paling dominan di Provinsi Riau, khususnya di Riau ini,’’ jelasnya.***